MANAGED BY:
SABTU
04 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 24 Juli 2021 11:15
Dalam Uji Materi UU PSDN, Masyarakat Sipil Minta Rekrutmen Komcad Dihentikan
ilustrasi

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) diminta mengeluarkan putusan sela untuk menunda pemberlakuan Komponen Cadangan (Komcad), yang diatur dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Sejumlah landasan hukum yang dijadikan dasar rekrutmen Komcad dinilai bermasalah. 

"Ditunda pelaksanaannya sepanjang UU PSDN masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi," ujar salah satu pemohon dari Imparsial, Husein Ahmad, (22/7). Uji materi diajukan oleh Imparsial, KontraS, PBHI, ELSAM dan tiga perorangan WNI. 

Husein menjelaskan, ketentuan rekrutmen Komcad dalam UU nomor 23 tahun 2019 itu bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Pembahasan UU PSDN juga dilakukan terburu-buru dan minim partisipasi publik. "Kami menilai rekrutmen dan pelatihan Komcad yang dilakukan di tengah kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan rendahnya kepedulian negara," imbuhnya. 

Total, ada 14 pasal yang dinilai bermasalah. Beberapa diantaranya, Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29. Di tiga pasal itu disebutkan jika ruang lingkup Komcad meliputi ancaman militer, non militer, dan hibrida. Dengan norma tersebut, Komcad yang notabene sipil dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan domestik. Hal itu berpotensi memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

 Contoh pasal bermasalah lainnya adalah pasal 75 yang menyebut anggaran Komcad dapat diperoleh dari sumber selain APBN. Pasal Itu bertentangan dengan Pasal 25 UU Pertahanan Negara dan Pasal 66 UU TNI, yang menegaskan sumber anggaran pertahanan hanya melalui APBN.

 Akomodasi pembiayaan pertahanan dari sumber lainnya juga berpotensi menimbulkan masalah. "Sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan," jelasnya. Atas dasar itu, pihaknya meminta MK untuk membatalkan pasal-pasal yang digugat.

 Hakim MK Arief Hidayat meminta pemohon untuk memperkuat dalil terkait permintaan putusan sela/provisi. Sebab pihaknya belum menemukan urgensi untuk dilakukannya penundaan pemberlakuan UU tersebut. "Coba diperkuat alasan pemohon untuk memutus provisi," ujarnya. 

Arief menilai, jika pemberlakuan ditunda, maka berpotensi terjadi kekosongan hukum dalam pengelolaan sumber daya nasional terkait pertahanan. Padahal situasi dan kondisi nasional maupun global masih tidak menentu akibat pandemi Covid-19. 

"Banyak negara kolaps. Pertumbuhan minus. Secara langsung tidak langsung bisa terjadi ketegangan hubungan negara. Bisa konflik sampai militer," kata Ketua MK periode 2015-2018 itu. Nah, jika UU PSDN ditunda, maka ada kekosongan hukum. Karena itu, Arief meminta urgensi dari pemohon diperkuat. 

Untuk diketahui, saat ini rekrutmen Komcad sudah dilakukan Kementerian Pertahanan. Di tahun pertama, Kemhan menargetkan dapat melatih 2500 personel sipil untuk siap menjadi Komcad. (far/bay)

 

Pasal-Pasal UU PSDN yang Digugat:

 

Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta pasal 29: Mengatur ruang lingkup komcad termasuk ancaman nonmiliter dan hibrida berpotensi mengakibatkan konflik horizontal. 

Pasal 17, pasal 28, pasal 66 ayat (2), pasal 79, pasal 81, dan pasal 82: Penetapan komcad berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional mengabaikan prinsip kesukarelaan. 

Pasal 18, pasal 66 ayat (1), pasal 77, pasal 78, dan pasal 79: Sanksi pidana bagi komcad yang menghindari panggilan mobilisasi, menyalahi prinsip hak untuk menolak atas dasar keyakinannya. 

Pasal 46 UU PSDN: Penggunaan hukum militer dan ketidaktundukkan pada peradilan umum berpotensi melanggengkan impunitas. 

Pasal 20: Menyatakan Polri sebagai komponen pendukung tidak tepat karena setara ormas. 

Pasal 75: Membolehkan pembiayaan di luar APBN. 

Sumber: Uji Materi Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan


BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers