PENAJAM–Setelah mengalami penundaan jadwal, rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Penajam Paser Utara (PPU) membahas kinerja Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (ProP2KPM) di Kabupaten PPU dapat dilaksanakan, Senin (6/9).
RDP itu mengundang pihak ProP2KPM dan Koordinator Pegiat Desa Eko Cahyo Riswanto. Hadir Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Muliadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU Saidin, dan camat se-PPU.
Koordinator Pegiat Desa Eko Cahyo Riswanto kepada Kaltim Post, Selasa (7/9), mengungkapkan jalannya RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD PPU Raup Muin. Dia menyebutkan, RDP dihadiri anggota gabungan komisi DPRD PPU. Di antaranya, Sujiati dari Gerindra, Andi M Jusuf (Golkar), Sudirman (PDIP), Syarifudin HR (Demokrat), Thohiron (PKS).
“Semua yang hadir dari DPRD itu menanyakan hasil dari dua tahun ProP2KPM yang tak dijelaskan detil pada RDP,” kata Eko.
Dia hadir bersama timnya Gunawan, Emil Jamil, Nasir, sepakat masih terdapat kekurangan pada program ProP2KPM, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar bisa lebih bermanfaat program tersebut kepada masyarakat.
“Saya sebagai masyarakat memberi saran kepada pemerintah, eksekutif maupun legislatif, dengan kondisi kabupaten yang lagi defisit anggaran, agar lebih memprioritaskan kegiatan urgent. Sehingga, Rp 6 miliar anggaran bisa dikaji ulang peruntukannya,” kata dia.
Selain itu, dia memberikan saran ProP2KPM agar lebih dirampingkan secara struktur, dan anggarannya. Dia mengutip pernyataan anggota DPRD PPU yang hadir pada RDP, seharusnya evaluasi dua tahun program ini yang pada tahun pertama menghabiskan anggaran Rp 5,4 miliar, adalah terkait realisasinya.
Misalnya, bisa disampaikan data berapa masyarakat yang sudah berhasil didampingi, dilatih, dan mampu mendapatkan pekerjaan. Sebab, lanjut dia, pada saat RDP pihak ProP2KPM tak bisa menyampaikan data hasil dan tolok ukur 2 tahun ProP2KPM berdiri di PPU.
“Kita sedang dalam proses penanganan bencana nasional Covid-19, maka kami memberikan saran kepada DPRD agar lebih selektif pada saat pembahasan anggaran ProP2KPM, sehingga program ini sesuai antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil konkret yang didapat oleh masyarakat PPU,” ujarnya.
Koordinator ProP2KPM PPU Aji Sofyan Effendi dihubungi media ini, kemarin, mengungkapkan, ia menyiapkan 32 slide pemaparan program ini. Tetapi, belum semua terbeberkan pada RDP sudah dipotong pertanyaan-pertanyaan dari anggota dewan, sehingga ia tidak memiliki kesempatan memberi penjelasan detail.
Mengenai permintaan agar ProP2KPM dirampingkan struktur dan anggarannya, Aji Sofyan Effendi yang koordinator tenaga ahli bupati PPU itu, tertawa. “Dalam kapasitas apa dia mengusulkan itu. Badan Pemeriksa Keuangan dan inspektorat saja tidak mengusulkan seperti itu, kok,” katanya.
Kendati demikian, dia berjanji melakukan evaluasi total ProP2KPM pada 2022. Terkait outcome program yang ditanganinya, dia mengatakan, program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat bisa bersifat jangka panjang.
Artinya, suatu saat mereka yang mengikuti pelatihan pada saatnya mampu secara mandiri mengaplikasikan keterampilannya untuk meningkatkan kesejahteraan yang bersangkutan. (ari/kri/k8)
