MANAGED BY:
RABU
28 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 22 Juli 2021 10:13
Aturan Dikorbankan, Presiden Terbitkan Aturan Baru, Rektor UI Boleh Rangkap Jadi Komisaris BUMN
Ari Kuncoro

PROKAL.CO,

JAKARTA- Aturan hukum akhirnya dikorbankan dalam polemik rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro yang juga Wakil Komisaris Utama/Independen BRI. Presiden Joko Widodo mengubah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta UI sehingga rektor boleh merangkap sebagai komisaris BUMN.

Di dalam aturan yang lama, Statuta UI tertuang dalam PP 63/2013. Di dalam pasal 35 PP tersebut diatur bahwa rektor dan wakil rektor UI dilarang rangkap jabatan untuk sejumlah posisi. Diantaranya adalah dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat pada BUMN atau BUMD.

Desakan supaya Ari Kuncoro mundur dari posisi Komisaris BRI menguat. Tetapi ternyata yang terjadi adalah PP 63/2013 diubah dengan PP 75/2021. Di dalam PP statuta UI yang baru ditulis bahwa rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang rangkap sebagai direksi pada BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta. Sehingga tidak ada larangan untuk duduk sebagai komisaris.

Keluarnya PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021 itu kembali menuai reaksi negatif. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan terbitnya aturan baru tersebut mencoreng Indonesia. ’’Saat ini hukum dapat diubah-ubah sesuai pesanan,’’ katanya (20/7).

Indra mengatakan di dunia pendidikan Indonesia dikenal istilah Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya di depan menjadi suri tauladan. Dengan terbitnya PP baru tersebut, Indra mengatakan tidak ada keteladanan dari petinggi bangsa Indonesia untuk generasi muda.

’’Di mana saat terjadi pelanggaran sebuah aturan, kemudian aturannya yang diubah,’’ tuturnya. Indra mengatakan apakah BRI atau Kementerian BUMN mencari sosok komisaris selain Rektor UI. Atau sebaliknya pimpinan UI sebagai kampus paling prestisius di negeri ini, apakah tidak bisa mencari rektor baru. Indra mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan supaya tidak terjadi rangkap jabatan sehingga pejabat bisa fokus bekerja.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers