MANAGED BY:
MINGGU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 25 Agustus 2021 12:44
PP Baru, Honor Hakim MK dan MA Makin Tebal
ilustrasi

JAKARTA– Pundi-pundi yang didapat hakim konstitusi dan hakim agung akan bertambah. Kepastian itu menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Konstitusi dan Hakim Agung.

Dalam beleid terbaru tersebut, hakim akan mendapat honor untuk setiap perkara yang ditangani. Selain itu, ada honor saat pelaksanaan dinas penugasan.

Peneliti Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menyatakan, kebijakan tersebut kurang tepat dan berindikasi pemborosan. Pasalnya, jika ditelisik, honorarium yang diberikan dalam PP 82/2021 masih berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dari kedua lembaga.

Untuk honor penanganan pengujian UU atau perselisihan hasil pilkada misalnya, itu sudah menjadi tugas hakim konstitusi. Honornya sudah masuk dalam gaji pokok dan tunjangan. ’’Sehingga tidak relevan memberikan honorarium persidangan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (24/8).

Apalagi, kenaikan pendapatan dilakukan saat rakyat sedang kesulitan akibat situasi pendemi Covid-19. Semestinya, kata Ihsan, alokasi honor bisa dialihkan pada sektor yang lebih krusial.

Ihsan juga menilai, asumsi kenaikan pendapatan hakim dapat menghindari penyimpangan tidak sepenuhnya tepat. Meski gaji ketua MK sudah mencapai Rp 121 juta per bulan, faktanya masih ada penyimpangan. Contohnya kasus Akil Mochtar. ’’Sistem gaji yang besar bagi para hakim tidak menjamin hakim tidak akan melakukan praktik KKN,’’ jelasnya.

Terpisah, Komisi Yudisial juga mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting menyampaikan, perlu ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan terbitnya PP tersebut. ’’Terutama dengan batu uji apakah penambahan insentif itu berkontribusi pada kualitas penyelesaian perkara di MA,’’ ungkapnya kemarin.

Miko menilai, masalah tunjangan, kesejahteraan, dan fasilitas bagi hakim di tingkat pertama seharusnya yang jadi prioritas. ’’Merekalah yang selama ini menangani beban perkara signifikan dan berhadapan langsung dengan pihak-pihak beperkara,’’ terangnya. Sementara itu, sampai berita ini ditulis, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro belum merespons pertanyaan yang diajukan Jawa Pos. (far/syn/c17/bay)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Oktober 2021 08:46

Kata KPK: Rakyat Indonesia Miskin Akibat Tingginya Kasus Korupsi

 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajak sivitas…

Jumat, 22 Oktober 2021 21:36

Di Pangandaran, Melihat Kegigihan Nelayan Pertahankan Orientasi Ekspor

Di perahu para nelayan Pangandaran yang rata-rata kecil, ada tangkapan-tangkapan…

Kamis, 21 Oktober 2021 23:55

Kemenkes: Situasi Covid-19 Kini Hampir Sama dengan saat Awal Pandemi

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi…

Kamis, 21 Oktober 2021 19:56

1.000 Bingkisan Diserahkan untuk Pasien Wisma Atlet dalam Giat “Kumham Peduli, Kumham Berbagi dan Empati Kumham”

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menyelenggarakan bakti…

Rabu, 20 Oktober 2021 00:46

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin Perkebunan

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:47

ICW Duga Ada Kekuatan Besar yang Menghambat KPK Menangkap Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum bisa menangkap daftar…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:44

Biaya Minimal Umrah Bisa Kurang dari Rp 26 Juta

Sambil menunggu dibukanya pengiriman jamaah umrah, Kementerian Agama (Kemenag) menggodok…

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers