BALIKPAPAN-Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, membuat kebutuhan tabung oksigen melonjak. Akibatnya, stok oksigen rentan mengalami kelangkaan. Kaltim salah satu wilayah yang turut mengalami kondisi sulit itu, sehingga ketersediaan tabung oksigen dalam pengawasan pemerintah pusat.
“Kaltim masih kekurangan kira-kira 15 ton (oksigen) per hari. Di samping itu membutuhkan tabung yang enam meter kubik, terutama untuk memberi suplai rumah sakit yang belum ada tank oxygen liquid,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau Gudang Instalasi Farmasi Kota Balikpapan, Jalan Mangga, Kelurahan Gunung Sari, Balikpapan Tengah, Senin (26/7).
Dalam kunjungannya kemarin, Muhadjir turut menyambangi dua perusahaan pengisian dan distributor oksigen di Kaltim. Yakni PT Surya Biru Murni Acetylene dan PT Samator Gas Industri Balikpapan. Dari kunjungan itu, Muhadjir mengaku mendapat laporan bahwa kebutuhan oksigen di Kaltim sangat meningkat pesat. Dia meminta perusahaan yang memiliki tangki oksigen cair untuk meminjamkannya kepada produsen, sehingga dimanfaatkan rumah sakit maupun warga yang membutuhkan oksigen.
Menko PMK juga meminta, apabila perusahaan ingin membantu lewat program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, berupa sumbangan oksigen kepada masyarakat atau rumah sakit, agar tidak mengambil oksigen pada produsen di Kaltim. “Diusahakan mengambil dari luar (Kaltim), karena kalau juga mengambil yang ada di produsen Kaltim, ya sama saja tidak ada penambahan kapasitas. Justru sangat merugikan. Masyarakat yang lebih membutuhkan jadi terhalang. Diambil oleh perusahaan yang akan memberikan CSR itu,” pesan dia.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir turut mengapresiasi laporan PT Pupuk Kaltim. BUMN ini akan mendatangkan oksigen generator untuk memproduksi oksigen dalam jumlah besar. “Pesan saya kepada warga yang sudah menyimpan oksigen sebagai cadangan di rumah, kalau belum digunakan dan ada tetangga yang lebih membutuhkan, supaya dipinjamkan dulu kepada tetangga atau warga yang membutuhkan,” terang Muhadjir.
Selain meninjau stok oksigen, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini juga memantau progres vaksinasi. Dia menyampaikan, capaian vaksinasi di Kaltim masih sangat rendah. Pada vaksinasi tahap pertama misalnya, baru mencapai 22 persen. Sementara vaksinasi tahap kedua, baru 10 persen. Di sisi lain, Muhadjir menemukan cadangan vaksin di gudang penyimpanan.
“Tadi saya minta Diskes (Dinas Kesehatan) yang nantinya yang akan disuntikkan untuk vaksin kedua cadangan, supaya digunakan semuanya untuk vaksin tahap pertama. Itu perintah bapak presiden, tidak boleh ada vaksin yang ngendon (tertahan) di gudang. Alasan untuk cadangan vaksin kedua. Nanti vaksin kedua kita atur lagi,” pintanya. Padahal, cadangan untuk vaksin dosis kedua itu tidaklah banyak. Muhadjir meminta agar digunakan semuanya untuk vaksinasi tahap pertama. Yang rencananya digunakan untuk dosis kedua bagi warga Balikpapan.
“Besok (hari ini) sudah habis tapi nanti dijadwal. Karena di sini, ada (vaksin milik) TNI-Polri dan BIN. Sesuai perintah presiden, supaya lembaga-lembaga tertentu mengambil langkah untuk membantu melakukan percepatan,” imbuhnya. Sementara itu, lanjut menko PMK, belum ada kejelasan mengenai pengiriman vaksin selanjutnya. Dia mengaku tidak terlalu memahami jadwal pengiriman vaksin. Hal lain yang menjadi temuan dalam kunjungan kemarin perihal ketersediaan obat-obatan untuk pasien Covid-19.
Menko PMK mengakui jumlahnya masih sangat kurang. Kondisi ini pun dialami secara nasional. Dia menuturkan, saat ini ada kebijakan pasien dengan gejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG) diharuskan untuk menjalani isolasi mandiri. Lalu akan diberikan obat antivirus yang memang hanya disediakan di rumah sakit. Akan tetapi, yang terjadi banyak pasien OTG maupun gejala ringan saat isolasi mandiri, keadaannya memburuk, sehingga berubah menjadi gejala sedang dan berat.
Padahal juga membutuhkan obat antivirus. “Ini ada APBD yang dialokasikan untuk menyediakan obat antivirus di setiap puskesmas. Tapi tentu saja anggarannya sangat terbatas. Karena itu, akan kami bahas di tingkat pusat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan status kesehatan ini. Orang yang semula OTG atau ringan menjadi sedang atau berat. Maka sebaiknya juga ada obat antivirus yang disediakan di setiap puskesmas,” ujarnya.
Dikonfirmasi usai mendampingi menko PMK, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Balikpapan Andi Sri Juliarty menerangkan, stok vaksin di Balikpapan saat ini milik Polri sebanyak 34 vial dan TNI 30 vial. Selain itu, ada milik Kementerian PUPR 30 vial, dan Diskes Balikpapan 61 vial. “Kondisi vaksin saat ini milik Polri tinggal 34 vial sama dengan 340 suntikan. Vaksin TNI juga 30 vial, sisa 300 (suntikan). Kemudian ‘kan vaksin Kill Covid yang dosis keduanya, enggak datang. Itu ada 10 ribu, dan kami sudah coba bantu pinjamkan. Tapi kan punya kami cuma 300 dosis,” kata dia.
Mengenai vaksin milik Kementerian PUPR, sebelumnya ada 600 dosis. Namun sudah terpakai 300 dosis, sehingga sisa untuk 300 dosis. Sisa vaksin itulah yang diinstruksikan untuk digunakan. “Itu yang disuruh untuk pakai saja. Tapi ‘kan punyanya orang. Kami trauma dengan Kill Covid, (vaksin dosis kedua) punya mereka, enggak datang. Kalau kami pakai lagi, baru enggak datang lagi, gimana?” keluhnya. Dengan demikian, stok vaksin milik Pemkot Balikpapan sudah habis. Sisa vaksin yang ada di gudang rencananya digunakan untuk kegiatan vaksinasi dosis kedua di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) /Dome pada Selasa (27/7) ini.
“Jadi enggak ada punya kita (habis). Terakhir besok (hari ini). Dan belum datang lagi. Katanya akan banyak datang di awal Agustus. Tapi masalahnya sampai akhir Juli, itu ada (jadwal penyuntikan) dosis kedua,” ungkapnya. Perempuan yang akrab disapa Dio ini menyebut, masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi dosis pertama masih bisa mendapat penundaan penyuntikan vaksin dosis kedua sampai dua pekan ke depan. Akan tetapi, banyak masyarakat yang belum mengetahui dan sulit untuk menerima informasi tersebut. “Makanya susah untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada setiap masyarakat secara individu,” tandasnya. (kip/riz/k16)
