Kaltim Harus Merdeka dari Krisis Iklim

- Selasa, 17 Agustus 2021 | 13:17 WIB
Pegiat lingkungan merentangkan baliho besar bertuliskan Merdeka dari Krisis Iklim, di Taman Samarendah, Samarinda.
Pegiat lingkungan merentangkan baliho besar bertuliskan Merdeka dari Krisis Iklim, di Taman Samarendah, Samarinda.

"Bangsa kita dulu memang dijajah. Tetapi saat ini, kitalah penjajah itu sendiri".

 

Krisis iklim semakin nyata di Kaltim. Hal ini pun terjadi bukan karena ulah siapa-siapa melainkan diri kita sendiri. Jika melihat data Rencana Tata Ruang Wilayah yang dirilis Pemerintah Provinsi Kaltim. Baru sekitar 17,3 persen dari total 12,7 hektare lahan daratnya yang masuk dalam kawasan lindung Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Sementara 87,7 persen lahan sisanya, diberikan kepada perusahaan untuk dikeruk isinya. Adapun jika berkaca dari datanya, luasan konsesi industri tambang batubara mencapai 5,3 Juta hectare. Kemudian luas konsesi industri Minyak dan Gas (Migas) mencapai 13,9 Juta hectare, luas perkembunan Kaltim mencapai 3,3 Juta hectare.

“Kemudian luas Hak Pengusahaan Hutan mencapai 4,3 Juta hectare dan luas Hutan Tanaman Industri mencapai 4,5 Juta hectare,” kata Maulana Yudhistira, pegiat lingkungan dari XR Bunga Terung Kaltim.

-

Lebih jauh dikatakannya, jika dikalkulasikan mencapai 31,8 Juta hektare. Padahal total luas wilayah Kaltim, jika diukur dari darat hingga 12 mil laut, hanya mencapai 16 Juta hektare saja. “Loh, bagaimana bisa ? "Menurut kami, hal ini terjadi karena pemberian izin yang tumpang tidih serta tidak mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ruang hidup untuk masyarakat serta lingkungan hidup,” bebernya.

Alih-alih mempersiapkan diri serta menjaga komitmen Paris Climate Accords untuk mengurangi peningkatan suhu bumi agar tidak meningkat 1,5 derajat Celcius, sambung dia, bertumpah ruahnya pemberian izin kepada industri ekstraktif Kaltim justru mempercepat kenaikan suhu bumi itu sendiri.

-

“Perjanjian Paris seolah janji manis kepada pihak internasional dari pemerintah Indonesia dan Provinsi Kaltim. Setiap kali suhu bumi semakin meningkat, setiap itu juga kita diri kepada kiamat. Tidak lain dan tidak bukan, kita adalah pelaku kiamat itu sendiri,” bebernya.

Alhasil, pada tahun ke-76 kemerdekaan ini. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain untuk sadar bahwa krisis ekologis itu sangat nyata. Kita tidak merdeka seutuhnya saat ancaman kiamat iklim semakin nyata di Kaltim. (pro)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X