Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin tak mau berspekulasi. Dia memutuskan menunda sesi rapat parlemen yang seharusnya berlangsung Senin (2/8). Dengan penundaan itu, oposisi tak bisa melakukan voting mosi tidak percaya kepada pemimpin 74 tahun tersebut. Belakangan, seruan agar Muhyiddin meletakkan jabatannya memang menguat.
Tidak jelas kapan sesi parlemen dimulai kembali. Alasan pembatalan sesi itu adalah penularan Covid-19. Kementerian Kesehatan menyebut gedung parlemen berisiko. Kamis (29/7), ada 11 kasus yang terdeteksi di antara para staf dan pekerja di parlemen.
Oposisi mengajukan mosi tidak percaya sebelumnya. Mereka yakin Muhyiddin menjadikan penularan Covid-19 sebagai alasan saja. ’’Krisis politik harus segera diselesaikan. Krisis konstitusional ini juga mesti segera diatasi,’’ cuit legislator UMNO Ahmad Maslan, seperti dikutip Associated Press. UMNO adalah partai terbesar di aliansi pemerintahan Muhyiddin, tapi sudah menarik dukungannya.
Hal senada diungkapkan Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi. Dia merasa PM telah melanggar konstitusi dan menghina institusi kerajaan. Itu terkait dengan pencabutan aturan darurat Covid-19. Hal itu dilakukan tanpa mengumumkan kepada rakyat maupun memberi tahu Raja Malaysia Sultan Abdullah Ri’ayatuddin. Padahal, yang memiliki kewenangan pencabutan adalah raja. ’’Kami tidak punya pilihan selain meminta PM untuk mundur,’’ tegas Anwar, seperti dikutip The Star.
Bukan hanya oposisi dan partai koalisi yang ingin Muhyiddin mundur. Rakyat Malaysia juga. Mereka melakukan aksi di Kuala Lumpur, Sabtu (31/7). Massa merasa pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19 dan berbagai hal lain. Karena itu, mereka menuntut Muhyiddin turun dari jabatannya. Tagar #Lawan diusung sebagai tema.
’’Kami melawan karena ketika rakyat menderita, pemerintahan ini justru sibuk bermain politik,’’ jelas Karmun Loh, salah seorang demonstran, seperti dikutip Agence France-Prese. Dia menambahkan, pemerintah telah melumpuhkan ekonomi dan menghancurkan demokrasi di Malaysia. Pernyataan senada diungkap seniman Shaq Koyok. Menurut dia, Muhyiddin adalah PM yang buruk dan sudah seharusnya dia mundur.
Dengan baju hitam-hitam, massa berjalan menuju Dataran Merdeka. Beberapa orang membawa replika jenazah berkafan. Itu adalah simbol kematian akibat Covid-19 yang tak terkendali di Malaysia. Kasus penularan melonjak 8 kali lipat sejak Januari. Padahal, pemerintah sudah menerapkan status darurat. Angka rata-rata penularan harian kini di atas 10 ribu kasus. Total warga yang meninggal karena korona hampir 9 ribu orang. Sementara itu, yang divaksin lengkap baru 20 persen populasi.
Selama aksi, massa tertib memakai masker dan menjaga jarak. Koordinator demo mengklaim ada 2 ribu partisipan. Namun, versi polisi hanya 450 orang. Aksi itu bakal berbuntut panjang. Polisi mengatakan bahwa peserta dan penyelenggara yang teridentifikasi akan diperiksa. Mereka dianggap melanggar SOP Covid-19 di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (UU 342). Sebanyak 29 orang sudah teridentifikasi.
Beberapa lembaga HAM pun menentang langkah kepolisian. Komisi HAM Malaysia (Suhakam) menegaskan bahwa tidak ada insiden berarti selama aksi. Massa juga mematuhi protokol kesehatan.
Di sisi lain, bukan hanya Muhyiddin yang ingin berkuasa lebih lama. Pemimpin Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing juga serupa. Kemarin (1/8) dia mengumumkan perpanjangan darurat militer hingga Agustus 2023. Artinya, status tersebut bakal diterapkan selama 2,5 tahun. Padahal, di awal kudeta Februari lalu, dia menegaskan bahwa status darurat militer hanya berlaku setahun.
’’Saya berjanji akan menggelar pemilu multipartai yang berhasil,’’ kata Min Aung Hlaing. Pemilu akan digelar setelah status darurat dicabut. Dia juga menegaskan, pemerintah Myanmar siap bekerja sama dengan utusan khusus yang ditunjuk ASEAN. Hari ini menteri luar negeri di negara-negara ASEAN bakal bertemu untuk membahas dan menunjuk utusan khusus. Salah satunya menjadi jembatan dialog antara junta militer dan kelompok prodemokrasi. ’’Tanpa utusan khusus sebagai penunjuk jalan, sangat sulit menyelesaikan situasi di Myanmar,’’ ujar Wakil Menteri Urusan Luar Negeri Brunei Erywan Yusof.
Keputusan junta militer membuat penduduk Myanmar kecewa. Pada hari yang sama dengan pengumuman tersebut, massa turun ke jalan di Kale dan Yangon. Mereka menyerukan agar revolusi melawan junta militer dikuatkan kembali. Hingga detik ini, penduduk masih menggelar mogok masal untuk menentang kudeta. (sha/c18/bay)
