MANAGED BY:
SABTU
25 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Selasa, 07 September 2021 10:15
Membaca Dominasi Koalisi Pemerintah

Oleh:

Miftah Faried Hadinatha

Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UGM asal Kukar.

 

Membaca koalisi pemerintah saat ini, seolah mengingatkan pada rezim sebelum era reformasi. Pada masa Orde Baru, kekuasaan presiden sangat besar tanpa dibarengi kontrol dari parlemen. Hal ini disebabkan konfigurasi kekuatan politik di parlemen nyaris menampilkan dominasi mesin politik pemerintah. Akibatnya, parlemen yang diidealkan sebagai pihak pengawas eksekutif, bertindak sebagai pengabsahan kebijakan pemerintah.

Gejala yang hampir sama juga terlihat belakangan. Jika PAN memang benar telah resmi bergabung dengan koalisi, secara persentase koalisi pemerintah di DPR akan berjumlah 81,9 persen atau 471 kursi. Kondisi demikian tentu persoalan serius. Sebab, jika dilacak ke belakang, mengapa ada reformasi dan amendemen konstitusi, salah satu alasannya mengurangi kekuasaan presiden, dan saat sama mendesain ulang tatanan DPR agar dapat menjalankan mekanisme checks and balances secara maksimal. Artinya, mengondisikan DPR dengan menjadi koalisi pemerintah secara penuh, sama saja mencederai keinginan reformasi dan, tentu saja, berbahaya bagi alam demokrasi.

Masalah lain yang tak kalah serius, bengkaknya dukungan politik DPR terhadap pemerintah, ialah pemimpin yang otoriter. Sebab, dalam batas penalaran wajar, apapun keinginan presiden, nantinya akan segera diaminkan DPR. Atau sebaliknya, koalisi di DPR memaksa presiden melakukan sesuatu, dan jika tuntutan itu tidak dipenuhi, segala kebijakan yang akan dikeluarkan presiden nantinya akan diganggu.

Multipartai

Salah satu penyebab bengkaknya koalisi parlemen di Indonesia, ialah perkawinan (haram) antara sistem presidensil dengan multipartai. Dalam banyak literatur, multipartai hanya akan berjalan dengan maksimal jika dipasangkan dengan sistem parlementer. Sementara kombinasi multipartai dalam sistem presidensil, terlebih jika dukungan politik di parlemen berbeda dengan pemerintah, menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis.

Makanya untuk menghindari keaadan tersebut, presiden biasanya rela membagikan kursi menteri kepada partai oposisi agar dukungan parlemen terhadap eksekutif semakin besar. Merujuk pengalaman masa lalu, khususnya awal pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019), kita diingatkan pada suatu konstelasi antara kekuaatan politik eksekutif dan legislatif saling berseberangan. Eksekutif dikuasai oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), akan tetapi kursi di DPR dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) dengan jumlah 50 persen plus satu kursi. Komposisi KMP berubah seiring tiga partai: PPP, PAN, dan Golkar berubah haluan berkoalisi dengan KIH. Praktis selain KIH mendapat dukungan penuh di DPR, tiga partai tersebut mendapat posisi menteri.

Ironi pasangan sistem presidensil dengan multipartai, sebetulnya jauh hari telah diingatkan Scott Manwaring (1993). Menurut Manwaring, “I argue that the combination of presidentialism and multipartism makes stable democracy difficult to sustain”: kombinasi multipartai dengan sistem presidensil membuat stabilitas demokrasi sulit dipertahankan. Barangkali, kecenderungan kita terhadap multipartai memang dipengaruhi oleh Maklumat 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta silam. Artinya, memang sedari dulu, negara menginginkan agar banyak partai bermunculan di Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika berhasil membangun dua kekuatan partai politik terbesar: Republik dan Demokrat. Walaupun pada mulanya ada banyak partai, dalam perjalanannya Amerika berhasil membangun identitas yang pasti dan konsisten. Republik mempunyai karakter konservatif, Demokrat punya ciri khas liberal. Pertarungan keduanya sangat besar, sehingga warga Amerika paham betul mana partai yang akan dipilih.

Di Indonesia, sulit mendeteksi identitas partai. Tidak ada partai yang benar-benar nasionalis. Tidak ada juga partai yang benar-benar agamis, sehingga ada banyak partai politik bermunculan. Akibatnya, ada begitu banyak partai yang menjadi peserta pemilu, yang semakin banyak pula wajah partai di legislatif dan eksekutif yang, gilirannya menyebabkan sistem presidensil menjadi sulit dijalankan.

Amendemen UUD NRI 1945

Dugaan paling kuat gemuknya koalisi saat ini adalah agenda amendemen UUD NRI 1945. Secara konstitusional, usul perubahan UUD NRI 1945 diajukan satu pertiga dari jumlah anggota MPR. Selanjutnya persidangan untuk mengubah pasal-pasal dalam konstitusi, harus dihadiri dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Dan, persetujuan mengubah pasal harus dilakukan 50 persen plus satu dari seluruh anggota MPR.

MPR terdiri dari gabungan anggota DPR dan DPD. Saat ini jumlah anggota MPR sejumlah 711 dengan rincian DPR 575 anggota, DPD 136 anggota. Secara singkat, MPR cukup membutuhkan 237 anggota DPR untuk mengajukan usul perubahan UUD NRI 1945. Dan, jumlah koalisi pemerintah sekarang sebesar 427 kursi di DPR. Dengan kalkulasi demikian, artinya MPR hanya butuh 58 persen dari anggota DPR koalisi pemerintah untuk mengusulkan amendemen konstitusi.

