Dana CSR Diminta Digunakan Membantu Masyarakat Miskin

- Sabtu, 24 Juli 2021 | 11:05 WIB

SAMARINDA – Perusahaan yang beroperasi di Kaltim diharapkan ikut membantu pemerintah mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya lewat anggaran dari corporate social responsibility (CSR). Sebab jumlah penduduk miskin di Bumi Etam pada Maret 2021 tercatat sebesar 241,77 ribu, atau 6,54 persen dari total penduduk.

Jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin sebenarnya mengalami penurunan 0,10 persen, atau hanya sebanyak 243,99 ribu orang. Namun bila dibandingkan sebelum pandemi, angkanya naik karena kemiskinan tercatat hanya 5,91 persen. Seharusnya setiap tahun kemiskinan bisa menurun, bukan semakin meningkat.

Pengamat Ekonomi Kaltim Aji Sofyan Effendi mengatakan, Covid-19 memang masih menjadi penyebab sulitnya menanggulangi kemiskinan. Kondisi Covid-19 berdampak pada pembatasan kegiatan operasional sebagian lapangan usaha sehingga memicu lapangan usaha untuk melakukan efisiensi, salah satunya dengan menempuh pemutusan hubungan kerja.

Hal tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat yang semakin menurun, sehingga mendorong peningkatan angka kemiskinan. “Untuk mengurangi kemiskinan, kita bisa meminta perusahaan milik pemerintah maupun swasta memberdayakan masyarakat miskin Kaltim di tengah pandemi dengan anggaran dari CSR,” jelasnya, Kamis (22/7).

Menurutnya, CSR dari BUMN, Perusda, dan swasta bisa digunakan untuk hal yang spesifik dalam mengurangi, maupun mengentaskan kemiskinan selama pandemi, karena bantuan dari pemerintah sudah untuk sembako. Dalam hal ini, pemerintah disarankan membuat regulasi untuk mengarahkan CSR membantu warga miskin, warga rentan miskin, termasuk warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

Jika ada regulasi tentang pengalokasian anggaran dari CSR, maka aturan tersebut harus diikuti oleh pemerintah provinsi, hingga kabupaten dan kota agar penanganannya bisa dilakukan sekaligus secara nasional. Cara yang disarankan adalah BUMN, Perusda, dan perusahaan swasta merekrut warga miskin untuk diperkerjakan, namun barang yang diproduksi tidak harus langsung dipasarkan karena biaya operasional dan gaji diambilkan dari dana CSR.

Cara lain yang bisa ditempuh dari dana CSR adalah, perusahaan mengidentifikasi warga tidak mampu untuk dilakukan pelatihan keterampilan, baik pelatihan untuk memanfaatkan potensi lokal maupun pelatihan berwirausaha.

“Jika dua hal ini diterapkan, maka keuntungan yang diperoleh adalah dapat menekan angka kemiskinan, kemudian setelah pandemi berlalu pun banyak wirausahawan yang muncul dari hasil pelatihan tersebut,” tutupnya. (ctr/ndu)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kerja Sama dengan SRC

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:49 WIB

Ekonomi Bulungan Tumbuh 4,60 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB
X