Kritik Kebijakan PPKM Lemahkan Ekonomi, Garda Pemuda NasDem: Kami Punya Solusi

- Minggu, 25 Juli 2021 | 09:58 WIB
Wakil Ketua Garda Pemuda NasDem Balikpapan Yogi Prasetyo.
Wakil Ketua Garda Pemuda NasDem Balikpapan Yogi Prasetyo.

BALIKPAPAN – Garda Pemuda NasDem Balikpapan mengkritik keras kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Bagai buah simalakama, penanganan penyebaran Covid-19 memang dihadapkan pada pilihan sulit, antara kesehatan dan ekonomi. Namun mengorbankan salah satunya juga bukan jalan keluar yang masuk akal. 

Wakil Ketua Garda Pemuda NasDem Balikpapan Yogi Prasetyo bahkan menyebut Pemerintah Kota Balikpapan tidak kreatif, seperti kehabisan akal. Padahal menurutnya, penanganan penyebaran virus harus diimbangi strategi tepat dan terarah. 

Bahkan harus bisa beradaptasi selayaknya virus SarsCov-2 berakselerasi dengan varian-varian baru. 

“Kami meminta kebijakan ini bisa dikaji ulang. Kita mendukung PPKM, tapi yang ada solusinya untuk pengusaha kecil. Pedagang harian yang berharap rupiah dari setiap hari mereka berjualan”, kata Yogi. 

Bukan tanpa alasan, Garda Pemuda NasDem, kata Yogi, sudah melakukan riset dan survei langsung kepada pedagang yang terdampak.

Terdapat resume data berupa 41,2% Pelaku Usaha melakuan pengurangan jam kerja, mesin produksi dan personil dalam Operasional Usaha mereka. Terdapat juga 67,4% Pelaku Usaha yang Omset Penghasilannya Turun lebih dari 40%. Belum lagi ditambah dengan sekitar 35,3% Pelaku Usaha yang terdampak dengan naiknya harga baku utama dalam menjalankan Usahanya. Sehingga dampak ini berakibat 49% Pelaku Usaha kesulitan membayar Upah Tenaga Kerja, 47% Pelaku Usaha kesulitan dalam pembayaran sewa tempat dan 52,9% Pelaku Usaha kesulitan dalam pembayaran overhead costs.

Ini adalah data hasil Serap Aspirasi dengan Kuesioner Online yang ditujukan kepada pelaku usaha selama 15-16 Juli 2021.

Pada dasarnya, tambahnya, pihaknya sangat mendukung penuh upaya pemerintah kota menurunkan dan menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Minyak. Hanya saja tidak mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat pada level menengah ke bawah, yang sangat terpukul dampak kebijakan PPKM. 

“Soal ini kami punya solusi. Tapi kami juga ingin pemerintah membuka diri, berkomunikasi dan mendengar langsung dari masyarakat. Apa yang sebenarnya mereka inginkan. Selama ini kan tidak pernah,” sebutnya. 

Yogi menambahkan, PPKM yang dinilainya tidak terukur ini adalah sebuah kesalahan fatal. Apalagi masyarakat yang bergantung pada pendapatan harian adalah yang minim pemahaman finansial dan memiliki keuangan darurat.

“Agar PPKM berjalan kondusif, maka pemerintah kota harus memberikan kelonggaran kebijakan PPKM yang sedang berjalan saat ini. Umumnya ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan khususnya pelaku UMKM dengan mendengar dan menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Kami siap berdiskusi. Kami punya solusi.”, tutup Yogi. (*)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X