Mahulu adalah salah satu kabupaten di Kaltim yang belum harus menerapkan PPKM level 4. Namun, antisipasi lonjakan kasus tetap dilakukan dengan kebijakan ketat.
UJOH BILANG – Membahas upaya-upaya mengatasi lonjakan kasus positif Covid-19 melalui peningkatan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kaltim, Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang mengikuti video conference yang dipimpin Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, di ruang rapat Bappelitbangda Mahulu, Minggu (25/7). Rakor tersebut menelurkan rekomendasi-rekomendasi, seperti kesiapan fasilitas penanganan pandemi.
Hadir pula dalam rakor tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Humas (Asisten I) Dodit Agus Riyono, Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DKP2KB) Mahulu drg Agustinus Teguh Santosa, Danramil serta Wakapolsek Long Bagun.
“Kita mengambil sisi positif, terutama rekomendasi untuk mengingatkan kita terkait kesiapan fasilitas, sarana, dan prasarana penanganan Covid-19, baik dari segi tenaga medis, obat-obatan, oksigen, dan lain-lain. Kemudian juga sistemnya,” kata Stephanus Madang usai video conference.
Lebih lanjut Sekda menambahkan, dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, Mahulu termasuk yang belum menerapkan PPKM level 4. Bersama Paser. Kendati begitu, Mahulu akan terus meningkatkan antisipasi melalui penerapan kebijakan ketat, mengingat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi.
“Kita harus waspada kerena sektor hilir berdampak ke hulu juga, jadi kita tetap menerapkan kebijakan-kebijakan yang ketat terhadap Covid-19 ini,” tambah Stephanus.
Dia menambahkan, pemerintah terus mengevaluasi langkah dan upaya yang telah diterapkan, baik dalam menekan lajunya lonjakan Covid-19 di Mahulu, juga penyerapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganannya.
“Selasa (27/7) kita akan rakor untuk beberapa hal, salah satunya kita akan melihat bagaimana progres penyerapan BTT. Karena ini bukan hanya masalah obat, menangani pasien, ini juga bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat dalam konteks masa pandemi ini juga harus jalan. Seperti untuk ketahanan keluarga dari Dinas Sosial, sektor pertanian, untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi ini,” jelas sekda.
Disampaikan Kepala DP2KB drg Agustinus Teguh Santoso menjadi kesadaran bersama bahwa penerapan PPKM Mikro harus dilaksanakan secara integral dan bersama-sama. Sinergi seluruh pihak mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, juga sektor usaha di Mahulu.
“Prinsipnya jangan menunggu levelnya, tapi ini sudah menjadi keadaan yang darurat. Dari 20 kasus menjadi nantinya 400 kasus itu lonjakan yang luar biasa dengan jumlah penduduk yang hanya 35 ribu. Jangan dilihat jumlahnya, tapi dari presentase jumlah penduduknya,” kata dia.
Teguh mengajak seluruh masyarakat memperketat protokol kesehatan 5M; mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
“Ayo kita sekarang ini memperketat prokes, selalu pake masker karena senjata utama kita itu masker. Kalau terpaksa keluar rumah, pakai prokes yang benar, jaga jarak komunikasi, hindari kerumunan, cuci tangan selesai beraktivitas. Kemudian jangan berpergian ke daerah-daerah zona merah, jangan lupa setiap kali ada demam dan gejala jangan dianggap sepele. Semakin cepat di-screening dengan swab, semakin cepat obat spesifikasi viralnya diberikan dan angka kesembuhannya lebih cepat,” imbau dia. (hms-len/td/adv/dwi)
