Oleh : Siswandi
Statistisi Ahli Muda BPS Kutai Timur
Pandemi Covid-19 yang melanda berdampak pada segala sektor ekonomi di Indonesia, termasuk pertanian. Di satu sisi sektor pertanian memegang peranan penting dalam aspek kesehatan yakni ketahanan gizi maupun pemulihan ekonomi. Namun di sisi lain petani dalam posisi sering tidak terlindungi.
Di Kalimantan Timur, mengutip data BPS Nilai Tukar Petani (NTP) Agustus 2021 berada pada 120,53 atau naik 1,14 persen dibanding bulan sebelumnya. NTP merupakan indikator untuk melihat daya beli petani di perdesaan, baik membeli dalam barang dan jasa maupun biaya produksi pertanian. Semakin meningkat NTP berarti semakin baik daya beli petani.
Namun, jika dicermati peningkatan NTP Kaltim pada Agustus hanya terjadi pada sub-sektor tanaman perkebunan rakyat (3,75 persen). Sementara empat sub-sektor lainnya mengalami penurunan kemampuan daya beli, yaitu sub-sektor tanaman pangan (-0,29 persen), sub-sektor hortikultura (-2,68 persen), sub-sektor peternakan (-2,29 persen), dan sub-sektor perikanan (-0,69 persen).
Sementara itu, struktur PDRB Kaltim Triwulan II-2021 masih didominasi lima lapangan usaha utama, yaitu Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 44,74 persen. Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 18,01 persen; Konstruksi berperan sebesar 8,50 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berperan sebesar 8,43 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 6,13 persen.
Sektor usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap 20, 48 persen tenaga kerja di Kaltim 2020. Jauh lebih tinggi dibanding Pertambangan dan Penggalian (7,27 persen) dan industri pengolahan (6,23 persen). Dengan kata lain, sektor pertanian secara umum menjadi salah satu kunci penting bagi pemulihan ekonomi baik Kaltim maupun nasional.
Di masa pandemi pada 2020 laju pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan di Kaltim tetap mampu tumbuh positif sebesar 5,22 persen berikut dengan hortikultura, peternakan, dan perikanan. Artinya pada masa work from home kebutuhan pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat meningkat, sejalan dengan penggunaan listrik dan gas, informasi komunikasi dan jasa kesehatan. Orang lebih banyak di rumah, mengonsumsi makanan, memakai listrik, paket internet untuk bekerja dan belajar secara daring, juga memakai produk kesehatan.
Sehingga petani memiliki peran tak hanya untuk pemulihan ekonomi tapi turut menjaga kesehatan warga, dengan menyediakan kebutuhan pangan, buah dan sayur bergizi yang pada akhirnya menentukan daya tahan negara.
Namun di sisi lain petani menjadi kelompok yang sering dilupakan. Tidak ada insentif bagi petani untuk tetap berusaha di bidang pertanian di masa pandemi, berikut perlindungan dari permainan harga hasil pertanian sehingga menyebabkan turunnya NTP. Sampai belum ada kebijakan khusus melindungi petani pada aspek kesehatan. Misalnya belum ada vaksinasi khusus petani.
Berbeda dengan karyawan perusahaan industri, pemerintahan, institusi pendidikan dan kesehatan, dosen, guru, buruh tambang, pekerja perusahaan sawit yang bisa menjadikan vaksinasi dan protokol kesehatan sebagai bagian kesehatan dan keselamatan kerja.
Pekerja pada sektor ini lebih mudah patuh sebab aspek pendidikan dan penerapan aturan, juga lebih baik dalam soal jaminan kesehatan. Sektor pertanian di desa sering bersifat perseorangan serta berada jauh dari akses kesehatan yang mampu menangani kasus Covid-19. Sehingga lebih rentan dan berisiko.
Sekarang, menjadi realitas sosial bahwa aspek kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang sama-sama dipertimbangkan dalam merawat daya hidup masyarakat. Sehingga pemerintah perlu memerhatikan nasib petani yang berada di tengah-tengah kedua aspek tersebut.
Makin menurunnya kemampuan/daya beli petani, maka makin turun juga kemampuan petani mengakses jasa kesehatan. Selain itu tidak adanya perlindungan petani menyebabkan mereka mudah beralih kepada lapangan kerja lain, yang pada akhirnya, berisiko pada pemenuhan pangan bagi warga di masa mendatang. (luc/k8)
