TANA PASER – Pasar Penyembolum Senaken yang selesai dibangun dan telah diserahkan kepemilikannya kepada pedagang yang berhak, ditargetkan pekan depan sudah mulai ada titik terang jadwal pembukaannya.
Kepala UPTD Paser Penyembolum Senaken dan Kandilo Plaza M Arsad mengatakan, Senin depan digelar rapat khusus oleh tim khusus pembagian dan teknis kelanjutan bangunan tambahan.
“Masih belum tahu seperti apa teknisnya bagaimana pedagang boleh membangun tambahan,” kata Arsad, Jumat (6/8).
Arsad menyebut, ketua tim pembagian lapak yaitu kepala Disperindagkop akan segera menggelar rapat bersama pimpinan daerah dan DPRD Paser. Dia berharap bangunan tambahan bisa tetap memberikan keamanan dan tampilan bangunan pasar agar tidak kumuh.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Paser Edwin Santoso menegaskan, kios dan lapak pedagang Pasar Penyembolum Senaken yang secara resmi telah diserahkan Pemkab Paser hak guna pakai (HGP)-nya, agar selanjutnya terus dimonitor aturan pengembangan lapak yang mayoritas hanya dibangun kosongan. Cuma bagian depan Blok B khusus pedagang sembako yang memiliki bangunan utuh toko dengan penutup. Sisanya lapak terbuka kosong bersekat.
Dengan demikian, dipastikan selanjutnya para pedagang sembako khususnya, harus menambah bangunan lagi agar kiosnya tertutup dan aman. Berkaca bangunan sebelum kebakaran, akan dibangun kayu untuk menutupi lapak.
Edwin Santoso meminta dinas terkait membuat aturan khusus penambahan tersebut. Apakah harus material kayu atau beton dan lainnya. Selain menghindari kekumuhan, juga mengantisipasi hal buruk terjadi seperti sebelumnya.
“Saya minta dinas ataupun tim khusus pembagian pasar ini membuat regulasinya. Agar para pedagang tidak salah bangun dan sesuai regulasi keamanan bangunan,” tegas Edwin Santoso, Rabu (7/7) usai pembagian HGP.
Edwin juga meminta pengawasan untuk kepemilikan HGU harus diperjelas dan transparan. Jangan sampai satu pedagang memiliki lebih dari satu atau banyak HGP. Termasuk disewakan atau sampai diperjualbelikan.
Bupati Paser Fahmi menyampaikan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) akan segera mengatur teknis tersebut. Dia menegaskan agar para pejabatnya jangan sampai melakukan keputusan di luar aturan.
“Jangan main-main dengan aturan regulasi pengelolaan pasar ini,” kata Fahmi. (jib/rdh/k16)
