MANAGED BY:
SABTU
18 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 26 Juli 2021 10:57
Waswas dengan Kualitas Pendidikan Pelajar di Era Pandemi
Ketika Anak-anak Mulai Jenuh Belajar Jarak Jauh

Peliput:

M Ridhuan

Nofiyatul Chalimah

 

 

Belajar jarak jauh memang harus dipilih. Pandemi Covid-19 yang memaksa itu. Namun, masih banyak problem. Loss learning pun jadi ancaman di depan mata bagi pelajar saat ini.

 

SUDAH setahun lebih, Annisaa Prihatiningrum menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pelajar kelas XIII MIPA 1, SMA 7 Balikpapan itu menyebut sudah terbiasa. Jam “masuk sekolah” dari pukul 07.15–13.00 Wita dijalani di depan layar ponsel pintarnya. “Sehari biasanya tiga sampai empat mata pelajaran,” kata Annisaa.

Baginya, sejak awal pelaksanaannya hingga kini, PJJ tak mengalami perubahan. Meski sudah terbiasa, tapi cenderung menjenuhkan. Baginya, pengalaman mengenyam pendidikan di bangku sekolah selama PJJ hanya berkutat pada menjalani kewajiban. “Enggak ada lagi interaksi yang memberikan saya nilai kehidupan,” keluhnya.

Nilai kehidupan yang dimaksudnya adalah bertemu dengan teman, guru, dan orang-orang yang biasa dia temui ketika sekolah tatap muka dulu. Kini interaksi hanya sebatas di layar ponsel. Guru menerangkan, murid mendengarkan. Guru memberi soal, murid mengerjakan.

“Saya enggak bisa lagi bertanya langsung hal-hal yang kadang menyulitkan saya ketika belajar ke guru. Kadang guru hanya memberi tahu kalau ada yang tidak mengerti bisa kirim WA (WhatsApp),” bebernya.

Beberapa guru pun lebih banyak memberikan materi. Meminta siswa untuk belajar melalui link yang dibagikan. Saat pembelajaran berlangsung, tak semua guru mewajibkan siswanya on camera. Hanya diminta menunjukkan wajah pada awal dan akhir kehadiran kelas untuk absen. “Kebanyakan guru pakai Google Meeting. Dan kalau on cam semua, kata guru, sinyalnya macet-macet. Jadi bisa mengganggu penyampaian,” ucapnya.

Annisaa menyebut, tak semua guru mampu menciptakan suasana yang menyenangkan selama PJJ. Yang dia perhatikan, guru hanya menjalani kewajibannya sebagai pendidik. Beberapa guru memang berusaha, tapi tetap dia merasa ada kekosongan yang timbul jika dibandingkan sekolah tatap muka.

“Saya merasakan apa yang saya lakukan dengan hasil (nilai mata pelajaran) yang saya dapat cenderung mudah. Berbeda ketika sekolah tatap muka dulu,” katanya.

Bagi dia, PJJ memang jadi solusi menyambung pendidikan. Jadi, satu-satunya cara yang ditetapkan pemerintah agar anak-anak seperti dirinya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Dia pun maklum, itu karena pandemi Covid-19. Sebagai upaya memutus penularan virus. Tetapi masih ada harapan baginya, sekolah tatap muka bisa diterapkan.

“Saya setuju dengan PJJ. Tetapi harus ada perbaikan khususnya dari cara guru memberikan pelajaran, terutama guru yang sudah tua. Agar kami bisa tetap semangat belajar,” ungkapnya.

Soal kualitas guru dalam mengajar selama PJJ ini sudah menjadi pekerjaan rumah sejak awal penerapan pembelajaran daring. Guru yang dimaksud adalah mereka yang sudah berada di atas usia 50 ke atas. Yang kebanyakan gagap teknologi (gaptek). Dan sudah terbiasa mengajar di dalam kelas luring.

 

“Mereka (guru usia 50 tahun ke atas) sejak awal tidak memiliki kemampuan TI (teknologi informasi). Lalu tidak ada persiapan sebelum pandemi. Tiba-tiba diminta mengajar online,” kata Abdul Rozak Fahrudin, kepala SMA 17 Samarinda.

