MANAGED BY:
MINGGU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 01 September 2021 11:38
OTT Probolinggo, Calon Pj Kades Dipungut Rp 20 Juta
PASUTRI KORUPSI: Puput Tantriana Sari (kanan) bersama Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK setelah diperiksa di gedung KPK, kemarin dini hari.

SEJAK tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/8) sore, Hasan Aminuddin tak pernah jauh dari istrinya, Puput Tantriana Sari, bupati Probolinggo. Mereka berjalan bersama saat pertama kali masuk ke gedung KPK dan ruang pemeriksaan. Dalam kondisi tangan terborgol, keduanya juga berjalan beriringan ketika masuk dan keluar aula serbaguna di Gedung Penunjang dini hari,  (31/8).

Pantauan Jawa Pos, kebersamaan itu makin tampak saat Hasan-Tantri dan tiga tersangka meninggalkan aula Gedung Penunjang yang berada di belakang gedung utama KPK. Pelan-pelan Hasan-Tantri menuruni tangga dari lantai 3 menuju lantai 1. Kebetulan lift gedung tersebut sedang tidak berfungsi. Sehingga mau tidak mau Hasan-Tantri harus turun lewat tangga.

Dini hari kemarin, Jawa Pos berjalan membuntut tepat di belakang Hasan-Tantri. Sayangnya, keduanya enggan berbicara ketika awak media berkali-kali melontarkan pertanyaan. Mereka terus berjalan selangkah demi selangkah sambil sesekali berpegangan tangan. Mereka tampak santai menuruni anak tangga satu per satu dengan dikawal dua petugas pengamanan KPK.

Menurut sumber Jawa Pos di internal KPK, Hasan cenderung lebih berkuasa di Probolinggo daripada istrinya. Bahkan, pegawai tersebut mengatakan Hasan adalah bupati di atas bupati. Maklum, Hasan yang saat ini menjabat wakil ketua Komisi IV DPR dari Fraksi NasDem itu pernah menjadi “raja” di Probolinggo selama dua periode berturut-turut. Yakni, 2003–2008 dan 2008–2013.

“Kurang lebih (Hasan) seperti bupati di atas bupati,” kata sumber tersebut. Maka tak heran, jika sejauh ini terungkap bahwa Hasan cenderung aktif dalam pengaturan jabatan Pj kepala desa (kades) di Probolinggo. Bahkan Hasan sampai menyaratkan parafnya sebagai tanda persetujuan proposal usulan nama Pj kades sebelum diajukan kepada Tantri.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menjelaskan, pendalaman tentang peran Hasan dalam kasus tersebut menjadi salah satu poin. Pihaknya juga berjanji mendalami sejauh mana peran Hasan dalam tata kelola pemerintahan di Probolinggo. “Nanti kami tanyakan melalui pemeriksaan (tersangka),” ujarnya saat dikonfirmasi.

Bukan hanya soal peran, Karyoto menyebut, pihaknya akan menelusuri lebih dalam terkait dugaan tindak pidana lain di luar tindak pidana yang sedang ditangani KPK saat ini. Karena tidak tertutup kemungkinan, praktik pemungutan yang dilakukan Hasan bersama istrinya sudah pernah terjadi sebelumnya. “Kami berkewajiban men-trace hasil-hasil (uang korupsi) lain,” imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan uang hasil korupsi Hasan-Tantri tentu bisa digunakan untuk macam-macam hal. Termasuk untuk kepentingan pribadi mereka. Namun, hal tersebut terus didalami untuk mengungkap motif dibalik praktik culas pasutri tersebut. “Kalau korupsi itu motifnya tentu saja untuk mendapatkan sesuatu, dalam hal ini uang,” paparnya.

22 TERSANGKA

Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Probolinggo menyeret pasangan suami istri (pasutri) Hasan Aminuddin-Puput Tantriana Sari ke sel tahanan. Keduanya disangka menerima suap Rp 352,5 juta terkait pengaturan jabatan penjabat (Pj) kades di lingkungan Pemkab Probolinggo. Selain Hasan-Tantri, KPK menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka.

Sehingga, total ada 22 orang yang dijadikan tersangka dalam praktik jual-beli jabatan tersebut. Perinciannya, empat tersangka penerima suap. Dan 18 lainnya sebagai pemberi suap. Jumlah tersangka yang ditetapkan secara bersamaan dalam satu OTT itu tercatat paling banyak yang pernah dilakukan KPK selama ini.

