Dewan Dorong Peningkatan PAD

- Kamis, 2 September 2021 | 11:53 WIB
SIDANG PARIPURNA: Suasana sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid.
SIDANG PARIPURNA: Suasana sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid.

TENGGARONG–DPRD Kutai Kartanegara (Kukar)) menggelar sidang paripurna terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD-P tahun 2021, Senin (30/8).

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid memimpin sidang tersebut didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi dan Didik Agung Eko Wahono dan dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.

Wabup Kukar Rendi Solihin mengatakan, persetujuan KUA-PPAS telah melalui proses pembasahan usulan program serta evaluasi pihak legislatif. Termasuk pembahasan anggaran oleh Banggar di legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di eksekutif.

“Akhirnya disepakati untuk KUA -PPAS anggaran 2021 bersama dengan Pemkab Kukar,” ucap Rendi.

Untuk diketahui, APBD Murni Kukar mencapai Rp 3,6 triliun. Setelah dilakukan perubahan menjadi Rp 5,3 triliun yang meliputi biaya kegiatan operasional hingga pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, belanja modal sekitar Rp 1,2 triliun, terjadi peningkatan dari APBD murni lalu. Selain itu, dialokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 117 miliar.

“Dibanding dengan tahun lalu kita ada peningkatan menjadi Rp 5,3 triliun untuk tahun anggaran 2021 ini,” sambungnya.

Untuk pendapatan asli daerah (PAD) terjadi penurunan dari angka Rp 470 miliar menjadi Rp 390 miliar. Tapi, peningkatan terjadi dari sektor pajak daerah Rp 7,9 miliar menjadi Rp 87 miliar.

“Mungkin pada 6 September nanti dilakukan nota penjelasan untuk persiapan persetujuan APBD-P anggaran 2021,” tandasnya.

Di lain pihak, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid memberikan, catatan kepada pemerintah agar peningkatan PAD bisa tetap menjadi prioritas Pemkab Kukar. Untuk anggaran KUA PPAS kali ini, menurut dia, untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana di tahun APBD murni kemarin.

“Salah satunya terkait infrastruktur PDAM. Karena ada anggaran dari pusat yang harus di-back-up dengan anggaran kita,” ujar Rasid.

Penanganan Covid-19 juga menjadi perhatian, sehingga anggarannya pun ditambah dari Rp 30 miliar meningkat menjadi Rp 72 miliar. “Makanya itu dialokasikan ke penangan Covid. Dengan harapan Covid di Kukar ini bisa menurun,” pungkasnya. (adv/humas/kri/k8)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X