TANA PASER–Minimnya alokasi anggaran daerah yang tidak seimbang dengan beban perbaikan infrastruktur, khususnya jalan di Kabupaten Paser, membuat daerah mengambil langkah peminjaman dana kepada pihak ketiga pada 2022.
Rencananya, Pemkab Paser akan meminjam Rp 600 miliar ke Bankaltimtara atau Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Katsul Wijaya mengungkapkan kini persetujuan tinggal menunggu dari legislatif atau DPRD Paser.
Setelah sebelumnya telah ada pemaparan di hadapan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser. “Sebenarnya yang dibutuhkan lebih banyak untuk membangun infrastruktur seluruh jalan ini, mencapai Rp 1,2 triliun. Namun yang mencukupi dari BPD yaitu Rp 600 miliar,” kata Katsul Wijaya, Rabu (4/8).
Nantinya dana Rp 600 miliar tersebut diposkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) khusus untuk peningkatan jalan. Dengan alokasi dana tersebut diarahkan ke lebih 11 poros ruas jalan dengan 18 sekmen yang tersebar di seluruh Kabupaten Paser.
Pada tahun selanjutnya saat pembayaran, alokasi di DPUTR pun akan dikurangi untuk menutupi pembayaran tiap tahun. Saat ini, kata Katsul, pemkab dan DPRD masih berharap ada penurunan suku bunga dari Bankaltimtara untuk pinjaman tersebut.
Dari angka sementara yang ditetapkan 6,5 persen. Dibayar empat tahun dari 2023–2026. Artinya, minimal pembayaran harus Rp 150 miliar per tahun, belum termasuk bunga. Pemkab Paser masih menargetkan suku bunga sekitar 4–5 persen.
Ditanya opsi lain pinjaman selain ke bank di daerah, Katsul menjelaskan, sebenarnya ada opsi meminjam ke BUMN milik Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya. Namun itu langsung berurusan dengan pusat, sementara di pusat puluhan daerah juga mengantre usulan peminjaman.
Persyaratannya juga yang sulit. Sehingga kepastian nilainya sulit diprediksi, ditambah lagi ketersediaannya cukup atau tidak. “Makanya pertimbangan terbaik ialah ke bank daerah. Ditambah lagi daerah juga memiliki saham di bank tersebut,” kata mantan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu. (jib/kri/k8)
