BELUM adanya kepastian jadwal groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan IKN, membuat banyak pihak pesimistis bahwa IKN dibangun. Padahal, baru wacana pun, IKN sudah bisa membuat banyak proyek pembangunan di Kaltim. Akademisi hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan, proses dan tahapan pemindahan IKN itu harus didahului dengan aturan hukum yang kuat.
Yakni melalui pembentukan undang-undang. Pemindahan IKN, kata dia, tidak boleh hanya berdasarkan inisiatif presiden semata, tetapi harus berdasarkan keputusan bersama dengan DPR melalui undang-undang.
"Jadi secara hukum, aturan yang berlaku terkait IKN, masih UU 29/2007 yang mengatur DKI Jakarta sebagai IKN. Lah kalau IKN masih DKI Jakarta, lantas apa basis rencana groundbreaking itu? Itu logic-nya secara hukum," jelas lelaki berkacamata itu.
Maka menurutnya, mesti ada perubahan dan penetapan undang-undang mengenai IKN dulu, baru groundbreaking bisa dieksekusi. Dia mengingatkan, jangan nafsu politik pemindahan IKN yang didahulukan, sementara dasar hukumnya dinafikan. Itu jelas adalah cara berpikir yang berbahaya. Terlebih wacana pemindahan ini terus dipaksakan di masa pandemi, pasti mengundang pertanyaan dan kecurigaan publik. Sementara itu, akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi mengatakan, memang undang-undang sebagai payung IKN belum ada. Namun, Aji Sofyan mengingatkan pada kondisi saat pengesahan UU Omnibus Law.
Tiga ribuan lembar draf, pagi diberikan, malam langsung disahkan. Artinya, bukan tidak mungkin pola seperti itu bisa terjadi. Alias bersifat dadakan. Apalagi, draf UU IKN sudah ada dan mungkin hanya puluhan lembar. "Bahkan bisa saja hanya setengah hari selesai," kata dia. Diakuinya, kondisi pandemi Covid-19 telah membatasi berbagai macam hal terkait pembangunan, termasuk agenda pemindahan IKN. Sebab, tidak elok juga membahas undang-undang di tengah pandemi seperti ini. Selain itu, refocusing anggaran dilakukan yang diarahkan ke penanganan Covid-19.
Memang, menurut Aji Sofyan, langkah menunda hal-hal terkait IKN ini cukup bijak. Sampai kasus Covid-19 bisa melandai. Meski dua tahun terakhir dampak IKN sudah terasa di Kaltim. Aji Sofyan menyampaikan, Tol Balsam sempat mangkrak bertahun-tahun. Namun, akhirnya pembangunan digenjot ketika IKN diputuskan dipindah dari Jakarta ke Kaltim. Warga Kaltim pun jadi yang pertama merasakan nyamannya jalan tol di tanah Kalimantan.
Padahal, jalan tol itu sudah digagas sejak 2009. Sejak periode pertama Gubernur Awang Faroek Ishak. APBD pun digelontorkan untuk memancing. Namun, tetap molor. Hingga, IKN disebut bakal dibangun di Kaltim, pembangunan pun digenjot. "Dalam jangka waktu bulan-bulanan, jalan tol selesai sampai Samboja. Itu contoh kecil. Jalan tol juga men-driven berbagai pasokan logistik di Kaltim," jelas Aji Sofyan. Termasuk pembangunan lain. Misalnya pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Penajam Paser Utara dan Balikpapan, yang diproyeksikan akan menggenjot ekonomi di seluruh Kalimantan. Juga berbagai persiapan pembangunan bendungan. Dia menilai, dari hal-hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa pemerintah sebenarnya serius terhadap pembangunan IKN.
"Baru dalam tahap wacana, hal-hal terkait fisik yang APBD Kaltim tak mungkin merealisasikan, bisa dilakukan dengan APBN," imbuhnya. Di sisi lain, adanya wacana pembangunan IKN di Kaltim ini juga membuat pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.
Di sisi lain disebut Aji Sofyan, kedatangan Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ke Kaltim dan membicarakan IKN juga bisa menjadi pesan. Sebab, dalam pembangunan IKN, sebagian besar pembangunan berasal dari investor. Dalam lawatan ke Balikpapan dua hari lalu (24/8), Menteri Pertahanan Prabowo menegaskan mendukung pemindahan IKN. Dengan statement itu bisa ditangkap pesan bahwa Prabowo memastikan keamanan IKN baru nanti. Sehingga, bisa memberi kepastian keamanan. Sebab, tentu saja salah satu yang jadi parameter investasi adalah keamanan.
Pesan lain yang bisa dibaca dari Prabowo terkait IKN adalah, Kecamatan Sepaku yang strategis, sehingga harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota agar bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi. (nyc/riz/k16)
