MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 27 Agustus 2021 10:30
PAN Bakal Merapat ke Jokowi, Partai Oposisi Tinggal PKS dan Demokrat

JAKARTA– Pertemuan para ketua umum partai politik (Parpol) pendukung pemerintah di Istana Negara pada Rabu (25/8) lalu memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya adalah kemungkinan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. 

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika PAN bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Menurut dia, mau tidak mau, PAN memang harus masuk. Dari awal memang PAN lebih baik bergabung koalisi parpol pemerintah. “Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Gus Jazil. 

Jika PAN benar-benar masuk koalisi, berarti akan ada reshuffle kabinet? Gus Jazil menyatakan, terlalu dini untuk membicarakan soal bagi-bagi kursi. Pihaknya akan menunggu apa yang akan diambil atau tindaklanjuti dari pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan itu merupakan hal biasa, yang lama tidak dilakukan parpol koalisi. Ketika bertemu, ternyata ada teman baru yang masuk. 

Gus Jazil menjelaskan, di tengah kondisi pandemi, tidak pantas menilai bahwa pertemuan partai-partai politik itu hanya untuk membicarakan bagi-bagi kursi. Menurutnya, bukan itu yang menjadi kehendak rakyat saat ini. Dia menegaskan, pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden. Tanpa ada pertemuan antar ketua umum parpol, presiden bisa saja melakukan reshuffle kabinet. “PKB selalu menghormati mana yang menjadi hak prerogatif presiden,” terangnya. 

Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan untuk mempengaruhi hak prerogatif presiden. Jadi, kalau presiden ingin mengganti kursi menteri, pihaknya mempersilahkan dengan hormat. Tentu, yang harus menjadi pertimbangan adalah kemampuan kinerja kabinet yang direshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada. “Bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir,” jelasnya. 

Terkait adanya dugaan bahwa bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amandemen UUD, yaitu untuk memuluskan langkah perpanjangan masa jabatan presiden, Gus Jazil mengatakan, hal itu bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat pada masa pandemi seperti sekarang ini. 

Politikus asal Bawean, Gresik, Jawa Timur itu berharap pertemuan tersebut untuk memperbaharui pola komunikasi yang selama ini ada di partai koalisi. Sebab, pola komunikasi berubah, karena Covid-19. “Sehingga kita semua patut untuk mendorong pertemuan itu bukan untuk agenda-agenda yang tidak untuk kepentingan rakyat,” tegas legislator dari Dapil Jatim X itu. 

Menurutnya, pertemuan para petinggi parpol keoalisi setidaknya memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa di tengah kondisi sulit saat ini, para elite politik sudah duduk bersama dalam satu meja. ”Tentu kita tunggu apa kira-kira kebijakan berikutnya dari pertemuan itu,” tuturnya. 

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintah. Menurut dia, seluruh ketum parpol yang hadir merasakan pentingnya gotong royong seluruh komponen bangsa dalam menghadapi pandemi.

Hasto menyatakan, kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam pertemuan tersebut semakin membuktikan bahwa semangat gotong royong selalu dikedepankan. PAN memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi. “Dari dialog antar ketum parpol dengan Presiden Jokowi selain memperkuat optimisme juga merupakan tradisi baik dalam demokrasi Pancasila,” ungkapnya. 

Soal kejelasan koalisi dengan pemerintahan Jokowi, petinggi PAN meminta publik menunggu keterangan langsung dari presiden sebagai pemimpin koalisi. "Kita tunggu pernyataan Pak Jokowi langsung dong, sebagai pimpinan koalisi pemerintah," ungkap Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto di Kompleks Senayan kemarin. 

Yandi melanjutkan, PAN diundang dalam rangka pembahasan penanganan Covid-19. Meski demikian, dia mengaku partainya siap bergabung apabila Jokowi mengajak sebagai partai koalisi. Menurut Yandri, hubungan antara PAN dengan pemerintah memang sudah berjalan harmonis selama ini, kendati sebelumnya PAN merupakan salah satu partai oposisi. 