“Betul (tersangka terbanyak saat OTT). Ini (OTT Probolinggo) terbanyak yang ditetapkan sejak proses penyidikan awal setelah ekspose (gelar perkara),” kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidikan (nonjob) KPK Harun Al Rasyid kepada Jawa Pos, kemarin (31/8). Harun merupakan pegawai KPK yang memberikan arahan dalam OTT itu. Meski statusnya pegawai nonjob.

Sebelumnya, KPK pernah mengumumkan penetapan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka sekaligus pada September 2018. Namun, penetapan itu merupakan pengembangan dari penyidikan kasus sebelumnya. Yakni, kasus suap dan gratifikasi terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD 2015 Kota Malang.

Penetapan tersangka jual beli jabatan di Probolinggo diumumkan KPK sekitar pukul 02.00 dini hari kemarin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan dalam OTT yang dilakukan pada Senin (30/8) dini hari itu pihaknya mengamankan barang bukti uang tunai sebanyak Rp 352,5 juta dan sejumlah dokumen. Salah satunya dokumen proposal usulan nama Pj kades.

Alex, sapaan Alexander Marwata, menyebut Hasan-Tantri diduga menerima suap bersama dua orang lain. Yakni, Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton M Ridwan. Saat diamankan, Doddy tengah membawa uang tunai Rp 240 juta dan proposal berisi nama-nama ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo yang ingin menjadi Pj kades.

Sementara itu, M Ridwan diamankan di kediamannya di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang bersama barang bukti Rp 112,5 juta. Setelah mengamankan barang bukti, tim KPK kemudian menjemput Hasan yang tengah berada di salah satu rumah di Jalan Ahmad Yani, Probolinggo, bersama Camat Gading Hary Tjahjono, Camat Kraksaan Ponirin, dan dua ajudan Hasan.

“Semua pihak yang diamankan dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan permintaan keterangan. Selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya. Dari pemeriksaan terungkap bahwa uang yang diamankan rencananya diberikan untuk Hasan. (tyo/lum/JPG/rom/k8)


BACA JUGA

Jumat, 22 Oktober 2021 00:07

Sabar, PTM SMA dan SMK di Kaltim Tunggu Izin Gubernur

 Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas untuk jenjang SMA,…

Rabu, 20 Oktober 2021 19:47

Wacana Terapkan Parkir Berlangganan, Berencana Gandeng Polda Kaltim

SAMARINDA–Karut-marut pengelolaan parkir di berbagai penjuru ruas jalan Samarinda, menjadi…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:24

Proyek Jalan Lingkar IKN Bisa Dimulai 2022

BALIKPAPAN–Perencanaan infrastruktur kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) ibu kota negara…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:21

Imbas Curah Hujan Tinggi dan Pembukaan Lahan, Akses Bandara Lumpuh

SAMARINDA-Lalu lintas di Samarinda Utara nyaris lumpuh Senin (18/10). Banjir…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:18

Fungsi Kaltim “Disunat”, Tak Bisa Banyak Berbuat

  HARGA batu bara lagi tinggi-tingginya. Kondisi itu bisa memicu terjadinya…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:12

Membebaskan Pelabuhan Feri Penajam dari Praktik Cashback Perlu Ketegasan dari Regulator

SAMARINDA–Praktik cashback di pelabuhan feri masih terjadi. Terutama kendaraan yang…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:46

Drama Pencopotan Makmur Bakal Panjang, Berlanjut ke Pengadilan, Golkar Singgung Senioritas dan Legawa

SAMARINDA–Langkah Makmur HAPK untuk mengadang upaya DPD Golkar Kaltim yang…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:44

IKN yang Tanpa Merusak Hutan

Oleh: Dr Isradi Zainal Rektor Universitas Balikpapan   GREEN city merupakan…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:29

Masih Ada Cashback, Operator Diminta Lapor

Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan diyakini sudah terbebas dari praktik cashback atau uang…

Senin, 18 Oktober 2021 13:55

Bandara APT Pranoto "Hilang", Banjir Tenggelamkan 32 Titik Jalan di Samarinda

SAMARINDA - Hujan yang deras terjadi sejak Senin (18/10/2021) dini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers