JAKARTA– Pertemuan para ketua umum partai politik (Parpol) pendukung pemerintah di Istana Negara pada Rabu (25/8) lalu memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya adalah kemungkinan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika PAN bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Menurut dia, mau tidak mau, PAN memang harus masuk. Dari awal memang PAN lebih baik bergabung koalisi parpol pemerintah. “Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Gus Jazil.
Jika PAN benar-benar masuk koalisi, berarti akan ada reshuffle kabinet? Gus Jazil menyatakan, terlalu dini untuk membicarakan soal bagi-bagi kursi. Pihaknya akan menunggu apa yang akan diambil atau tindaklanjuti dari pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan itu merupakan hal biasa, yang lama tidak dilakukan parpol koalisi. Ketika bertemu, ternyata ada teman baru yang masuk.
Gus Jazil menjelaskan, di tengah kondisi pandemi, tidak pantas menilai bahwa pertemuan partai-partai politik itu hanya untuk membicarakan bagi-bagi kursi. Menurutnya, bukan itu yang menjadi kehendak rakyat saat ini. Dia menegaskan, pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden. Tanpa ada pertemuan antar ketua umum parpol, presiden bisa saja melakukan reshuffle kabinet. “PKB selalu menghormati mana yang menjadi hak prerogatif presiden,” terangnya.
Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan untuk mempengaruhi hak prerogatif presiden. Jadi, kalau presiden ingin mengganti kursi menteri, pihaknya mempersilahkan dengan hormat. Tentu, yang harus menjadi pertimbangan adalah kemampuan kinerja kabinet yang direshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada. “Bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir,” jelasnya.
Terkait adanya dugaan bahwa bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amandemen UUD, yaitu untuk memuluskan langkah perpanjangan masa jabatan presiden, Gus Jazil mengatakan, hal itu bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat pada masa pandemi seperti sekarang ini.
Politikus asal Bawean, Gresik, Jawa Timur itu berharap pertemuan tersebut untuk memperbaharui pola komunikasi yang selama ini ada di partai koalisi. Sebab, pola komunikasi berubah, karena Covid-19. “Sehingga kita semua patut untuk mendorong pertemuan itu bukan untuk agenda-agenda yang tidak untuk kepentingan rakyat,” tegas legislator dari Dapil Jatim X itu.
Menurutnya, pertemuan para petinggi parpol keoalisi setidaknya memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa di tengah kondisi sulit saat ini, para elite politik sudah duduk bersama dalam satu meja. ”Tentu kita tunggu apa kira-kira kebijakan berikutnya dari pertemuan itu,” tuturnya.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintah. Menurut dia, seluruh ketum parpol yang hadir merasakan pentingnya gotong royong seluruh komponen bangsa dalam menghadapi pandemi.
Hasto menyatakan, kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam pertemuan tersebut semakin membuktikan bahwa semangat gotong royong selalu dikedepankan. PAN memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi. “Dari dialog antar ketum parpol dengan Presiden Jokowi selain memperkuat optimisme juga merupakan tradisi baik dalam demokrasi Pancasila,” ungkapnya.
Soal kejelasan koalisi dengan pemerintahan Jokowi, petinggi PAN meminta publik menunggu keterangan langsung dari presiden sebagai pemimpin koalisi. "Kita tunggu pernyataan Pak Jokowi langsung dong, sebagai pimpinan koalisi pemerintah," ungkap Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto di Kompleks Senayan kemarin.
Yandi melanjutkan, PAN diundang dalam rangka pembahasan penanganan Covid-19. Meski demikian, dia mengaku partainya siap bergabung apabila Jokowi mengajak sebagai partai koalisi. Menurut Yandri, hubungan antara PAN dengan pemerintah memang sudah berjalan harmonis selama ini, kendati sebelumnya PAN merupakan salah satu partai oposisi.
"Pada prinsipnya, kita siap kalau diminta. Dan kita selama ini tidak bergabung koalisi, tapi selama ini tidak ada persoalan. Bagus dan sangat baik," lanjut Yandri. Dia juga menyambut baik pernyataan-pernyataan dari partai lain terkait kemungkinan bergabungnya partai berlambang matahari tersebut ke gerbong koalisi. Yandri menganggapnya sebagai bentuk apresiasi.
Jika diumumkan PAN masuk koalisi, maka langkah selanjutnya adalah penentuan kursi kabinet untuk PAN. Sejauh ini, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, belum ada pengumuman jelas mengenai kursi kabinet untuk PAN. Mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. "Karena itu merupakan kewenangan dan hak prerogatif presiden," jelasnya.
