Dalam Setahun, 695 Aktivis Thailand Ditangkap

- Kamis, 5 Agustus 2021 | 09:49 WIB
Warga Thailand demo pemerintahnya.
Warga Thailand demo pemerintahnya.

BANGKOK– Aksi prodemokrasi di Thailand yang mendesak reformasi kerajaan dan pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha telah berlangsung setahun. Tuntutan rakyat itu direspons dengan penangkapan sejumlah aktivis. Terhitung sudah ada 695 demonstran yang ditangkap dan dijerat dengan berbagai dakwaan kriminal, seperti penghasutan dan penyebab kerusuhan.

Di antara para demonstran dan aktivis yang ditangkap itu, 110 orang dijerat dengan UU Lese Majeste. Itu adalah UU yang melindungi keluarga Kerajaan Thailand. Siapa pun yang mengkritik kerajaan akan dijerat dakwaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Karena itu, dulu mengkritik raja dan keluarganya adalah hal yang tabu. Tapi kini tidak lagi.

Dekan Ilmu Politik di Ubon Ratchathani University Titipol Phakdeewanich mengungkapkan bahwa pemerintah Thailand selama beberapa dekade menggunakan UU Lese Majeste untuk membungkam kritikus. Ia menyebabkan ketakutan sehingga mencegah warga berbicara dan mengkritik kerajaan. ’’Tapi, ada beberapa orang yang tidak peduli lagi,’’ tegasnya. Para pemuda yang hidup di era digital menolak pemikiran dan prinsip-prinsip yang tidak logis.

Salah satu yang tetap lantang bersuara adalah Parit Chiwarak. Aktivis yang biasa disebut Penguin itu memegang rekor dijerat setidaknya dengan 20 dakwaan. Ada setidaknya delapan demonstran yang juga didakwa meski usia mereka di bawah 18 tahun.

’’Ini adalah hukum yang keras. Hukuman (Lese Majeste, Red) bisa diterapkan, tetapi harus masuk akal,’’ ujar pengacara yang mewakili para pengunjuk rasa Krisadang Nutcharut.

Meski mengetahui kemungkinan ditangkap besar, massa tetap turun ke jalan dan kritikan kepada keluarga kerajaan tidak terbendung. Mereka meminta PM Prayuth Chan-o-cha mundur, amandemen konstitusi yang ditulis oleh militer, reformasi kerajaan, dan berbagai tuntutan lainnya. Prayuth berkuasa setelah melakukan kudeta pada 2014.

Terpisah, situasi politik di Malaysia kian panas. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Shamsul Anuar Nasarah kemarin (3/8) mengundurkan diri. Dia adalah anggota Partai Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO). Shamsul menegaskan bahwa keputusan itu diambil karena dirinya setia kepada partainya. ’’Saya akan fokus sebagai anggota parlemen dan membantu menguatkan partai di tengah situasi politik yang kian menantang,’’ ujarnya seperti dikutip Channel News Asia.

Keputusan Shamsul diambil setelah rapat dewan tertinggi UMNO. Dari hasil rapat tersebut, mayoritas anggota parlemen dari partai tersebut sepakat menandatangani pernyataan resmi untuk menarik dukungan dari Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. UMNO juga menarik dukungan dari koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin Muhyiddin.

Sebagian anggota UMNO memang sudah lama ingin berpisah dari koalisi PN. Beberapa sudah memastikan tidak mendukung Muyiddin. Namun, selama ini belum ada keputusan bulat dari partai. UMNO pernah mempertimbangkan keluar dari PN, tapi Muhyiddin mencoba untuk mengulur waktu dan menarik simpati dengan memberikan jabatan.

Pada 7 Juli lalu, Ismail Sabri Yaakob diberi jabatan sebagai wakil PM dan Hishammuddin Hussein sebagai menteri senior. Keduanya adalah anggota Partai UMNO. Sepekan kemudian, UMNO menyatakan sepakat masih mendukung Muhyiddin. Tapi, agaknya kini angin politik kembali berubah arah.

’’Pernyataan penarikan dukungan anggota parlemen UMNO terhadap Muhyiddin Yassin sudah kami serahkan ke raja. Itu menunjukkan bahwa kini kepemimpinannya telah kehilangan dukungan mayoritas dan dia kehilangan legitimasi sebagai PM,’’ ujar Presiden UMNO Ahmad Zahid dalam sesi konferensi pers online. Zahid sekali lagi meminta Muhyiddin mundur saja.

Di belakang Zahid, tampak 10 anggota parlemen UMNO, termasuk mantan PM Najib Razak. Mereka adalah sebagian anggota yang dipastikan tidak lagi mendukung Muhyiddin. Sebagian lainnya tidak bisa datang karena terkendala lokasi. Meski status darurat sudah dicabut di Malaysia, lockdown masih berlaku.

Di dalam koalisi PN, UMNO memiliki anggota terbesar. Jumlahnya 38 anggota di parlemen. Sementara itu, Partai Bersatu yang dipimpin Muhyiddin hanya memiliki 31 anggota di parlemen. Tanpa dukungan dari UMNO, koalisi PN tinggal menghitung hari.

Profesor ilmu politik di Universiti Sains Malaysia Ahmad Fauzi Abdul Hamid menyatakan bahwa anggota UMNO yang masih menjadi menteri atau wakil menteri kini harus memilih. Mengikuti keputusan partai seperti yang dilakukan Shamsul ataukah membelot ke Bersatu. Selama ini UMNO dikenal memiliki basis akar rumput yang kuat, berbeda dengan Bersatu yang merupakan partai baru.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X