Peliput: M Ridhuan, Nofiyatul Chalimah
Belasan tahun Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan beroperasi. Namun, keberadaannya masih belum sesuai harapan sejumlah kalangan. Berbagai persoalan mengemuka.
MASIH banyaknya persoalan di KIK Balikpapan membuat pengusaha di Kaltim masih pikir-pikir untuk ikut terlibat berinvestasi. Sejumlah faktor seperti sengketa lahan, tanah yang dikuasai masyarakat, hingga ketersediaan infrastruktur yang minim menjadi alasan.
“Kami akui masih banyak hal yang harus dibenahi di KIK agar pengusaha mau bergabung,” ungkap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo, Sabtu (17/7).
Masalah lahan misalnya, Apindo menilai pengusaha yang ingin membangun bisnisnya banyak menemukan lahan yang masuk KIK ternyata dikuasai masyarakat. Termasuk perselisihan lahan antara pemerintah atau swasta dengan kelompok masyarakat. Artinya sebagai kawasan industri yang disiapkan pemerintah, faktanya ruang lingkup kawasan justru dikuasai masyarakat.
Pun soal perizinan yang disebut masih membingungkan. “Sebenarnya KIK ini berada di ranah provinsi atau Pemkot Balikpapan, juga masih ada masalah,” ucap Slamet.
Lalu soal infrastruktur, dirinya melihat masih banyak pekerjaan rumah (PR) di KIK khususnya terkait ketersediaan listrik. Kemudian ketersediaan air dan akses jalan penunjang yang kondisinya kini sudah tidak terawat, sehingga tak sesuai dengan standar kawasan industri. “Disebut kawasan industri, namun di lapangan banyak hal yang tidak sesuai standar kawasan industri,” ungkapnya.
Dalam perjalanan waktu, sebetulnya banyak pengusaha lokal yang tergabung dalam Apindo menaruh harapan kepada KIK sebagai basis industri dan bisnis. Namun, melihat tak adanya kemajuan dan upaya pemerintah dalam memperbaiki KIK, Slamet menyebut, kini banyak pengusaha yang memalingkan wajah mereka. “Kini fokus teman-teman berada di Kawasan Industri Buluminung. Karena kami melihat ada effort yang diberikan pemerintah ke sana,” terangnya.
Meski begitu, Slamet menyebut, hingga kini pengusaha masih memanfaatkan kawasan Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau sebagai salah satu jalur reguler keluar masuk barang dan jasa pelayanan. Apalagi dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN), banyak pengusaha yang mempersiapkan diri. “Teman-teman masih optimistis pemindahan ibu kota negara ke Kaltim ini sebagai peluang. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya,” tuturnya.
Bagi Slamet, yang terpenting bagi pengusaha adalah kepastian dari pemerintah. Pasalnya, banyak keluhan yang timbul karena sejumlah proyek strategis yang berhenti di tengah jalan. Seperti Coastal Area Balikpapan. Yang disebut-sebut merugikan investor karena tak kunjung ada kejelasan kapan dibangun. “Banyak yang sudah memasukkan jaminan tender, pinjam bank, tapi sampai sekarang masih saja izinnya belum keluar,” ujarnya.
Direktur Utama PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) Abdul Azis mengatakan, saat ini TPK Kariangau tengah berusaha mengembangkan bisnis menjadi multipurpose, sehingga tak hanya mengandalkan peti kemas, juga melayani curah kering dan cair. “Sehingga pengiriman batu bara curah dan CPO (crude palm oil) bisa dilakukan di TPK Kariangau,” ungkapnya.
Azis menuturkan, setelah mendapat izin multipurpose dari Kementerian Perhubungan, pihaknya juga berkepentingan untuk mendorong adanya industri lain berkembang di sekitar TPK Kariangau. Salah satunya berdiri pabrik-pabrik CPO.
