Moeldoko berniat mengambil langkah hukum terkait penyebutan namanya dalam dugaan renten salah satu produsen Ivermectin. Dugaan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) itu dinilai menggiring opini publik dan mencemarkan nama baik Moeldoko.
Somasi tersebut disampaikan kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, kemarin (29/7). Otto menilai pernyataan ICW itu tidak bertanggung jawab dan bisa menjurus ke fitnah. Dia pun meminta ICW menyampaikan permintaan maaf selama tak bisa membuktikan keterlibatan Moeldoko dalam kemelut Ivermectin.
’’Saya berikan kesempatan kepada ICW dan Egi (Egi Primayogha, peneliti ICW, Red) dalam 1 x 24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami terlibat dalam peredaran Ivermectin dan ekspor beras,’’ papar Otto secara virtual.
Otto melanjutkan, bila ICW bisa membuktikan keterlibatan itu, mereka bersedia melangkah ke jalur hukum demi pembuktian. Namun, jika tak bisa membuktikan dalam waktu yang ditentukan, ICW harus mencabut pernyataan itu dan melayangkan permintaan maaf secara terbuka lewat media massa.
Jika tidak, pihak Moeldoko bermaksud menggugat ICW dengan pasal UU ITE. ’’Kalau Anda tidak bisa membuktikan, kami juga tidak langsung lapor. Kami minta Anda secara fair mencabut pernyataan secara terbuka karena Anda juga menyebutkannya terbuka lewat media massa,” kata Otto.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo belum banyak berkomentar terkait somasi Moeldoko. Dia menyatakan, pihaknya menunggu surat somasi itu untuk dipelajari. ’’Kami lebih baik menunggu somasi tertulisnya daripada salah memberikan respons,’’ ungkapnya semalam. Menurut Adnan, hal itu untuk menghindari perbedaan muatan. Sebab, bisa jadi antara somasi lisan dan tertulis berbeda.
Kamis (22/7), ICW menyampaikan hasil penelitian dalam sebulan terakhir perihal keterkaitan PT Harsen Laboratories, salah satu produsen Ivermectin, dengan sejumlah elite politik. Salah satunya Moeldoko. Kepala staf presiden (KSP) itu disebut memiliki relasi dengan Sofia Koswara yang diduga berafiliasi dengan Harsen. (deb/c18/bay)
