MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 21 Agustus 2021 10:31
Rencana Amandemen UUD Ditanggapi Dingin, Sebaiknya Fokus Dulu Penanganan Pandemi
ilustrasi sidang MPR-DPR

JAKARTA– Rencana untuk menggelar amandemen terbatas UUD 1945 belum disambut positif. Ajakan untuk bisa membahas pokok-pokok haluan negara (PPHN) itu direspon dingin sejumlah partai. Mereka menilai ada kepentingan masyarakat yang lebih mendesak diurus, dibanding membahas perubahan konstitusi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan amandemen terkait PPHN baru sebatas wacana. Sejauh ini, pihaknya belum menyampaikan pandangan menyetujui atau menolak amandemen UUD 1945 itu. Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebut, wacana itu masih dalam tahap pengkajian.

Menurutnya, apa yang disampaikan Ketua MPR baru sebatas wacana yang dilemparkan pada sidang tahunan. "Saya pikir segala sesuatu mesti dikaji secara mendalam, kemudian baru kita sama-sama memutuskan apakah mesti diamandemen atau tidak," tegasnya di gedung parlemen (19/8).

Partai Gerindra sendiri, lanjut dia, masih mengkaji perlu tidaknya PPHN dalam konstitusi. Belum ada keputusan terkait hal itu. "Kalau sampai sejauh ini di internal Gerindra, kami masih kaji. Sehingga saya belum bisa mengatasnamakan Gerindra, mengatakan ini perlu atau tidak," tegasnya. 

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid berpendapat sama. Dia menilai amandemen belum mendesak. Dia menyatakan, MPR memang perlu mengkaji pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, MPR tidak harus mengejar amandemen UUD 1945 sesegera mungkin. Karena masih ada persoalan lain yang lebih urgen untuk diperhatikan. 

"Karena ini rekomendasi MPR yang lama dan pimpinan MPR yang baru menyetujui adanya kajian terhadap PPHN, itu tetap dilakukan. Tapi kalau saya lihat secara pribadi, masyarakat ini ya (perlu fokus) menangani pandemi," terangnya. 

Terpisah, Pendiri Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan, amandemen UUD memang tindakan konstitusional. Namun, perlu dilihat terkait apa tujuannya. Apakah akan menguatkan atau justru melemahkan. "Apakah amandemen yang dilakukan akan memperkuat demokrasi presidensial kita atau tidak?," ujarnya. 

Saiful mengingatkan, demokrasi Presidensial harus dijaga. Sebab, jika mengacu sejarah, berbagai desain seperti demokrasi parlementer hingga demokrasi MPR-isme sudah terbukti gagal dalam menciptakan stabilitas politik. "Dengan segala plus minusnya, demokrasi presidensial 2004 sampai sekarang membuat politik cukup stabil, pembangunan lumayan berjalan," imbuhnya. 

Ide memasukkan PPHN membuat MPR punya kewenangan lebih. Jika PPHN harus dipatuhi presiden, maka secara logika MPR di atas presiden. Hal itu kata Saiful menyalahi demokrasi. "Itu mengubur demokrasi presidensialisme kita yang dalam sejarah terbukti lebih baik dari parlementarisme maupun MPR-isme," tegasnya. 

Nah, jika peran MPR diperkuat, Saiful menilai demokrasi presidensial melemah. Sebab, hakikat demokrasi presidensial adalah presiden dipilih langsung rakyat. Presiden diberi mandat rakyat untuk menjalankan program yang dijanjikan, dengan masa berkuasa yang diatur konstitusi. (deb/far/bay)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…

Jumat, 15 Oktober 2021 12:14

Novel Baswedan Kini Jadi YouTuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:25

19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:12

Target Pangkas Populasi Masyarakat Miskin

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia masih memiliki…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:49

Parpol Buka Peluang Koalisi ke Gerindra, Urusan Figur Capres-Cawapres Masih Cair

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) membuka diri untuk berkoalisi…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:46

83 Atlet PON XX Positif Covid-19, Biaya Tes dan Karantina Ditanggung Pemda

JAKARTA – Jumlah atlet PON XX yang yang positif Covid-19…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:44

Nikah Siri Masuk KK Dinilai Menabrak Norma

JAKARTA – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukkan perkawinan siri…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:43

Berwisata Ke Bali Wajib Karantina 5 Hari

JAKARTA—Persiapan uji coba pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara pada 14…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers