JAKARTA- Pelecehan seksual dan perundungan diduga terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Seorang pegawai berinisial MS diduga menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan selama hampir Sembilan tahun. Polri memastikan mendalami kejadian tersebut.
Dalam pesan berantai, MS disebut mendapatkan perundungan itu sejak 2011 dan mulai menjadi pelecehan seksual lama-kelamaan. Para pelaku merupakan sesama rekan kerja dan memiliki jenis kelamin yang sama dengan korban. Perlakuan keji bertahun-tahun itu membuat MS mengalami stress dan sering kali emosinya tidak terkontrol.
MS disebut pernah melaporkan kejadian itu ke atasannya dan dipindah divisinya agar tidak mendapatkan perundungan. Namun, pelaku masih saja mengejar MS dan melakukan perundungan disertai pelecehan seksual.
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menuturkan telah mengarahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut. ”Kasus ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum),” paparnya.
Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengeluarkan penyataan resmi menanggapi insiden tersebut. Dalam keterangan resminya, KPI menyatakan dukungan pada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut. ”Turut prihatin dan tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan seksual, perundungan atau bullying terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun,” bunyi keterangan tersebut.
Saat ini KPI juga tengah melakukan langkah-langkah investigasi internal dengan meminta penjelasan kepada kedua belah pihak. Juga menjanjikan untuk memberikan perlindungan, pendampingan hukum dan pemulihan secara psikologi terhadap korban.
Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah diberi tugas langsung untuk melakukan pendampingan ini. Nuning mengungkapkan, bahwa dirinya secara langsung telah mendampingi korban perundungan tersebut untuk membuat laporan kepada kepolisian.
Meski demikian, Nuning menolak untuk memaparkan lebih jauh tentang langkah pendampingan apa saja yang telah diberikan kepada korban perundungan dan pelecehan seksual tersebut. “Sejauh ini masih kami lakukan klarifikasi,” jelas Nuning pada Jawa Pos kemarin (2/9).(idr/tau)
