SAMARINDA-Tak hanya memukul sejumlah sektor usaha, dampak pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir membuat rumah sakit keteteran. Selain penuhnya ranjang perawatan, rumah sakit kini megap-megap akibat dana talangan klaim yang belum dibayar pemerintah.
Kondisi kritis itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun saat bertemu dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, Jumat (23/7). Dalam keterangannya, Andi Harun menyampaikan jika situasi dilematis sedang dialami rumah sakit pemerintah dan swasta dalam penanganan Covid-19. Cash flow rumah sakit bermasalah. Disebabkan pemasukan yang menurun drastis akibat pengurangan pasien non-Covid-19. Di sisi lain, klaim tak kunjung dibayar oleh Kementerian Kesehatan.
Wali Kota melanjutkan, hingga Kamis (23/7), klaim di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) menunggak hingga Rp 90 miliar. Sementara di RSUD IA Moeis menunggak hingga Rp 30 miliar. “Termasuk tunggakan puluhan miliar rupiah juga dialami rumah sakit-rumah sakit swasta di Samarinda. Rumah sakit penangan pasien Covid-19 benar-benar berada dalam situasi pelik,” katanya
Satu sisi, ucap politikus Gerindra itu, rumah sakit wajib menangani pasien Covid-19. Di sisi lain, cash flow rumah sakit-rumah tersendat. Sementara itu, APBD tak sanggup memberikan suntikan dana karena terdampak realokasi dan refocusing penanganan pandemi. Untuk mengatasi kondisi semakin sulit, Andi Harun mengungkapkan, Pemkot Samarinda mengusulkan kepada gubernur Kaltim agar sementara membantu dana talangan.
Sehingga, rumah sakit tetap bisa bertahan melakukan penanganan pasien Covid-19. Jika klaim rumah sakit telah dibayarkan Kementerian Kesehatan, maka dana talangan tersebut dikembalikan ke Pemprov Kaltim. “Kota Samarinda sedang menyiapkan skema talangan kepada RS IA Moeis Samarinda, namun Samarinda tidak bisa bekerja sendiri. Butuh bantuan gubernur,” ungkap pria yang akrab disapa AH itu.
Menurutnya, di masa pandemi ini, manajemen krisis di rumah sakit ketika menerima pasien terkonfimasi dalam kondisi tempat tidur penuh, sangat diperlukan. Dia berharap, tidak ada lagi pasien yang telantar meskipun kapasitas ruangan tidak maksimal. AH memaklumi, jumlah pasien yang membeludak membuat tenaga kesehatan yang terbatas kelelahan. Karena itu, dia mengulangi pernyataannya agar ada manajemen krisis yang diterapkan rumah sakit dalam menangani pandemi. Seperti, menyediakan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) minimal 30 persen dari total kapasitas untuk menangani pasien terkonfirmasi Covid-19.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, RSUD AWS Samarinda sudah menambah kapasitas ruang/tempat tidur sekitar 45 persen. Sedangkan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sampai mencapai 60 persen dari kapasitas tersedia. Termasuk RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda, selain kapasitas, juga 90 persen dokter dan perawat rumah sakit khusus menangani gangguan jiwa pun dioptimalkan dan ditugaskan untuk penanganan pasien Covid-19. "Itu sudah bagus. Yang jelas rumah sakit Pemprov Kaltim terus melakukan upaya-upaya sesuai perkembangan dan kondisi di daerah," jelas Hadi Mulyadi.
Bahkan, ungkap mantan anggota DPRD Kaltim dan DPR RI ini, atas kebijakan gubernur, bukan fasilitas dan tenaga kesehatan saja yang terus dipersiapkan pemprov.
"Anggaran bersumber dari APBD pun digelontorkan, dalam upaya penanganan dan penanggulangan wabah yang telah merambah ke ratusan negara di dunia ini," bebernya.
Menurut wagub, ada kebijakan pusat yang bersumber biaya dari pusat (APBN) ternyata oleh pusat pula dihapuskan, sedangkan kegiatan penanggulangan dan penanganan Covid-19 di daerah semakin tinggi.
"Dalam kondisi seperti saat ini, kita sangat berharap masyarakat tetap tenang dan selalu taati anjuran pemerintah," harap Hadi. (nyc/dns/riz/k15)
