Persepsi publik terkait korupsi di sektor pertambangan di Kaltim disebut paling tinggi di Indonesia. Itu berkaca dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
BALIKPAPAN-Kaltim dipilih oleh LSI dalam survei persepsi publik itu, berdasarkan dana bagi hasil (DBH) 2019. Bersama Papua Barat, Jawa Timur (Jatim), Sumatra Selatan (Sumsel), dan Riau, Kaltim tercatat sebagai provinsi yang kaya SDA. Itu dibuktikan dengan besaran DBH 2019 yang mencapai di atas Rp 1 triliun.
Sementara Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, Jawa Tengah (Jateng), dan Sulawesi Utara (Sulut), hanya mencatatkan DBH kurang dari Rp 50 miliar. Yang menandakan wilayah tersebut memiliki SDA yang sedikit.
Selain itu, tingkat korupsi yang tecermin dari kasus terpidana korupsi per 100 ribu penduduk juga menjadi pertimbangan, sehingga ada empat provinsi yang menjadi fokus survei persepsi publik LSI. Yakni wilayah yang kaya SDA dan tinggi tingkat korupsi adalah Kaltim.
Lalu wilayah yang kaya SDA dan rendah tingkat korupsi adalah Sumsel, dan wilayah yang tidak kaya SDA dan tinggi tingkat korupsinya, yaitu Sulut. Terakhir adalah wilayah yang tidak kaya SDA dan rendah tingkat korupsinya adalah Jateng. Waktu survei dilaksanakan selama sepekan, mulai 9–15 Juli 2021.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menerangkan persepsi publik secara umum bahwa tingkat korupsi meningkat. Terutama di wilayah kaya SDA, yaitu Sumsel dan Kaltim. Dibandingkan dengan Sulut dan Jateng, yang memiliki SDA tidak banyak, justru publik menilai tingkat korupsinya relatif rendah.
“Kalau Sumsel dan Kaltim adalah wilayah yang SDA-nya tinggi, cenderung memiliki kecurigaan tinggi terhadap isu-isu korupsi. Jadi, ada kemungkinan dan keterkaitan, antara besar kecilnya jumlah SDA di suatu wilayah dengan persepsi atau kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan adanya korupsi di sektor SDA,” katanya dalam Rilis Survei Nasional: Persepsi Publik atas Pengelolaan dan Potensi Korupsi Sektor SDA, Ahad (8/8).
Salah satu temuan dalam survei persepsi penyebaran korupsi di sektor pertambangan adalah Kaltim menjadi paling tinggi di antara empat wilayah yang menjadi fokus survei dari LSI. Baik itu pertambangan emas, tembaga, batu bara, pasir maupun batu.
Termasuk persentase publiknya berada di atas angka nasional. Di mana persepsi publik mengenai korupsi di sektor pertambangan yang dikelola oleh penambang berskala kecil di Kaltim sebesar 67 persen. Lebih tinggi dari Sumsel sebesar 40 persen, lalu Jateng sebesar 40 persen, dan Sulut sebesar 33 persen. Sementara nasional justru berada di angka 36 persen.
Juga persepsi publik terhadap korupsi di pertambangan yang dikelola oleh BUMN/BUMD di Kaltim sebesar 73 persen. Jauh melampaui Sumsel sebesar 46 persen, Jateng 39 persen, dan Sulut sebesar 38 persen. Bahkan jauh melampaui persentase nasional di angka 45 persen.
Selain itu, persepsi publik pada penyebaran korupsi di pertambangan yang dikelola perusahaan asing, Kaltim juga mendapat angka tertinggi dari tiga wilayah lainnya. Persentase Kaltim sebesar 61 persen, jauh lebih besar daripada Sumsel sebesar 50 persen, lalu Jateng sebesar 40 persen, dan Sulut 34 persen. Untuk persentase nasional adalah 48 persen.
“Kesimpulannya, publik di Kaltim tampak paling banyak menilai luas korupsi di berbagai bidang SDA. Semoga ini bisa menjadi beberapa hal yang dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan. Baik pusat maupun daerah, kalau dijadikan sebagai bahan masukan,” harap Djayadi.
Gubernur Kaltim Isran Noor pun menanggapi hasil survei tersebut. Dia mempertanyakan mengenai hasil persentase tingkat persepsi publik terhadap korupsi di Kaltim itu. Orang nomor satu di Kaltim itu membandingkan dengan daerah lain di luar provinsi yang menjadi fokus survei dari LSI.