Pria yang menjabat wakil ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kaltim itu menyebut, selama setahun, pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebenarnya sudah beberapa kali melakukan upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Khususnya terkait PJJ.

Tetapi karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), bimbingan yang dilakukan pun secara online. Jadi, tak meninggalkan perubahan yang mendalam bagi guru-guru tersebut. “Akhirnya hanya guru yang muda-muda yang mampu mengikuti,” kata ketua Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Kaltim itu.

Sekolah-sekolah tidak bisa berbuat banyak. Sebab, pada dasarnya, sekolah hanya mengikuti kebijakan pemerintah. Sejak awal sekolah tak memiliki persiapan lantaran PJJ dilakukan secara mendadak. Semua elemen guru tak memiliki persiapan.

“Semua desain pembelajaran yang disiapkan sekolah bersifat tatap muka. Tiba-tiba ada Covid-19, kemudian PJJ. Yang kami bisa lakukan adalah berupaya yang terbaik agar sistem ini bisa berjalan,” jelasnya. 

Namun, dia melihat sejumlah sekolah yang memiliki kemampuan finansial sedang berusaha mendapatkan “lampu hijau” agar bisa melaksanakan sekolah tatap muka. Mereka melengkapi semua fasilitas dan sarana prasarana yang menjadi syarat agar sekolah bisa melakukan sekolah tatap muka. Bahkan beberapa sudah melaksanakannya.

“Kebanyakan sekolah yang sifatnya boarding school. Seperti anak saya yang SMP ini saya sekolahkan di pondok pesantren. Dan pihak sekolah mengumumkan pada 26 Juli ini, anak saya sudah bisa masuk asrama,” ujarnya.

Soal PJJ, dirinya juga sudah melakukan survei, banyak orangtua yang tinggal di wilayah pinggiran, sebanyak 50 persen lebih memilih sekolah tatap muka. Sementara bagi mereka yang tinggal di perkotaan, cenderung memilih tetap melakukan PJJ. Itu disebut karena faktor tingkat penularan virus corona. “Orangtua di wilayah pinggir merasa situasinya aman. Sebaliknya dengan orangtua yang tinggal di perkotaan,” katanya.

Selain itu, faktor ekonomi menjadi penyebab. Bagi orangtua yang mampu, masih bisa memberikan fasilitas ponsel pintar yang memadai dan menyediakan internet yang lancar. Namun, Rozak juga banyak menemukan, orangtua yang ekonominya lemah, PJJ hanya menambah beban finansial mereka. Ditambah tidak semua orangtua juga memahami TI.

“Handphone terpaksa bergantian. Mereka juga sulit memenuhi keperluan kuota internet untuk belajar anak. Sementara bantuan dari pemerintah belum merata,” ujarnya.

Rozak menyebut, saat ini dunia pendidikan melalui PJJ sudah berada di titik jenuh. Meski masih berlangsung, berbagai pihak yang terlibat di dalamnya kini hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Nilai akademis pun hanya diukur berdasarkan tingkat kehadiran. Sementara kemampuan belajar siswa digantikan dengan siswa bisa mengumpulkan tugas tepat waktu.

“Di rumah alat bantu sangat banyak. Tinggal buka Mbah Google semua jawaban ada di sana. Makanya jangan heran kalau nilai siswa tinggi-tinggi. Kami pun tidak saklek. Yang penting mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak ada lagi standar pemberian nilai,” bebernya.

Itu karena semua pihak maklum dengan kondisi yang saat ini terjadi. Namun di sisi lain, dekan Fakultas Pendidikan Pengetahuan Pendidikan Sosial (FPIPS) IKIP PGRI Kaltim itu khawatir, generasi pelajar di masa pandemi ini akan kehilangan kemampuan dan menurunnya kompetensi belajar alias loss learning.

“Pada akhirnya terjadi loss generation di dunia pendidikan. Ini berbahaya. Jika tidak diantisipasi dengan baik, anak-anak akan mengalami frustrasi dan akan mengganggu karakter dan kemampuan mereka pada masa depan,” tuturnya.  

