Banyak hal yang janggal dari temuan surat antigen palsu di Pelabuhan Loktuan Bontang. Salah satunya, vaksin yang ditawarkan sebagai paket penerbitan hasil rapid test antigen itu.
BONTANG-Jaringan pembuat surat keterangan swab antigen palsu yang mencatut nama suatu klinik mulai beredar di Kaltim. Praktik terselubung itu ditemukan di Pelabuhan Loktuan, Bontang, Senin (26/7). Pemegang dokumen palsu itu merupakan delapan calon penumpang KM Binaiya yang akan berlayar ke Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelum tiba di Bontang, mereka berasal dari Sangatta, Kutai Timur (Kutim).
Kasus ini berhasil diungkap saat petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum kapal berangkat. “Mereka (delapan calon penumpang) ‘kan tesnya di Sangatta, tapi saat di-scan (surat hasil swab antigen) muncul lokasinya Balikpapan. Berdasarkan scan QR code Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), suratnya palsu,” kata Kasi Angkutan Umum Dishub Bontang Welly Sakius kemarin. Kejanggalan itu langsung ditindaklanjuti. Delapan penumpang itu dimintai keterangan petugas Dinas Perhubungan dan kepolisian. Kemudian, surat rapid antigen dengan hasil negatif itu disita sebagai alat bukti.
Dikatakan Welly, dari pengakuan calon penumpang tersebut, mereka tak tahu-menahu soal keabsahan surat itu. Awalnya, mereka melakukan vaksinasi di sebuah klinik di Sangatta. Setelahnya, mereka ditawari untuk melakukan rapid antigen sekaligus. Per orang, dimintai biaya Rp 530 ribu. “Sepertinya kena tipu mereka sama oknum di klinik itu,” kata Welly. Delapan calon penumpang itu akhirnya diperkenankan ikut dalam pelayaran tersebut. Namun, mereka harus tes ulang di Pelabuhan Loktuan. “Setelah keluar hasilnya negatif, baru mereka akhirnya bisa ikut,” ujarnya.
Terpisah, Kapolsek Bontang Utara AKP Ahmad Said menuturkan, pihaknya belum bisa memastikan lokasi tes rapid antigen delapan calon penumpang tersebut. "Kami masih telusuri, karena mereka juga mengaku tidak tahu, yang jelas ditawari orang di sekitar klinik. Sementara klinik apa juga tidak tahu, karena mereka juga orang jauh, tidak hafal lokasi," ungkapnya. Delapan calon penumpang tersebut memang bermukim di wilayah Kutim. Mereka merupakan pekerja sawit, yang selama ini tinggal di sekitar perkebunan.
Mereka juga tidak ditahan atas sejumlah pertimbangan. Kapolsek mengatakan, polisi hanya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status penahanan tersebut. Sehingga, jika tidak berhasil mengungkap, maka penahanan hanya akan sia-sia. Untuk itu, petugas memilih untuk menelusuri lebih jauh kasus ini. Namun, tetap memperbolehkan calon penumpang tersebut berangkat sesuai tujuan. "Ini kami masih selidiki, masih ditelusuri," katanya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihaknya telah menyiagakan sejumlah personelnya di pelabuhan. Terutama saat kapal hendak berlayar dari Pelabuhan Loktuan.
Keabsahan Patut Dipertanyakan
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kutim dr Bahrani Hasanal mengatakan, surat keterangan swab antigen palsu yang mencatut nama suatu klinik tak ditemukan di Kutim. “Memang klinik itu ada, tapi di luar Kutim. Itu pun berupa mobile PCR, bukan rapid antigen. Kan salah lagi. Terutama vaksin, kalau dapat di klinik itu aneh. Diduga memang palsu. Cuma kami bingung dapat di mana. Apakah mencetak sendiri atau seperti apa,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, di Kutim belum ada kegiatan vaksinasi yang dilakukan di klinik. Sehingga, pengakuan delapan calon penumpang itu dirasa janggal. “Aneh juga kalau dibilang mengikuti vaksin di klinik. Bohong betul itu. Kutim belum ada menyediakan vaksin untuk orang umum di klinik,” bebernya. Mengenai rapid antigen, Bahrani mengatakan jika Pemkab Kutim mengeluarkan izin kepada 70 fasilitas kesehatan. Izin tidak asal diberikan. Setiap melaksanakan rapid antigen, fasilitas kesehatan yang berizin diwajibkan meng-upload data ke aplikasi yang ditentukan.
“Apapun hasilnya. Entah positif atau negatif. Jadi, bisa terlihat hasilnya. Kalau memang positif, maka tim tracing akan bergerak untuk mengisolasi dan mencari siapa yang pernah kontak erat. Semua faskes yang memiliki izin selalu kami pantau,” ungkapnya.