"Pada prinsipnya, kita siap kalau diminta. Dan kita selama ini tidak bergabung koalisi, tapi selama ini tidak ada persoalan. Bagus dan sangat baik," lanjut Yandri. Dia juga menyambut baik pernyataan-pernyataan dari partai lain terkait kemungkinan bergabungnya partai berlambang matahari tersebut ke gerbong koalisi. Yandri menganggapnya sebagai bentuk apresiasi. 

Jika diumumkan PAN masuk koalisi, maka langkah selanjutnya adalah penentuan kursi kabinet untuk PAN. Sejauh ini, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, belum ada pengumuman jelas mengenai kursi kabinet untuk PAN. Mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. "Karena itu merupakan kewenangan dan hak prerogatif presiden," jelasnya. 

Sementara itu, tinggal PKS dan Partai Demokrat yang jelas-jelas berperan sebagai partai oposisi saat ini. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menegaskan bahwa PKS konsisten dengan peran oposisi pemerintah. Mereka hanya berharap bahwa dengan bertambahnya anggota koalisi pemerintahan, tidak menjadikan kekuasaan berat sebelah. 

"Dengan kesadaran penuh, kami mengambil peran dan tanggung jawab di luar kekuasaan pemerintahan demi memastikan hadirnya kontrol terhadap kekuasaan. Agar tidak terwujud otoritarianisme di negeri ini," jelas Nabil dalam keterangan tertulisnya kemarin. Dia menambahkan, jangan sampai terjadi obesitas dalam koalisi yang hanya menambah besar dan berat tetapi inisiatif menjadi lamban dan minim. 

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, merapatnya PAN ke koalisi pemerintah bukan hal yang mengejutkan. Sebab, kultur Politik di Indonesia memang dikenal sangat cair. "Tidak ada musuh sejati," ujarnya. 

Selama ada kesepakatan politik, maka situasi bisa berubah. Terlebih, lanjut dia, berubahnya posisi politik bagi PAN bukan hal yang baru. Pada pemerintahan Jokowi yang pertama, PAN juga masuk di tengah jalan. 

Disinggung soal kans kader PAN untuk masuk kabinet, Emrus menilai sangat terbuka. Pernyataan sejumlah politisi yang menyebut tidak ada pembicaraan bagi-bagi kursi dinilai bukan jaminan. Sebab, biasanya deal-deal tertentu ada di belakang layar."Di panggung depan bicara normatif, idealis. Di belakang biasanya lebih operasional," imbuhnya. 

Kemudian dari kacamata politik, ada hukum tak tertulis, yakni 'tidak ada makan siang gratis'. Setiap kesepakatan akan ada kompensasinya. "Saya melakukan apa saya dapat apa," tegasnya. Bagi Jokowi, Emrus menilai masuknya PAN memberi kekuatan tambahan. Baik dalam melancarkan agenda politik atau kebangsaan. PAN juga berpotensi mendapat keuntungan dengan masuknya kader di Kabinet. 

Terkait melemahkan oposisi, Emrus menilai itu konsekuensi. Saat ini, hanya ada dua partai yang secara posisi di luar pemerintah. Dia menyebut PKS dan Demokrat punya kans memanfaatkan posisi untuk menjadi antitesa bagi kebijakan pemerintah. Emrus juga meyakini, kontrol atas pemerintah masih bisa dilakukan masyarakat. Sebab di era media sosial, akses publik untuk mengkritik pemerintah sangat terbuka. (lum/deb/far)


BACA JUGA

Selasa, 19 Oktober 2021 13:44

Biaya Minimal Umrah Bisa Kurang dari Rp 26 Juta

Sambil menunggu dibukanya pengiriman jamaah umrah, Kementerian Agama (Kemenag) menggodok…

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…

Jumat, 15 Oktober 2021 12:14

Novel Baswedan Kini Jadi YouTuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:25

19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:12

Target Pangkas Populasi Masyarakat Miskin

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia masih memiliki…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:49

Parpol Buka Peluang Koalisi ke Gerindra, Urusan Figur Capres-Cawapres Masih Cair

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) membuka diri untuk berkoalisi…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:46

83 Atlet PON XX Positif Covid-19, Biaya Tes dan Karantina Ditanggung Pemda

JAKARTA – Jumlah atlet PON XX yang yang positif Covid-19…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:44

Nikah Siri Masuk KK Dinilai Menabrak Norma

JAKARTA – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukkan perkawinan siri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers