Tarik ulur kebijakan terkait pengetatan di tengah masa pandemi terus terjadi. Mencoba menekan angka penyebaran Covid-19 yang meningkat. Kebijakan terkait pengetatan pun turut berimbas ke dunia pendidikan.
SAMARINDA–Saat ini Kota Tepian hanya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, tertuang dalam surat instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 3/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Samarinda. Perpanjangan PPKM Mikro itu berlangsung hanya lima hari, terhitung mulai Rabu (21/7) hingga Minggu (25/7) mendatang.
Pembatasan pun membuat 71 sekolah yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) kembali ditunda. Sebanyak 14 sekolah yang sebelumnya telah PTM kembali ditutup. Terkait kelanjutan pelaksanaan PTM, saat ini masih menunggu perkembangan kasus Covid-19 hingga masa PPKM Mikro berakhir. "Kan instruksi pak wali kota juga. Belum ada izin (PTM), tapi kami pasti akan pantau (perkembangan Covid-19). Kalau saat ini memang belum memungkinkan," ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda Asli Nuryadin.
Walau PTM kembali ditunda, persiapan setiap sekolah dipastikan tetap berlanjut. Fasilitas penunjang protokol kesehatan selalu disiapkan. Termasuk program vaksin yang menyasar tenaga pendidik. "Termasuk vaksin ke siswa yang usulan BIN itu bagus. Kami siap saja soal persiapannya. Nanti kalau situasi membaik baru kami ajukan PTM lagi," imbuhnya. Penundaan PTM juga membuat proses belajar mengajar kembali dilakukan dalam jaringan (daring). Blank spot dan kekurangan gawai menjadi masalah yang belum selesai.
Terkait hal itu, Asli berharap para tenaga pendidik bisa lebih berinovasi. Paling tidak bagi pengajar di kawasan susah sinyal, dapat mencari lokasi untuk belajar secara langsung dengan jadwal yang ditentukan. Namun, tetap memerhatikan protokol kesehatan. Di mana jumlah murid harus dikurangi dari pembelajaran di kelas.
"Kalau soal itu memang menjadi masalah utama yang dihadapi, enggak cuma di Samarinda, tapi juga seluruh Indonesia. Harapannya guru-guru itu bisa menggunakan kearifan lokal. Istilahnya lebih berjibaku. Jadi, bisa saja mencari tempat untuk belajar di luar ruangan, misalnya cukup lima atau paling banyak 10 orang, atau bisa antar bahan pelajaran saja ke rumah murid," ungkapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, saat ini memang belum ada langkah khusus yang diambil terkait kebijakan PPKM Mikro. Namun, Puji sempat menyampaikan bantuan kuota internet ke peserta didik harus lebih maksimal. "Saya juga sudah bicarakan dengan Disdik, jangan sampai mereka (masyarakat) sudah kekurangan pangan dan penghasilan, juga harus dibebankan lagi beli internet, seragam dan buku pendamping. Paling tidak seperti seragam ada keringanan mencicil. Harus bijak, jangan membebani warga," ucapnya.
Terkait masalah blank spot yang masih jadi kendala, Puji berharap masyarakat saling bahu membahu. Setidaknya menyiapkan ruang internet yang dapat digunakan peserta didik. "Tapi kalau itu harus bergerak semua, tidak bisa semua dibebankan ke pemerintah. Kalau seperti di Berambai yang susah sinyal, sebelumnya ada rencana pembangunan penguat sinyal dari Kominfo, tapi saya belum dapat laporan lagi soal perkembangannya," tukasnya. (*/dad/dra/k16)
