Investasi Pemerintah Rusia untuk pembangunan rel kereta api trase PPU-Balikpapan sepanjang 203 kilometer, batal. Penyebabnya, rencana pembangunan kereta api senilai Rp 53,3 triliun itu “tertabrak” ibu kota negara (IKN).
PENAJAM-Rencana investasi Pemerintah Rusia melalui PT Russian Railways untuk megaproyek jaringan kereta api trase Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Barat (Kubar), dan Kota Balikpapan sepanjang 203 kilometer, yang sudah dimulai 2013 lalu, batal. Penyebabnya, investasi tersebut tidak bisa dilanjutkan akibat bertabrakan dengan rencana Pemerintah Indonesia yang menjadikan PPU sebagai wilayah ibu kota negara (IKN) baru.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan, Russian Railways adalah perusahaan badan usaha milik negaranya, dan telah menginvestasikan 18 juta dolar rubel untuk pengembangan awal proyek di Kaltim ini. Namun, kata dia, sebagaimana dikutip media ini dari laman Kedubes Rusia, kerja sama saling menguntungkan itu tak berlanjut akibat bertabrakan dengan rencana pemerintahan Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Bumi Borneo.
Pembatalan investasi yang diperkirakan mencapai Rp 53,3 triliun itu juga ditegaskan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Muhammad Sa’bani saat dikonfirmasi harian ini, kemarin. Ia dihubungi berkaitan tindak lanjut 50 mahasiswa asal Kaltim yang dikuliahkan untuk studi jaringan kereta api atas kerja sama PT Kereta Api Borneo --anak perusahaan PT Russian Railways--dengan Pemprov Kaltim, di Rusia, yang kini kebingungan. “Betul. Rusia sudah membatalkan,” kata Muhammad Sa’bani.
Sedikitnya, 29 mahasiswa yang dikuliahkan mulai periode 2014/2015 pada tiga universitas top di Negeri Vladimir Putin, yaitu Moscow State University, St Petersburg Railroad University dan Rostov State Transport University, lulus dan kembali ke Indonesia. Namun, mereka bingung pasca-pemutusan investasi tersebut lantaran berpengaruh pada kesepakatan bahwa setelah lulus mereka dipekerjakan pada proyek kedua negara tersebut.
Kendati sudah ada penjelasan Sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani mahasiswa yang lulus diikutkan sertifikasi melalui program kerja sama dengan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan biaya Beasiswa Kaltim Tuntas, mahasiswa tetap mengharapkan ada komunikasi langsung dengan mereka. “Harapan saya, agar pemerintah bisa lebih terhubung dengan mahasiswa, agar mempermudah mahasiswa mendapat informasi,” kata Yusril Dwi Randa mahasiswa semester akhir Rostov State Transport University (RSTU), kemarin.
Aji Pangestu, mahasiswa lainnya mengatakan ia tidak lagi berharap ke pemprov. Tetapi, ia siap kalau mau dikaryakan mengabdi untuk negara, terlebih ia sudah dapat tanggungan biaya hidup selama kuliah.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Arih Frananta Filifus Sembiring yang dihubungi media ini, belum memberikan keterangan terkait hal ini. Ia mengatakan, sedang ada tugas di luar dan mempersilakan harian ini konfirmasi ke kasi perkeretaapian Dishub Kaltim.
Sumber media ini di lingkungan Pemprov Kaltim menginformasikan, 27 dari 29 mahasiswa yang telah lulus itu segera diikutkan untuk sertifikasi di PPI Madiun. Selebihnya, sudah diterima sebagai pegawai tidak tetap di Dishub. Mahasiswa diingatkan berkaitan pemutusan kontrak investasi sepur itu bukan dari Pemprov Kaltim, tetapi dari pihak Rusia. Sumber media ini mengingatkan, harus tetap disyukuri bisa kuliah gratis, tanpa bayar dan dapat ilmu. Jadi, dipersilakan juga bagi mahasiswa yang sudah lulus untuk berusaha mencari peluang lain.(ari/far/k15)