DATA dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta menjadi rujukan pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Terutama informasi mengenai kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan kualitas udara. Karena itu, BMKG Kaltim melalui Stasiun Meteorologi SAMS, Sepinggan Balikpapan menjalankan beberapa kegiatan.
Seperti program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Iklim, dan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan yang diselenggarakan Stasiun Meteorologi Temindung, Samarinda. “Ada juga Sekolah Lapang Gempa yang diselenggarakan oleh Stasiun Geofisika Balikpapan,” kata Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I SAMS Sepinggan, Balikpapan, Erika Mardiyanti kepada Kaltim Post,.
Selain melakukan kegiatan Sekolah Lapang, BMKG Kaltim juga meningkatkan pelayanan data dan informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah. Seperti memperbarui teknologi, perawatan, dan kalibrasi peralatan operasional. Arahan untuk menggunakan data dan informasi BMKG sebagai acuan kebijakan pemerintah disampaikan Presiden Joko Widodo, pekan lalu.
Dia menyampaikan, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus betul-betul sensitif, dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Maka dari itu, dia meminta BMKG memperkuat sinergi dan kolaborasi. BMKG juga harus mampu memberi layanan informasi dan data akurat, yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah.
“Agar mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda. Di mana, menjadi tugas BMKG, untuk terus menghadirkan layanan informasi. Yang disertai inovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dengan peningkatan adaptasi teknologi, untuk melakukan observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat,” pesan Jokowi.
BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga harus terus meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana. Terutama di tingkat daerah. Mulai tingkat kelurahan/desa hingga provinsi. Kemudian, harus ada desain manajemen yang jelas dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat sejak fase pra bencana. Lalu tanggap darurat dan pasca-bencana. “Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih, sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat,” tutur mantan kepala daerah Solo dan DKI Jakarta itu.
Di sisi masyarakat, kesiagaan dan ketangguhan atas ancaman bencana juga terus ditingkatkan. Khususnya, kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. Budaya kesiapsiagaan harus menjadi melekat dengan memanfaatkan kearifan lokal. Sehingga, BMKG diminta bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa, tsunami yang lebih cepat, dan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat. Juga harus bersinergi bersama BNPB, mengedukasi masyarakat untuk bersiap menghadapi bencana. “Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar. Yang disediakan sumber resmi. Sehingga tidak mudah terjebak dengan kabar dan berita bohong,” pungkas dia. (kip/riz/k8)