VAKSINASI GURU

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut, hingga kini PJJ masih menjadi solusi satu-satunya menyambung pembelajaran sekolah khususnya di wilayah yang tinggi tingkat penularan Covid-19-nya. Seperti Kaltim, yang menjadi daerah nomor satu kasus infeksi virus corona di luar Jawa dan Bali.

“Di daerah yang tak menerapkan PPKM, sebenarnya sudah bisa melakukan tatap muka. Tetapi kembali lagi kepada kebijakan daerah tersebut,” kata Hetifah.

Di tengah kondisi Kaltim saat ini, Hetifah tidak ingin provinsi ini menerapkan sekolah tatap muka. Pun ketika kasus penularan cenderung menurun. Sebab, dari laporan yang dia terima, persentase warga Kaltim yang sudah disuntik vaksin virus corona sangat rendah. Hanya 25 persen dari 3,4 juta penduduk.

“Masih banyak guru dan pelajar yang belum divaksin. Pun nakes (tenaga kesehatan) pun masih banyak yang belum mendapat suntikan kedua vaksin,” ungkapnya.

Politikus Golkar itu menginginkan, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota bisa lebih agresif menggencarkan vaksinasi. Pasalnya, dia menyebut, Indonesia kini tidak kekurangan stok vaksin. Persoalannya ada pada distribusi vaksin ke daerah yang lambat. “Pemerintah juga harus mempercepat distribusi. Karena beberapa kasus di daerah stok vaksin tidak ada. Kalau memang mau sekolah tatap muka, prioritasnya ke anak-anak dan guru,” imbuhnya.

Namun, Hetifah juga ingin sekolah ikut ambil bagian dalam memecahkan persoalan PJJ. Termasuk membantu menganalisis keperluan setiap siswa. Guru diminta tidak hanya menyampaikan materi. Namun juga bisa mengorek setiap problem yang ditemui selama PJJ. Mencatat dan melaporkannya ke sekolah.

“Karena tidak semua siswa punya kemampuan yang sama. Kemampuan belajar hingga finansial dari orangtua. Cari siswa yang kesulitan itu. Laporkan ke sekolah. Sekolah lapor ke dinas. Lakukan pendampingan,” bebernya.

Apalagi saat ini pandemi membuat banyak anak yang kehilangan orangtua mereka. Jangan sampai sekolah lalai dan tidak mengetahui kondisi tersebut. Sementara pemerintah juga diminta untuk menaruh perhatian kepada guru-guru. “Karena pandemi ini tidak mengenal siapa saja. Guru pun pasti memiliki beban tersendiri. Karena itu, kalau bisa guru juga diberikan bantuan,” ujarnya.

Karena itu, dirinya memaklumi jika selama PJJ, guru cenderung memberikan nilai tinggi kepada siswa mereka yang dianggap rajin. Tanpa memandang apakah siswa tersebut pintar atau tidak. Sebab, di tengah situasi seperti saat ini, kemampuan akademis anak bukan menjadi prioritas. “Yang terpenting bagaimana bisa menekan penularan dan menjaga psikologis anak,” katanya.

Untuk itu bagi orangtua, dia minta agar melakukan upaya terbaik agar anak-anak mereka bisa bertahan selama PJJ. Tidak hanya menyediakan fasilitas, tapi juga pendampingan. Ini penting agar psikologis anak yang terganggu akibat tak bisa bersekolah tatap muka bisa dijaga dengan baik.

“Peran utama pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua. Jadi, saya berharap pendampingan orangtua ini bisa maksimal di tengah kondisi yang memprihatinkan ini,” katanya.

Wakil Kaltim di Senayan –sebutan gedung DPR di Jakarta—itu juga meminta pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang PJJ. Sebab, dia mengetahui, hingga kini masih banyak anak yang belum memiliki ponsel pintar atau tablet untuk melaksanakan PJJ.

