MANAGED BY:
SENIN
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 04 Agustus 2021 09:57
Wali Kota Minta Polisi Ungkap Pembuat Surat Antigen Palsu
Basri Rase (kiri)

BONTANG–Kasus penggunaan rapid antigen palsu di Pelabuhan Loktuan, Bontang, yang kini dalam penyelidikan kepolisian, mendapat perhatian dari Wali Kota Bontang Basri Rase. Dia mengutuk keras komplotan pembuat surat rapid antigen abal-abal. Karena itu, dia menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada Polres Bontang.

"Harus diusut itu, cari pelakunya, harus diberi sanksi," ujarnya saat ditemui di Pendopo Rujab Wali Kota, (2/8). Basri melanjutkan, telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Bontang agar meningkatkan pengawasan ke semua klinik yang ada di Kota Taman. Sebab, temuan rapid antigen palsu di penumpang kapal, mencatut salah satu nama klinik di wilayah Bontang Utara. "Pasti itu pengawasan harus diperketat lagi," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang dr Bahauddin mengatakan, segera menurunkan tim untuk mencari tahu penggunaan rapid antigen palsu, yang sudah dua kali ditemukan petugas di Pelabuhan Loktuan. Tim yang dimaksud dari bagian perizinan. "Kami memang ada tim khusus, ada dua orang nanti yang kami turunkan," ujar Bahauddin. Tim tersebut mulai bekerja pekan ini. Bukti surat rapid antigen palsu itupun telah dikantongi timnya.

Perihal instruksi wali kota untuk memperketat pengawasan klinik, Bahauddin menyatakan siap dilaksanakan. “Kalau perlu, jika terbukti memang melanggar pasti diberi sanksi. Sanksi dilihat dari tingkat kesalahannya, minimal teguran tertulis,” ungkapnya. Dia menegaskan, setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan. Kasus surat antigen palsu di Bontang juga mendapat perhatian Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim. Muncul wacana untuk menerbitkan surat edaran yang mengatur ancaman sanksi terhadap klinik maupun laboratorium yang terbukti menerbitkan surat keterangan palsu.

Kepala Diskes Kaltim Padilah Mante Runa menuturkan, pelaku sudah sepantasnya diberikan sanksi pidana. Bahkan, menurut dia, aparat bisa menggunakan sanksi yang diatur dalam UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. “Makanya kami sedang memikirkan imbauan melalui surat edaran. Bahwa siapa pun yang mau mencelakai orang lain, termasuk menggunakan antigen atau PCR palsu bisa dikenakan UU Wabah. Tapi, akan kami bicarakan nanti,” katanya kemarin.

Kadiskes mengungkapkan, untuk mendeteksi hasil rapid test antigen palsu tidaklah mudah. Berbeda dengan hasil rapid test polymerase chain reaction (RT-PCR) yang sudah dilengkapi barcode atau kode batang. Sehingga bisa di-scan atau dipindai untuk mengecek keasliannya. “Tapi apakah mau semua klinik atau laboratorium menerapkan hal itu? Apalagi antigen ini, bisa dilayani fasyankes (fasilitas layanan kesehatan, seperti puskesmas) dan dokter praktik,” ujar dia.

 Di sisi lain, kata Padilah, cukup sulit mengawasi seluruh klinik maupun laboratorium swasta yang melayani rapid test antigen. “Makanya kami hanya bisa mengimbau. Kalau ketahuan maka akan ditindak. Apalagi, kami tidak bisa mungkin membatasi. Karena semua klinik dan laboratorium yang memiliki kompetensi, punya hak. Jadi kalau dilarang dan dibatasi, mereka bisa menuntut kami. Atas dasar apa melarang melayani rapid test antigen itu,” jabar perempuan berkerudung ini.

Kepala Diskes Balikpapan Andi Sri Juliarty menambahkan, klinik dan laboratorium yang memalsukan surat rapid test antigen memang perlu ditindak tegas. Agar menjadi efek jera dan tidak diikuti oleh klinik dan laboratorium lainnya. “Tapi untuk Balikpapan, sampai saat ini belum ada temuan seperti itu,” ucapnya. Perempuan yang karib disapa Dio ini mengaku sering mengingatkan klinik maupun laboratorium, untuk tidak mencoba melakukan pemalsuan hasil rapid test antigen maupun RT-PCR. “Kami punya WAG (WA grup) dengan seluruh lab untuk berkomunikasi. Dan petugas KKP dan Satgas Covid-19 di pelabuhan juga tahu laboratorium mana yang dapat rekomendasi Diskes. Dan mereka sudah tahu bentuk print-out hasilnya dari tiap laboratorium,” ucapnya.