Ihwal amendemen konstitusi semakin kuat jika merujuk pidato presiden pada sidang tahunan MPR 16 Agustus 2021 lalu. Secara samar-samar, presiden mendukung agenda dimaksud dengan mengapresiasi agenda MPR untuk terus mengkaji substansi dan bentuk hukum daripada Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Dari segi politik, hal ini merupakan sinyal penting guna melancarkan agenda perubahan hukum dasar. Meski sebetulnya, presiden pada kesempatan lain menolak amendemen, namun dalam konteks penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

Jika ditelusuri lagi, isu amendemen kelima UUD NRI 1945 sudah muncul sejak 2006 silam. Amendemen kala itu diusulkan DPD, yakni dalam rangka memperkuat fungsi dan kewenangan lembaga yang didesain mewakili kepentingan daerah itu, terutama soal fungsi legislasi. Usulan dimaksud terhenti karena dukungan politik tidak terpenuhi. Usulan perubahan konstitusi kemudian direkomendasikan MPR 2009-2014 yang kemudian dilanjutkan kepada MPR 2014-2019. Selama sepuluh tahun periode MPR, ihwal agenda amendemen berada di sekitaran menghidupkan kembali GBHN.

Bagaimanapun, melihat komposisi MPR saat ini, bukan tidak mungkin amendemen konstitusi dilancarkan. Ukurannya dirangkum dalam tiga poin, pertama jumlah anggota DPR yang berkoalisi telah lebih cukup untuk melakukan usulan perubahan. Kedua pernyataan dukungan presiden. Dan ketiga, rekomendasi MPR dekade terakhir.

Bukan Prioritas

Memerhatikan keadaan negara yang masih berjuang pandemi Covid-19 (berikut beserta efek yang ditimbulkan), sulit mengatakan agenda amendemen merupakan agenda prioritas sampai 2024 mendatang. Tidak bijak sekaligus tidak bermoral, bilamana agenda amendemen dalam situasi sekarang difokuskan oleh elite politik. Baiknya, energi ekstra diperuntukan menolong hajat hidup mati seluruh warga negara.

Richard Albert (2019) mengingatkan kita dua hal utama, bahwa amendemen memiliki dua wajah: dapat membawa ke arah membangun atau menghancurkan tatanan konstitusional. Selain itu, harus dipahami, agenda amendemen konstitusi bukan kepentingan penguasa, melainkan masyarakat secara keseluruhan. Konstitusi adalah kontrak sosial. Makanya KC. Wheare (2003) menandaskan, untuk menghasilkan konstitusi demokratis, maka warga negara harus mempunyai kesempatan sama memberikan pendapat. Dalam situasi sekarang, tentu sulit kesempatan dimaksud diperoleh.

Rencana amendemen juga tidak mempunyai urgensi, jika ihwal perubahan berada di titik melahirkan lagi GBHN (atau bahasa MPR sekarang PPHN). Merujuk riset Centre for Srategic and International Studies (CSIS) 2021, dihidupkannya GBHN tidak hanya mengacaukan sistem pembangunan nasional yang berjalan pasca-reformasi, namun juga jalur aspirasi masyarakat. Mengembalikan GBHN, kata CSIS, hanya romantisme politik masa lalu.

Dengan demikian, khususnya dalam situasi penuh tantangan seperti sekarang, mengeluarkan segenap perhatian pada kepentingan umum lebih diutamakan. Salus populi suprema lex: keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, mesti diikrarkan dengan sungguh-sungguh. Koalisi pemerintah yang terbangun saat ini wajib menampilkan dirinya sebagai pihak yang benar-benar tenggelam dalam bahasa “untuk bangsa dan negara”. Tidak pantas, kata-kata yang sering ditampilkan elite politik ini hanya sekadar basa-basi belaka. Jika benar hanya ucapan di mulut, maka betul lah pernyataan Sujiwo Tejo dalam sebuah forum Indonesia Lawyer Club, “Ada banyak makna kata di dunia yang hilang, lantaran sikap para politisi”. (***/rdh/k16)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 23 September 2021 13:23

Portal Satu Data Hindari Polemik

Oleh : Maulana Malik Herdianto SSi, MEc Dev (Staf di…

Sabtu, 18 September 2021 10:15

Banjir Memang Bukan Preman

Pernyataan menarik diungkapkan Wali Kota Samarinda Andi Harun ketika menjadi…

Rabu, 15 September 2021 12:54

Ketika Bupati Menerima Honor Makam Covid-19

Dewi MurniPraktisi Pendidikan di Balikpapan Jagat maya pemberitaan nasional gaduh…

Selasa, 14 September 2021 11:22

Banjir Melanda Benua Etam

HAkhmad Sirodz     Ketua Takmir Masjid Nuruz Zaman Loa Bakung  …

Senin, 13 September 2021 13:43

Kunci Sukses Pembangunan IKN

Oleh: Dr Isradi zainal Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen…

Jumat, 10 September 2021 13:13

Sehat, Kuat, dan Olahraga

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Jumat, 10 September 2021 12:32

Eksistensi Radio di Pusaran Kompetisi

Andi Muhammad Abdi Komisioner KPID Kaltim     Genap 76…

Kamis, 09 September 2021 10:36

Asa Pariwisata Kaltim

Oleh : Siswandi, Statistisi Ahli Muda di BPS Kutai Timur  …

Selasa, 07 September 2021 10:57

Efektivitas Daring yang Dipertanyakan

Mohammad Salehudin Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda   …

Selasa, 07 September 2021 10:29

Hapus Dikotomi Kominfo dan Humas

Oleh: Abd Kadir Sambolangi SS MA, Plt Kabag Protokol dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers