Iran Berupaya Akhiri Sanksi Amerika

- Rabu, 4 Agustus 2021 | 13:16 WIB
SIAP BERGERAK: Presiden Iran terpilih Ebrahim Raisi berbicara selama konferensi pers di Teheran, 21 Juni 2021 lalu. Majid Asgaripour/WANA
SIAP BERGERAK: Presiden Iran terpilih Ebrahim Raisi berbicara selama konferensi pers di Teheran, 21 Juni 2021 lalu. Majid Asgaripour/WANA

DUBAI–Presiden baru garis keras Iran Ebrahim Raisi akan mengambil langkah-langkah untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat. Dia telah mengantongi restu dari Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk mulai bertindak akhir pekan ini.

Raisi, yang berada di bawah sanksi pribadi AS atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalunya sebagai hakim, berjanji memperbaiki kondisi kehidupan warga Iran, yang telah memburuk sejak 2018 ketika Washington menerapkan kembali sanksi terhadap Iran karena mengabaikan kesepakatan nuklir.

"Kami akan berusaha mencabut sanksi tirani yang dijatuhkan Amerika," ujar Raisi dalam pidatonya yang disiarkan televisi seperti dikutip Reuters, Selasa (3/8).

Pria yang terpilih sebagai presiden Iran pada Juni lalu itu menggantikan Hassan Rouhani.  "Tapi kami tidak akan mengikat ekonomi dengan keinginan orang asing," sambung anak didik Ayatollah Ali Khamenei tersebut.

Iran dan enam sekutunya telah melakukan pembicaraan sejak April untuk menghidupkan kembali pakta nuklir. Iran setuju mengekang program nuklirnya untuk mempersulit mendapatkan bahan fisil untuk senjata dengan imbalan bantuan lepas dari sanksi.

Para pejabat Iran dan Barat mengatakan masih ada celah signifikan untuk mengembalikan pakta tersebut. Putaran keenam pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan Washington di Wina yang dijadwalkan pada 20 Juni, terpaksa ditunda. Para pihak belum mengumumkan kapan pembicaraan akan dilanjutkan.

Raisi akan dilantik Kamis (5/8). Dia memiliki waktu satu pekan untuk mengajukan kabinetnya ke parlemen. Raisi diperkirakan akan mengadopsi pendekatan garis keras dalam pembicaraan di Wina.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memiliki keputusan terakhir tentang semua masalah negara. Namun, pergantian presiden diyakini akan menghilangkan pengaruh moderat pada pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Rouhani sejak 2013.

Rouhani, arsitek kesepakatan nuklir 2015, secara implisit mengkritik para pembuat keputusan utama Iran karena tidak mengizinkan pemerintahnya untuk mengembalikan pakta itu selama masa jabatannya.

Dalam pidatonya, Khamenei meminta presiden baru untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan meningkatkan ekonomi.

"Saya menugaskan yang bijak, tak kenal lelah, berpengalaman dan populer, Raisi sebagai Presiden Iran," kata Khamenei dalam dekrit pengesahannya, yang dibacakan oleh kepala stafnya.

Ditunjuk oleh Khamenei untuk menjalankan peradilan pada 2019, Raisi ditempatkan di bawah sanksi AS beberapa bulan kemudian atas peran yang diduga dimainkannya dalam eksekusi ribuan tahanan politik pada 1988. Iran tidak pernah mengakui pembunuhan tersebut.

Sejak pemilihannya, Raisi untuk pertama kalinya secara terbuka membahas tuduhan tersebut. Dia mengatakan, sanksi AS dikenakan padanya karena melakukan pekerjaannya sebagai hakim. Para pembangkang khawatir kepresidenannya bisa mengantarkan lebih banyak represi di dalam negeri. (reuters/dwi/k8)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X