Dorong Keterbukaan Informasi di Kampus, untuk "Dapur" Bersih

- Kamis, 9 September 2021 | 14:34 WIB
Dialog Publik garapan KI dan HMP yang bertemakan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi.
Dialog Publik garapan KI dan HMP yang bertemakan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi.

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim mengatakan, keterbukaan informasi adalah keniscayaan menuju bersih. Ia menganalogikan restoran cepat saji yang dapurnya bisa dilihat oleh pelanggan. “Coba lihat restoran cepat saji, dapurnya transparan. Pembeli bisa melihat mereka beraktivitas. Sudah barang tentu, karena dilihat dan transparan dapur restoran cepat saji haruslah bersih. Klien pun tak khawatir ada apa – apa atau hal buruk yang terjadi, karena apa? Karena terbuka dan bersih,” beber Imran dalam Dialog Publik Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi, garapan Komisi Informasi (KI) Kaltim yang bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Universitas Mulawarman, Rabu (8/9).

Keterbukaan inilah kata Imran yang didorong oleh KI untuk diimplementasikan kepada semua badan publik di Kaltim. “Jika semua badan publik “dapurnya” terbuka, yakinlah semua badan publik akan bersih, tak perlu kita khawatir apa-apa,” kata Imran.

-

Ketua KI Kaltim Ramaon D Saragih dalam dialog publik.

Untuk diketahui, selain Imran Duse, dialog  publik yang dibuka Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim Ramaon Dearnov Saragih ini juga menghadirkan 3 pembicara lainnya, yakni Dr Hj Haris Retno yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), kemudian Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (Fahum) Unmul Dandi Wijaya dan Presiden BEM FISIP Unmul Iksan Norpadi serta undangan yang terdiri dari akademisi dan mahasiswa.

Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih mengatakan, dilaksanakannnya diskusi publik yang menyasar civitas akademika tak lain karena kampus sebagai institusi intelektual dan mahasiswa sudah semestinya paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam memperoleh informasi. “Kampus sebagai pencetak intelektual harus lebih terbuka. Mahasiswa harus menjadi pendorong penguatan keterbukaan informasi,” jelasnya.

Sementara itu, dalam dialog ini perwakilan mahasiswa banyak menyorot keterbukaan informasi di kampusnya. Presiden BEM FISIP Unmul Iksan Norpadi misalnya. Dia menyoal pihak rektorat yang belum terbuka. Diantaranya soal uang kuliah tunggal (UKT), salinan laporan unit anggaran, salinan unit cost dan Salinan laporan dana hibah Islamic Development Bank. “Kami sudah mengajukan permintaan informasi, namun selang 10 kerja tak mendapatkan respon, kami mengajukan surat keberatan ke rektor namun belum ada tanggapan. Rencananya 15 September kami mengajukan sengketa ke KI,” katanya. Ia berharap, Unmul sebagai kampus yang berakreditasi A menerapkan keterbukaan informasi dengan baik. “Unmul harus menjadi role model dalam keterbukaan informasi,” tegasnya.

Kemudian Presiden BEM FAHUM Unmul Dandi Wijaya, juga mengatakan Unmul belum terbuka. “Seharusnya kampus yang didalamnya berisi kaum intelektual menjamin keterbukaan di kampus dan menjadi contoh bagaimana badan publik menerapkan keterbukaan informasi,” jelasnya. Pihaknya juga sudah mengirim permintaan informasi kepada rektorat terkait naiknya UKT di masa pandemi.

Sementara itu, pembicara selanjutnya Haris Retno mengaku sangat senang jika dalam satu forum ilmiah juga dihadirkan mahasiswa. “ Forum ilmiah seperti ini memang harus menghadirkan mahasiswa, jika hanya menghadirkan dosen itu gagal. Apalagi generasi dosen dan generasi mahasiswa itu biasanya punya sudut pandang yang berbeda. Misalnya ini saja, konteksnya penguatan keterbukaan infomasi, saya lebih banyak mengulas dari sudut pandang akademisi. Meskipun memang ada juga ada kegelisahan saya sebagai civitas akademika,” bebernya.

Kegelisahan mahasiswa soal keterbukaan informasi, kata Haris Retno menjadi kegelisahannya juga. “Kegelisahan ini sudah pernah saya sampaikan kepada ke pengelola, tapi pada taraf di fakultas. Salah satunya soal transparansi anggaran. Dan ini masih jadi PR,” kata dia. Dalam hal lain, keterbukaan informasi tentunya sudah baik. Diakuinya, memang saat ini belum ada pembahasan masalah keterbukaan informasi di senat. “Saya anggota senat dan memang belum pernah ada pembahasan masalah ini di senat, kegelisahan mahasiswa akan tersampaikan dan semoga saja responnya cepat,” kata dia. (pro)

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X