“Bantuan seperti tablet sangat penting. Termasuk menyediakan internet murah bahkan gratis utamanya di wilayah yang sulit dijangkau sinyal. Ini penting untuk memudahkan siswa dan meringankan beban orangtua yang tidak mampu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kaltim Post menerima hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang melakukan kajian tentang penerapan PJJ pada masa pandemi Covid-19. Hasilnya muncul berbagai keluhan para siswa dalam menjalankan PJJ ini. Antara lain keterbatasan sarana belajar daring, nihilnya interaksi guru-murid, dan tugas yang terlalu banyak.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, kajian dilakukan sehubungan banyaknya aduan mengenai penerapan PJJ kepada KPAI. Hingga Kamis (23/4), KPAI sudah menerima 246 pengaduan. “Keluhan di pengaduan KPAI terkait pembelajaran jarak jauh muncul karena keterbatasan kuota, peralatan yang tidak memadai untuk daring, tidak memiliki laptop/komputer PC, dan beratnya berbagai tugas dengan limit waktu yang sempit,” ungkap Retno.

Survei yang berlangsung tahun lalu itu mencakup 1.700 anak sekolah SD-SMA di 20 provinsi. Hasil lain menunjukkan 79,9% responden menyatakan bahwa PJJ berlangsung tanpa interaksi guru-siswa. Mereka mengaku bahwa dalam hal ini guru hanya memberikan dan menagih tugas. “Hanya 20,1 persen responden yang menyatakan ada terjadi interaksi antara siswa dengan guru selama PJJ,” jelas Retno.

Dari survei ini, KPAI memperlihatkan bahwa mayoritas siswa tidak senang dengan PJJ, yakni sebanyak 76,7%. Sementara hanya 23,3 persen siswa menyatakan senang dengan PJJ. “Adapun alasan yang tidak senang umumnya adalah tugas-tugas yang berat selama PJJ, padahal kalau belajar di sekolah selama ini tidak seberat itu tugasnya. Adapun alasan yang senang belajar dari rumah karena tidak perlu bangun terlalu pagi dan tidak perlu pakai seragam sekolah,” jelas Retno. (rom/k16) 


BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…

Sabtu, 18 September 2021 10:17
RUU tentang Provinsi Segera Diputuskan DPR

Samboja-Sepaku Bisa Lepas dari Kaltim

Dalam naskah akademik RUU IKN yang sebelumnya beredar, pemerintahan IKN…

Jumat, 17 September 2021 12:09

Trans Kalimantan di Kubar Tergenang, Waspada! Lubang-Lubang di Jalan Makin Besar

SENDAWAR–Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kutai Barat (Kubar). Terparah banjir…

Kamis, 16 September 2021 14:35
Kepala Sekolah Rp 1,6 Triliun Itu Cuma Ingin Momong Cucu

Itu kan Hanya Catatan di Atas Kertas, tapi Di-Ranking KPK

Menurut undang-undang, kepala sekolah seperti Nurhali sejatinya tak masuk kategori…

Kamis, 16 September 2021 14:33

Undang-Undang Direvisi, Keistimewaan Kaltim Diatur

BALIKPAPAN-Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim disepakati masuk Program Legislasi…

Kamis, 16 September 2021 14:31

Pemerintah Targetkan Tol Baru ke IKN Rampung 2025, Panjangnya 47 Km

Nantinya, jalan tol sepanjang 47 kilometer itu akan dimulai dari…

Kamis, 16 September 2021 14:29

Situasi Pandemi Mulai Terkendali, Pakar Ingatkan Gelombang Ketiga Masih Bisa Terjadi

JAKARTA- Indikator pandemi nasional semakin membaik. Per tanggal 14 September…

Kamis, 16 September 2021 13:22

56 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat

JAKARTA – Polemik pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara…

Rabu, 15 September 2021 14:43
KPK: Tinggi Bukan Berarti Korupsi, Rendah Bukan Berarti Bersih

Kekayaan Lima Kepala Daerah di Kaltim Naik

Pandemi Covid-19 yang setahun terakhir melanda, tampaknya tidak terlalu berpengaruh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers