BALIKPAPAN-Penanganan kerusakan jalan poros Samarinda-Bontang di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar) diserahkan sepenuhnya Pemprov Kaltim ke Balai Besar Pengelola Jalan Nasional (BBPJN). Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, status jalan tersebut bukan milik pemerintah daerah.
“Jadi, memang pemprov (Pemprov Kaltim) tidak punya tanggung jawab di situ. Karena statusnya sudah menjadi jalan nasional,” ujarnya. Sebagai perwakilan Kementerian PUPR di daerah, gubernur berharap BBPJN Kaltim segera memperbaiki kerusakan jalan dan mengidentifikasi penyebab kerusakannya dan menindaklanjutinya.
Isran tak menampik, kerusakan jalan saat ini diakibatkan aktivitas perusahaan tambang batu bara dan pengupasan lahan di sekitar jalan. Dia meminta aparat terkait melakukan penyelidikan. Mantan bupati Kutai Timur ini berharap, BBPJN Kaltim maksimal mengoordinasi penanganan kerusakan jalan poros Samarinda-Bontang. Meski pemprov tak punya wewenang lagi dalam menindak, gubernur mengingatkan perusahaan yang melakukan penggalian lahan yang menyebabkan kerusakan jalan di kawasan tersebut agar menaati prosedur yang berlaku.
Sebelumnya, Kepala BBPJN Kaltim Junaidi mengungkapkan, untuk mengurasi permasalahan kerusakan jalan di Tanah Datar, telah dibentuk tim sinergis. Melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah. Sejauh ini, disebutnya koordinasi tim sinergis sudah mulai berjalan. “Tim sinergis juga sedang menjajaki untuk pembuatan settling pond (kolam pengendapan) di lokasi tambang. Dan pembersihan kolam endapan lumpur yang sudah tertutup endapan lumpur. Sementara satu perusahaan. Dan yang lain sedang dilakukan pendataan oleh tim kami,” ungkapnya pekan lalu.
Selain itu, saat ini sedang dilakukan persiapan mengerjakan cross drain atau saluran drainase bawah tanah. Yang akan menghubungkan saluran dari Bandara APT Pranoto ke saluran pembuangan yang mengarah ke Sungai Siring. Hingga kemarin, pencetakan box culvert (beton gorong-gorong) untuk pembangunan cross drain masih dilakukan. Nantinya cross drain itu, hanya untuk mengalirkan air dari kanan ke kiri jalan. “Agar ada keseimbangan debit air. Dan mengurangi dampak banjir,” ujar Junaidi.
Pria yang sebelumnya bertugas sebagai kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XX Pontianak ini menambahkan, ada sekitar 30 cross drain yang rencananya akan dibuat sepanjang jalan di Tanah Datar. Nantinya, pada setiap lintasan memiliki panjang 12 meter. Untuk saluran ke sungai sementara, akan menggunakan saluran galian biasa. Berdasarkan perencanaan pengerjaan cross drain, akan dimulai pada awal Agustus mendatang. “Tapi penampang diperlebar dan kedalamannya kami buat lebih dalam. Agar bisa mengalirkan air dari sekitar Bandara APT Pranoto dan genangan di rencana Hotel Itchi,” jelas dia.
Secara simultan, pihaknya juga saat ini telah melakukan penutupan lubang-lubang yang berada di sepanjang jalan nasional di Tanah Datar itu. Menggunakan material agregat. Sembari mempersiapkan pembuatan saluran kiri dan kanan jalan, serta pembuatan box culvert. “Lokasinya setempat-setempat (spot-spot). Pokoknya setiap ada lubang, kami ratakan dulu. Dan kebanyakan lubang di bagian tepi aspal,” katanya.
Untuk diketahui, salah satu permasalahan kerusakan jalan di Tanah Datar adalah daerah resapan air di bagian hilir atau rawa. Yang sebelumnya menjadi tampungan air sudah berubah fungsi atau ditimbun. Dan mengakibatkan air dari daerah hulu tidak bisa mengalir dengan lancar. Apalagi, beberapa pertambangan tidak ramah lingkungan dengan tidak mengolah limbah hasil galiannya. Seharusnya tiap perusahaan tambang memiliki settling pond atau kolam pengendapan. Agar sedimentasi hasil galiannya tidak menutupi drainase jalan. Berdasarkan data yang dimiliki BBPJN Kaltim, ada sebanyak 13 perusahaan yang beroperasi di kawasan Tanah Datar.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim dari dapil Kukar, Muhammad Samsun permasalahan tambang di Tanah Datar terus disuarakan pihaknya. Menurutnya solusi agar masalah kerusakan jalan maupun lingkungan yang ada di wilayah itu klir, menghentikan kegiatan pertambangan yang ada di sekitar Tanah Datar. Karena selama ini, pengupasan lahan dengan alasan pembangunan perumahan, menjadi penyebab pendangkalan drainase di wilayah tersebut. Padahal kegiatan sebenarnya adalah eksploitasi baru bara di dalam tanah tersebut. Belum lagi, kendaraan pengangkut batu bara yang melebihi muatan, memperparah kondisi jalan nasional itu. “Intinya ada pengupasan lahan di situ. Sehingga, larutan material larinya ke jalan,” katanya kepada Kaltim Post belum lama ini. (kip/riz/k15)
