MANAGED BY:
SABTU
25 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 23 Juli 2021 11:29
Beber Praktik Premanisme dan Kecurangan Lewat Kades
PHP Pilgub Kalsel, MK Minta Lampiran Bukti Detail
Sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) jilid II Kalimantan Selatan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), (21/7). Pasangan calon Denny Indrayana-Difriadi selaku pemohon membeberkan sejumlah klaim dalil kecurangan dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel beberapa waktu yang lalu.

JAKARTAs – Sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) jilid II Kalimantan Selatan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), (21/7). Pasangan calon Denny Indrayana-Difriadi selaku pemohon membeberkan sejumlah klaim dalil kecurangan dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel beberapa waktu yang lalu. 

Kuasa hukum Denny, Bambang Widjojanto mengatakan, proses dan tahapan PSU Pilgub Kalsel penuh dengan pelanggaran. Hal itu mencederai prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Dia menuding kecurangan telah dilakukan tim paslon nomor urut 1, Sahbirin Noor-Muhidin. "Perolehan suara yang diperoleh paslon 1 jelas-jelas didapatkan dengan mengesampingkan prinsip pemilihan luber, jurdil dan demokratis," kata pria yang akrab disapa BW itu. 

BW lantas membeberkan sejumlah dugaan kecurangan. Salah satunya dengan menggulirkan praktik politik uang yang terstuktur, sistematis dan masif di sejumlah kecamatan di Kalsel yang melaksanakan PSU. 

Praktik bagi-bagi uang itu, lanjut dia, dilakukan dengan bekerja sama oknum kepala desa, RT serta preman. Selain itu, kepala desa dan RT juga mendapatkan imbalan dengan modus gaji bulanan. 

Selain money politic, BW juga mendalilkan adanya praktik premanisme. Yakni dengan melakukan ancaman bahkan penjemputan paksa kepada pemilih untuk hadir ke TPS. "Untuk mencoblos paslon 1 di TPS," kata mantan Komisioner KPK itu. Bukan hanya paslon, BW juga menyebut paslon 1 didukung dengan tidak independennya penyelenggara dan pengawas. Misalnya dalam modus bagi-bagi zakat. Bawaslu Kalsel menyatakan secara terbuka bahwa paslon boleh menyebar zakat di wilayah PSU. 

Hal itu tidak sejalan dengan himbauan Bawaslu RI, yang meminta pembagian zakat oleh paslon harus dilakukan melalui lembaga zakat. "Bawaslu Kalsel baru mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan agar paslon menyalurkan zakat melalui Bazis pada 6 Mei 2021," tuturnya. 

Tak hanya Bawaslu, dia juga menuding KPU berpihak pada paslon 1. Salah satu indikasinya adalah mengulur waktu pelantikan KPPS dan masih menggunakan KPPS yang lama di beberapa TPS.

Dia juga mempersoalkan KPU atas penerbitan surat edaran syarat memilih. SE itu dinilai menguntungkan paslon 1 yang telah melakukan mobilisasi pemilih untuk membuat KTP di hari-hari akhir menjelang 9 Juni 2021. "Kemudian, DPT sengaja dikacaukan demi menghalangi pemilih sah paslon 2 dan meloloskan pemilih tidak sah paslon 1," kata BW. 

Atas dasar itu, BW meminta MK membatalkan paslon Sahbirin-Muhidin. Sebab telah memenuhi unsur kecurangan terstukrur, sistematis dan masif (TSM), sejak sebelum PSU digelar. Di sisi lain, KPU, Bawaslu dan pihak terkait akan diberi kesempatan mengklarifikasi tudingan tersebut. Sidang lanjutan rencananya digelar pada Jumat (23/7). 

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, karena perkara PHP itu merupakan kasus konkret, bukti-bukti yang dilampirkan harus lengkap dan detail. “Jadi, nanti tolong kepada semua pihak dari pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu silahkan sampaikan sedetail mungkin dan lengkap,” kata Enny. (far/bay)


BACA JUGA

Jumat, 24 September 2021 13:25

Sejak 2020, Tercatat 1.299 Klaster Sekolah

JAKARTA - Sekolah tidak memaksakan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM)…

Jumat, 24 September 2021 13:22

KPU Sikapi Usulan Coblosan dari Pemerintah, Februari Ideal, Maret Moderat

JAKARTA – Usulan pemerintah memundurkan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024…

Jumat, 24 September 2021 13:17

Masuk Saudi, Jamaah Umrah Tak Perlu Karantina Lagi

Pemerintah Arab Saudi kembali melonggarkan ketentuan penyelenggaraan umrah. Diantaranya adalah…

Jumat, 24 September 2021 13:16

Adiknya Dibunuh KKB, Sang Kakak Pertanyakan Dimana Pegiat HAM

JAYAPURA – Suasana duka nyata terlihat dalam proses pemakaman jenasah…

Jumat, 24 September 2021 13:14

Indonesia Bebas Zona Merah

JAKARTA- Peta Resiko penyebaran Covid-19 di laman resmi Satgas covid19.go.id…

Kamis, 23 September 2021 13:59

Hajar Si Kece, Irjen Napoleon Dijebloskan ke Sel Isolasi

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah selesai memeriksa…

Kamis, 23 September 2021 13:19
Alokasi Untuk Persiapan Pemilu

DPR Setujui Anggaran KPU Rp 8 Triliun

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedikit bernapas lega. Pagu…

Kamis, 23 September 2021 09:08

Indonesia Kedatangan 200 Ribu Dosis Vaksin Sinopharm, Pasokan Aman

 Indonesia kembali kedatangan vaksin tahap ke-72. Kali ini tiba 200…

Selasa, 21 September 2021 13:27

Tahun Depan Tak Ada Seleksi CPNS Guru

 JAKARTA – Harapan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) guru kian…

Senin, 20 September 2021 12:08

PDIP Menunggu Kontemplasi Megawati

JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) tidak menjadikan hasil survei elektabilitas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers