MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 11 Agustus 2021 11:17
Kegiatan yang Tak Efektif Bisa Dipangkas
Tahapan Pemilu Perlu Diatur Prioritas

JAKARTA – Penyusunan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 diharapkan menyesuaikan tantangan dan situasi terkini. KPU bisa belajar dari proses pemilu sebelumnya untuk memastikan tahapan pemilu berjalan efektif dan efisien.

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Ihsan Maulana mengatakan, perpanjangan masa tahapan menjadi 25 bulan perlu diatur skala prioritas. Kegiatan yang dinilai tidak efektif bisa dipangkas. Misalnya, kampanye yang selama ini berlangsung 8 bulan. ’’Idealnya, memang tahapan kampanye 4–5 bulan,’’ ujarnya saat dikonfirmasi (9/8).

Sementara itu, waktu lainnya bisa dimaksimalkan untuk perumusan aturan. Ihsan menyebutkan, ada sejumlah persoalan dalam Pemilu 2019. Misalnya, tidak masifnya sosialisasi pemilihan legislatif. Dalam praktiknya, kampanye pileg kalah ingar-bingar jika dibandingkan dengan pilpres.

Pemilu 2024 juga semakin kompleks karena beririsan dengan pilkada serentak. Karena itu, Ihsan meminta agar waktu yang dimiliki KPU dapat digunakan untuk meminimalkan benturan tahapan antara pemilu dan pilkada.

’’Penentuan jadwal dan tahapan ini perlu disimulasikan juga, tidak sebatas legal formal,’’ katanya. Dalam hal ini, perlu dipastikan di tahapan apa saja pemilu dan pilkada nanti yang kegiatannya bersamaan. ”Jika keduanya merupakan tahapan krusial, salah satu harus dipercepat atau didahulukan,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, draf PKPU terkait tahapan dan jadwal masih bisa berubah. Draf itu akan dibicarakan dengan DPR dan pemerintah. Untuk waktunya, Raka menyebut masih menunggu perkembangan.

’’Dulu sudah dijadwalkan. Namun, karena situasi pandemi, ada penyesuaian atau penundaan jadwal,’’ ucapnya kemarin. DPR saat ini juga menjalani reses.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menambahkan, belum ada kesepakatan baru terkait pelaksanaan pemilu. Termasuk rencana mulainya tahapan pemilu pada Januari 2022. Sejauh ini, komisi II baru menyetujui tahapan pemungutan suara pileg dan pilpres pada Februari 2024. Ditambah pilkada pada November 2024. ’’(Draf PKPU) nanti minta persetujuan DPR bersama pemerintah. Akan kami bicarakan setelah reses ini,’’ terangnya kemarin.

Keputusan itu merupakan hasil konsinyering antara MPR/DPR, KPU, Bawaslu, dan pemerintah pada Juni lalu. Secara prinsip, komisi II akan mengkaji dan mengkritisi agar tak ada tahapan yang tertinggal. ’’Kemudian, berapa lama masa kampanye sesuai yang disepakati (dalam konsinyering),’’ tutur Guspardi.

Politikus PAN tersebut menambahkan, jika tahapan pemilu dimulai Januari tahun depan, waktunya memang mendahului proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu. Pergantian komisioner itu dijadwalkan pada April 2022. Soal itu, Guspardi menilai tidak ada masalah. ’’Karena ini merupakan sistem, kami nggak ada persoalan. Orang-orang yang akan dites sudah paham tentang kepemiluan, tidak ada masalah,’’ paparnya.

Sempat ada usul untuk memperpanjang masa jabatan komisioner saat ini hingga tahapan pemilu selesai. Namun, opsi pergantian lebih banyak dipilih. ’’Dari beberapa rapat informal, ada kecenderungan komisi II akan dilakukan penggantian sesuai waktu masing-masing,’’ imbuhnya. (far/deb/c18/bay)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Oktober 2021 11:18

Syarat Karantina Bisa Hambat Wisatawan

JAKARTA -Syarat karantina selama 5 hari bagi para pelancong yang…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:37
KontraS Dorong Polres Proses Hukum Pelaku

Kejadian Mahasiswa Di-Smackdown Polisi Langgar Prinsip HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta…

Sabtu, 16 Oktober 2021 10:34

Penggerebekan Kantor Pinjol Diwarnai Isak Tangis

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjam online (pinjol)…

Jumat, 15 Oktober 2021 12:14

Novel Baswedan Kini Jadi YouTuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:25

19 Negara Boleh Masuk Bali, Hanya Berlaku Untuk Penerbangan Langsung ke Bali dan Kepulauan Riau

JAKARTA- Pemerintah memberikan izin pada wisatawan dari 19 negara di…

Kamis, 14 Oktober 2021 15:12

Target Pangkas Populasi Masyarakat Miskin

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia masih memiliki…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:49

Parpol Buka Peluang Koalisi ke Gerindra, Urusan Figur Capres-Cawapres Masih Cair

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) membuka diri untuk berkoalisi…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:46

83 Atlet PON XX Positif Covid-19, Biaya Tes dan Karantina Ditanggung Pemda

JAKARTA – Jumlah atlet PON XX yang yang positif Covid-19…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:44

Nikah Siri Masuk KK Dinilai Menabrak Norma

JAKARTA – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukkan perkawinan siri…

Rabu, 13 Oktober 2021 11:43

Berwisata Ke Bali Wajib Karantina 5 Hari

JAKARTA—Persiapan uji coba pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara pada 14…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers