SAMARINDA - Pada Juli 2021, Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami deflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kaltim pada Juli 2021 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,02% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm).
Secara tahunan, inflasi IHK Juli 2021 tercatat sebesar 1,12% (yoy) atau inflasi secara tahun kalender tercatat sebesar 1,27% (ytd).
"Berdasarkan kelompok pengeluarannya, deflasi Juli 2021 utamanya bersumber dari penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok pakaian dan alas kaki," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Tutuk SH. Cahyono, Senin (2/8/2021).
Dikatakan Tutuk, permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan relatif terbatas seiring dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas di tengah pasokan bahan pangan yang masih terjaga.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,19% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 1,12% (mtm).
Penurunan tersebut bersumber dari terbatasnya permintaan untuk sejumlah komoditas pangan di tengah pasokan yang terjaga.
"Daging ayam ras tercatat menjadi komoditas utama penyumbang deflasi Kaltim dengan andil deflasi sebesar 0,08% (mtm) terhadap IHK Kaltim dan mengalami deflasi mencapai 3,84% (mtm)," kata Tutuk.
Lebih lanjut, Tutuk mengatakan kedepan, monitoring pasokan komoditas pangan Kaltim perlu untuk terus dilakukan secara rutin seiring dengan adanya potensi perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia yang berisko mengganggu kelancaran distribusi pasokan.
Selain kelompok makanan, Bank Indonesia juga mencatat kelompok pakaian dan alas kaki turut mengalami penurunan harga seiring dengan adanya kebijakan PPKM.
Kelompok pakaian dan alas kaki tercatat mengalami deflasi sebesar 0,88% (mtm) lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,20% (mtm).
"Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh dampak dari relatif terbatasnya operasional pusat perbelanjaan serta toko toko non esensial akibat adanya penerapan kebijakan PPKM serta turunnya mobilitas dan permintaan masyarakat seiring dengan kembali meningkatnya kasus aktif COVID-19 di Kaltim," kata Tutuk. (myn)