Pihaknya juga rutin melakukan pembinaan kepada klinik dan laboratorium yang melayani rapid test antigen. Selanjutnya, berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. “Kami selalu mengirim ke mereka (KKP) update klinik dan laboratorium yang mendapat rekomendasi Diskes, untuk melakukan test antigen dan test PCR,” katanya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Bontang Iptu Asriadi menuturkan, polisi mulai meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait surat antigen palsu.

"Masih proses penyelidikan, nanti pasti kami beber, yang jelas sudah periksa beberapa saksi, nanti ada lagi yang bakal kami panggil ke polres," ungkapnya. Satreskrim Polres Bontang juga telah mengumpulkan bukti di klinik, yang dicatut mengeluarkan surat rapid antigen palsu. Salah satunya, dengan memeriksa CCTV yang berada di klinik di wilayah Loktuan, Bontang Utara.

"Iya sudah kami periksa, sudah ke Sangatta, Kutai Timur juga," ujarnya.

 Kasat Reskrim memastikan kasus ini sudah ditangani Tim Rajawali Polres Bontang. Kendati tak ada yang melapor secara resmi ke Polres Bontang, namun dua temuan di Pelabuhan Loktuan sudah cukup menjadi bukti bagi polisi untuk memproses hukum.

"Karena adanya temuan itu, langsung kami tindak lanjuti," katanya. Lanjut dia, fokus anggotanya kini mengejar pelaku pembuat surat rapid antigen palsu. "Apakah nanti masuk ke pemalsuan dokumen, penipuan atau bahkan bisa dua-duanya," jelas dia.

Sebelumnya, pada Senin (26/7), petugas mendapati delapan penumpang yang menggunakan surat rapid antigen palsu. Mereka merupakan penumpang dari Sangatta, Kutai Timur, yang hendak berangkat ke Bima, Nusa Tenggara Barat, menggunakan KM Binaiya. Namun, saat diperiksa, surat rapid antigen yang mereka sodorkan ternyata palsu.

Terungkapnya penggunaan surat rapid antigen palsu yang mencatut klinik tertentu di Pelabuhan Loktuan hari itu, bukanlah kejadian pertama. Hal serupa sebelumnya juga pernah terjadi pada 16 Juli.

Kepala Pos Pelabuhan Loktuan KSOP Klas II Bontang Amiruddin Manda mengatakan, dari pengakuan penumpang tersebut, mereka mendapatkan surat hasil rapid antigen tanpa harus mengantre. Tak juga melalui pemeriksaan di klinik tersebut. Mereka hanya diminta membayar Rp 200 ribu. Membayar lebih dari harga normal rapid di klinik Rp 150 ribu. “Sudah ada calo di sana, pas di-scan barcode, nomor registrasinya sama semua, kan setiap orang harusnya berbeda-beda,” ujarnya. (*/yb/kip/riz/k8)


BACA JUGA

Senin, 20 September 2021 11:04

Kebun Sawit Rambah Tahura Bukit Soeharto, Program Kemitraan Konservasi Jadi Celah Alasan

TENGGARONG-Selain tambang ilegal, kebun sawit liar juga dituding ikut merusak…

Senin, 20 September 2021 11:01

PI 10 Persen untuk PPU Tunggu Gubernur

PENAJAM-Participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas jatah Pemerintah…

Senin, 20 September 2021 11:00

Rosatom Bangun Industri Nuklir, Kerja Sama Batan-Pemprov Kaltim di Buluminung

Perusahaan energi atom Rosatom Rusia bersama Pusat Kajian Sistem Energi…

Minggu, 19 September 2021 14:17

Indeks Keterbukaan Informasi di Kaltim Kategori Sedang

Komisi Informasi Pusat merilis hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik…

Minggu, 19 September 2021 11:18
TNI-Polri Kejar KKTB Pembunuh Nakes Papua

Satu Korban Masih Hilang, Komandan OPM Tewas

Kekejaman kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB) pimpinan Lamek Taplo harus…

Minggu, 19 September 2021 10:19

Kondisi Jalan Mantap Masih Rendah, Kemantapan Jalan di Kaltim Hanya 75 Persen

PERBAIKAN ruas jalan trans Kalimantan di Kabupaten Berau, segera dilakukan.…

Minggu, 19 September 2021 10:18

Normalisasi Sungai Solusi Banjir di Kariangau

BALIKPAPAN-Persoalan banjir di Jalan Projakal, Km 5,5, Kelurahan Kariangau, Kecamatan…

Minggu, 19 September 2021 10:17

Realisasi APBD Kaltim Rendah, Dari Rp 11 Triliun, Baru Terserap 36 Persen

Pembahasan APBD Perubahan Kaltim dipastikan molor. Seharusnya, rancangan sudah diserahkan…

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers