Ironi di Tengah Pandemi, Perjalanan Dinas Pemprov Kaltim Malah Membengkak

- Rabu, 18 Agustus 2021 | 11:09 WIB
ilustrasi
ilustrasi

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun lalu, ternyata anggaran kegiatan perjalanan dinas tahun ini jauh lebih besar.

 

BALIKPAPAN-Bola panas defisit anggaran Kaltim yang mencapai Rp 800 miliar terus menggelinding. Lima organisasi perangkat daerah (OPD) kini dalam sorotan. Pasalnya, realisasi anggaran perjalanan dinasnya sudah mendekati 50 persen dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tahun ini.

Hingga akhir Juli 2021, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi OPD dengan realisasi anggaran perjalanan dinas tertinggi. Sudah 50 persen. Disusul Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar 41 persen, Dinas Sosial (46 persen), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (43 persen), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (49 persen).

Untuk diketahui, Pemprov Kaltim memutuskan melakukan rasionalisasi pada dua pos anggaran agar beban keuangan daerah tidak membengkak. Untuk anggaran perjalanan dinas akan dipotong 42,5 persen. Sementara belanja habis pakai mendapat pemotongan sebesar 15 persen. Jika anggaran di lima instansi tersebut dipotong lagi, pemprov khawatir tidak menyisakan alokasi anggaran perjalanan dinas akhir tahun nanti.

“Nah ini, dari sisi belanja yang sudah dilakukan, memang perlu kehati-hatian. Karena sisa anggaran yang terlihat sangat sedikit kalau dilakukan pemotongan. Bahkan bisa habis,” kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltim Fathul Halim. Oleh karena itu, menurut dia, perlu jadi pertimbangan dalam pemangkasan kegiatan perjalanan dinas sebesar 42,5 persen itu. Kebijakan tersebut diputuskan pemerintah daerah setelah mempertimbangkan belanja dari keseluruhan anggaran yang ada.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun lalu, ternyata anggaran kegiatan perjalanan dinas tahun ini jauh lebih besar. “Kami juga tidak mengerti, setelah dijumlahkan bisa mencapai Rp 500 miliar lebih. Tahun lalu anggarannya sekira Rp 300 miliar, dengan realisasi sekitar Rp 254 miliar. Dan realisasi ini, sama dengan total sama dengan pemotongan itu (42,5 persen),” jelasnya. Temuan ini tentu mengherankan. Sebab, kegiatan pemerintahan selama pandemi banyak dilakukan secara daring. Termasuk pengetatan perjalanan.

Fathul melanjutkan, jika dilakukan pemangkasan terhadap keseluruhan anggaran perjalanan dinas pada seluruh OPD, ketersediaan anggaran dinilai masih cukup aman. Juga pemangkasan 15 persen pada anggaran belanja habis pakai karena alokasi pada dua pos anggaran itu masih cukup besar. Sebab, secara keseluruhan, anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan pada tahun ini sebesar Rp 509 miliar, yang telah terealisasi sebesar Rp 111 miliar.

Artinya, baru terealisasi sebesar 21,71 persen. Sementara belanja habis pakai dari alokasi Rp 546 miliar, hingga akhir Juli lalu baru terpakai Rp 74 miliar. Atau realisasinya sekitar 14 persen. “Meskipun tetap yang perlu jadi perhatian, khususnya untuk anggaran perjalanan dinas adalah lima OPD tadi,” kata Fathul. Inspektur Inspektorat Kaltim M Irfan Prananta mengamini pemangkasan anggaran kegiatan perjalanan dinas perlu dilakukan. Menurutnya, rasionalisasi itu sangat masuk akal. Dengan pertimbangan, standar biaya harian yang rendah pada tahun ini.

Akan tetapi, pagu anggaran yang dialokasikan malah meningkat dua kali lipat, sehingga memunculkan pertanyaan terhadap pos anggaran tersebut. “Bagaimana OPD bisa menghabiskan dana yang dua kali lipat, dengan waktu yang tersisa lima bulan efektif,” katanya. Apalagi saat ini diterapkan persyaratan perjalanan yang sangat ketat. Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Sehingga, untuk melakukan perjalanan dinas, menurutnya tidak bisa semudah seperti tahun sebelumnya. Lagi pula, untuk sementara waktu kementerian atau lembaga di Jakarta, meniadakan kegiatan pertemuan langsung. Lebih banyak melakukan rapat atau pertemuan secara virtual untuk mengurangi penyebaran virus corona.

“Jadi (pemangkasan anggaran perjalanan dinas) itu pilihan yang sangat masuk akal. Dan bagi kami di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk menentukan ini adalah salah satu alternatif yang logis untuk kita lakukan. Dan dari segi pengawasan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Semua berjalan sesuai koridor yang ada,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, defisit anggaran senilai Rp 800 miliar membayangi Pemprov Kaltim pada tahun ini. Penyebab utamanya, pemangkasan dana bagi hasil (DBH) yang besarnya Rp 700 miliar. Untuk menambal kekurangan anggaran, pemprov akan memotong biaya perjalanan dinas dan belanja habis pakai. Sekprov Kaltim Kaltim Muhammad Sa’bani mengatakan, selain pemangkasan DBH Rp 700 miliar, penurunan penerimaan daerah juga memengaruhi pendapatan Pemprov Kaltim tahun ini. Pendapatan asli daerah (PAD) dilaporkan sekira Rp 365 miliar.

“Sementara anggaran jalan terus, ini nanti akan menjadi masalah. Oleh karena itu, perlu mencari sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Hanya, kalau ada kurang salur tahun lalu, diharapkan bisa menutupi kekurangan itu. Harapan lainnya adalah efisiensi anggaran, kemudian menjadi SiLPA. Untuk menutupi Rp 700 miliar itu. Sehingga kita bisa tetap membiayai beberapa kegiatan yang diperkirakan didanai dari DBH,” papar Sa’bani. Terkait perjalanan dinas, sekprov turut mengkritisi. Sebab, dari Rp 509,428 miliar yang dialokasikan, sampai akhir Juli 2021 sudah terpakai Rp 111,383 miliar. “Sebagian kawan-kawan OPD ini, ada yang hampir sebulan jalan terus. Ada yang 20 hari, ada yang 25 hari, dan ada yang saya temukan sampai 28 hari keluar terus. Ini ‘kan, sesuatu yang di luar dugaan. Padahal, pergub mengatur 15 hari saja dalam sebulan. Selebihnya bekerja di kantor. Ini yang perlu kita disikapi juga, sehingga kita akan tetap melakukan pemangkasan,” ungkap Sa’bani. (kip/riz/k16)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X