Rombongan bupati melakukan pemantauan terkait pembangunan kantor Pemerintahan Mahulu di Kawasan Sebenaq, Kampung Ujoh Bilang, Kamis (2/9) lalu. Tujuannya melihat sejauh mana hasil pengerjaan pembangunan pemerintahan pertama, yang ditargetkan rampung 26 September mendatang.
UJOH BILANG–Dalam inspeksi tersebut, Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh didampingi Wakil Bupati Yohanes Avun, Sekda Mahulu Dr Stephanus Madang, serta OPD terkait dan perwakilan kontraktor PT Brantas Abipraya.
Pemantauan meliputi tiga gedung utama, yakni Kantor Bupati, Bappelitbangda, serta DPRD Mahulu. Mengusung konsep selaras dengan alam, bangunan nantinya kental nilai estetika etnis Dayak, yaitu Lamin, ketiga bangunan itu menelan anggaran Rp 331 miliar yang dimulai sejak 2019. Dalam skema pengerjaan kontrak jamak itu telah mendapatkan masa perpanjangan pengerjaan satu kali.
Bonifasius menuturkan, dia bersama jajaran ingin melihat secara langsung progress pengerjaan kantor pemerintahan yang telah dicanangkan beberapa waktu lalu. “Dengan melihat kondisi secara langsung, tentu akan dievaluasi, mendengarkan kendala yang terjadi selama pandemi. Dan selanjutnya menentukan untuk tahapan langkah terkait pembangunan kantor utama seperti apa ke depannya,” ujar bupati.
Selain itu, Wabup Mahulu Yohanes Avun mengatakan, melihat secara keseluruhan pengerjaan perkantoran baru mencapai 70 persen, dengan tenggat kontrak sebelumnya yang telah mendapat masa perpanjangan waktu pengerjaan menjadi 26 September.
Avun menyebut, Pemkab Mahulu menerima berbagai keluhan yang menjadi kendala sampai saat ini kontraktor masih belum bisa menyelesaikan proses pembangunan. Salah satu akar pokok permasalahan adalah dimulainya penerapan PPKM, yang tidak hanya berdampak di Mahulu, tetapi secara nasional.
Seperti pekerja berasal dari Jawa susah masuk ke Mahulu, karena banyak yang belum vaksin. Setidaknya pekerja menunggu giliran vaksin baru bisa datang untuk bekerja. Begitu pula hambatan bahan dari pabrik yang notabene berkurang kinerjanya karena PPKM, bahan bangunan akhirnya terdampak.
Belum lagi kriteria bahan bangunan dasar seperti pasir dan batu yang didatangkan dari hilir, karena tidak memenuhi standar tertentu untuk digunakan. Serta distribusi bahan mengikuti pasang surut Sungai Mahakam, karena moda transportasi utama adalah sungai.
“Jadi banyak kendala kami dengar, tentunya akan dirapatkan kembali apakah ada perpanjangan nantinya,” tutup Avun. (*/sya/dra/k8)
