KUALA LUMPUR- Penduduk Malaysia berang. Itu karena semua pembatasan yang disusun dan diberlakukan selama periode status darurat negara tiba-tiba dicabut. Tapi di lain pihak, kasus penularan dan kematian akibat Covid-19 tidak menunjukkan tanda-tanda turun.
’’Ini amat mengecewakan rakyat. Rakyat Malaysia menderita, terkurung, tetapi jumlah penularan Covid-19 meningkat meski mereka disuruh mematuhi Perintah Kontrol Pergerakan,” kata legislator Partai Aksi Demokrasi Tony Pua.
Saat ini kasus penularan dan kematian akibat Covid-19 di negeri Jiran sedang tinggi-tingginya. Ada lebih dari satu juta kasus dan 8 ribuan kematian yang disebabkan pandemi. Per hari ada 14 ribu kasus baru dan Selasa (27/7) tercatat ada 207 kematian akibat Covid-19. Para pakar memperingatkan bahwa jumlah riil di lapangan bisa jauh lebih tinggi. Itu karena angka testing Covid-19 di Malaysia masih rendah.
Karena itulah keputusan pencabutan pembatasan darurat itu dipertanyakan. Terlebih tidak ada pengumuman ke masyarakat maupun kelompok oposisi. Pemerintah terkesan melakukannya diam-diam. ’’Kenapa kami tidak diberi tahu? Itu keputusan siapa?’’ ujar Wakil Ketua Partai Aksi Demokrasi Gobind Singh Deo seperti dikutip BBC.
Menteri di Jabatan Perdana bagian Parlemen dan Undang-undang Takiyuddin bin Hassan mengungkapkan bahwa aturan darurat itu sudah dicabut 21 Juli, setelah rapat kabinet pada tanggal yang sama. Itu sekitar 10 hari sebelum status darurat negara yang diterapkan di Malaysia berakhir. Pemerintah Malaysia juga tidak akan memperpanjang status darurat negara itu ketika berakhir 1 Agustus nanti.
Aturan yang dicabut termasuk pemberian denda maksimal dan ancaman hukuman penjara jika ada penduduk yang melanggar aturan pergerakan. Tanpa adanya pengumuman resmi, para pengacara kini bingung untuk menyelesaikan kasus klien-kliennya. Sebab ketika aturan itu dicabut, petugas tetap menerapkan denda.
Direktur Komunikasi Partai Keadilan Rakyat Fahmi Fadzil mengungkapkan bahwa pada 21-25 Juli ada lebih dari 2.200 denda yang dikeluarkan. Mereka dianggap melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Mayoritas dendanya di atas MYR 1.000 (Rp 3,4 juta).
Tingginya kasus menyebabkan rumah sakit kewalahan. Beberapa foto di media sosial menunjukkan ada pasien yang duduk dan berbagi tabung oksigen. Rumah sakit juga terpaksa menolak pasien karena tidak ada lagi tempat tersedia. Petugas pemakaman juga keteteran karena banyakya permintaan pemakaman pasien Covid-19 yang meninggal di rumah.
Sementara itu, demonstrasi massa di Sydney, New South Wales (NSW) dan sekitarnya yang menuntut agar lockdown dicabut sepertinya tidak bisa terealisasi. Alih-alih, pemerintah mengumumkan bahwa kuntara di ibu kota Australia itu diperpanjang 4 pekan lagi.
Seharusnya lockdown di Sydney berakhir Jumat (30/7) besok. Tapi kasus di kota tersebut tidak kunjung turun. Kemarin (28/7) angka penularan harian di NSW tercatat 177 kasus. Itu adalah penularan harian tertinggi di negara bagian tersebut sejak Maret 2020. Pergerakan penduduk juga bakal dibatasi. Maksimal radius 10 kilometer dari tempat tinggal bagi mereka yang ingin membeli keperluan penting. Misalnya saja obat dan kebutuhan rumah tangga. ’’Tidak mungkin bagi Sydney untuk keluar dari lockdown sesuai rencana,’’ ujar Perdana Menteri NSW Gladys Berejiklian.
Di negara bagian Victoria dan Australia Selatan, lockdown justru dicabut. Kasus di dua wilayah tersebut sudah terkendali. Saat ini pemerintah Australia berusaha menggenjot angka vaksinasi. PM Australia Scott Morrison optimistis tidak akan ada lockdown di momen natal nanti. ’’Lockdown menjadi sesuatu di masa lalu ketika Anda ada di level itu (angka vaksinasi tinggi, Red),’’ ujar Morrison kepada The West Australian.
Di lain pihak, ledakan kasus Covid-19 di India tidak hanya menyisakan duka, tapi juga tagihan yang menyiksa. Biaya rawat inap dan obat-obatan pasien Covid-19 sangat mahal. Beberapa lainnya hanya ditanggung sebagian oleh asuransi. Mengatasi itu, kini banyak penduduk yang meminta bantuan di situs-situs penggalangan dana. Ketto salah satunya.
’’Dalam banyak kasus, penggalangan dana menjadi jaring pengaman alternatif untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam sistem perawatan kesehatan,’’ tulis Ravina Banze dan Irfan Bashir dalam buku yang mereka tulis Crowdfunding: The Story of People. (sha/bay)
