MANAGED BY:
SENIN
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 21 Juli 2021 10:56
Kasus Positif Turun Hampir 40 Persen, Pemerintah Bisa Tentukan Kriteria Pelonggaran
ilustrasi

JAKARTA- Pertambahan 56.757 kasus positif harian pada tanggal 15 Juli 2021 lalu nampaknya merupakan puncak tertinggi dari gelombang pandemi Indonesia periode Juni-Juli. Beberapa hari belakangan, tren kasus mengalami penurunan.

Setelah tanggal 15 Juni, kasus menurun 54.000 pada 16 Juli, 51.952 kasus pada 17 Juli, 44.721 kasus pada 18 Juli serta penurunan terendah terjadi Senin (19/7) dengan 34.257 kasus saja. Menurun hampir 40 persen dari tren pertambahan kasus tertinggi.

Jumlah kesembuhan pun terpaut tipis dengan total 32.217 kasus kemarin. Namun demikian, angka kasus kematian juga memecahkan rekor tertinggi kemarin dengan 1.338 nyawa melayang.

Meski mulai menurun, tingkat positivity rate di Indonesia masih cukup tinggi. Yakni berada pada angka 32,37 persen positivity rate rerata harian dan 30,07 persen rerata mingguan. Berdasar data Kemenkes tanggal 18 Juli pukul 12.00 WIB. Tingginya angka positivity rate ini menunjukkan masih pesatnya penularan di masyarakat (community transmission)

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof. Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan bahwa pemerintah bisa menetapkan kriteria kebijakan pelonggaran dalam evaluasi PPKM dengan 3 indikator utama yang sudah menjadi patokan selama ini. Yakni epidemiologi, sistem pengawasan (surveillance) dan sistem pelayanan kesehatan.

Yoga mengatakan, dalam hal epidemiologi, setidaknya ada 2 parameter yang bisa dipilih, yaitu jumlah kasus baru dan juga angka kepositifan (positivity rate). “Misalnya pertumbuhan kasus sudah dibawah 10.000 per ari. Kemudian positivity rate sudah setara atau dibawah 5 persen,” jelas Yoga kemarin (19/7)

Sebagai ilustrasi saja, kata Yoga, Malaysia juga menerapkan kebijakan “Movement Control Order (MCO)” yang menggunakan patokan bahwa kalau kasus baru per hari di bawah 4.000 maka kebijakan dapat dilonggarkan. Untuk angka kepositifan, sebaiknya dipakai patokan 5 persen agar menjamin penularan di masyarakat memang sudah rendah. ”Apalagi banyak negara tetangga kita (dan juga India) angkanya memang 2 persen atau 3 persen saja, kecuali negara tertentu,” jelasnya.

Kemudian kriteria surveilans kesehatan masyarakat, ada dua hal yang harus dicapai. Pertama jumlah tes yang dilakukan harus terus dinaikkan dengan amat tinggi, dan kedua kegiatan dilanjutkan dengan telusur yang massif.

Yoga mencontohkan India sudah berhasil melakukan tes pada sekitar 2 juta per hari. Maka dengan penduduk kita yang sekitar seperempat penduduk India maka target melakukan tes sampai 500 ribu sehari nampaknya patut dikejar untuk dicapai. Sesudah itu, untuk setiap kasus positif, bisa diberikan patokan berapa target yang harus ditelusuri.

”Katakanlah antara 15-30 kontak yang harus ditemukan. Kalau diantara mereka ada yang ternyata positif COVID-19 maka harus ditelusuri lagi 15-30 kontaknya lagi, dan demikian seterusnya,” jelasnya.

Penelusuran kontak yang masif kata Tjandra penting agar orang yang terinfeksi segera bisa di karantina untuk memutuskan penularan. Memang dengan jumlah tes yang besar dan akan ditemukan kasus yang lebih banyak, tapi ini membuat kita mendapatkan gambaran yang sebenarnya terjadi dan dapat mengambil langkah tepat mengendalikan keadaan.

”Kalau masih banyak kasus baru di masyarakat yang tidak ditemukan maka penularan masih akan terus terjadi, tidak kunjung terkendali dan masih akan terus diperlukan pembatasan sosial yang ketat,” katanya.

Untuk kriteria kapasitas sistem pelayanan kesehatan, bisa dilihat dari keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate : BOR) di rumah sakit. Dalam hal ini harus diingat bahwa angka BOR bisa dapat fluktuatif, tergantung berapa banyak tempat tidur yang diperuntukkan untuk pasien COVID-19, sehingga kadang-kadang membaca angka BOR perlu secara kritis.

”Selama hari-hari tingginya pasien COVID-19 sekarang ini maka bukan hanya ruang rawat rumah sakit yang penuh tapi Instalasi Gawat Darurat (IGD) nya juga penuh dan orang terpaksa antri masuk IGD, bukan lagi antri masuk RS,” katanya.

Yoga menambahkan, yang tidak boleh dilupakan dalam indikator ketiga ini adalah sumber daya manusia (SDM)-nya. Berupa dokter, perawat dan petugas kesehatan lain. ”Mereka sudah amat kewalahan menghadapi lonjakan kasus tanpa henti ini, sebagian petugas sudah tertular dan sedihnya sejawat kita juga meninggal dunia,” jelasnya.

Koordinator PPKM Darurat Menko Luhut Binsar Panjaitan berharap pengadaan konsentrator Oksigen, generator Oksigen, dan RS keliling dapat dipercepat. Ia menyebutkan bahwa Thailand, Myanmar, Filipina, Malaysia, negara Uni Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai antri untuk alat-alat tersebut.

Luhut juga mengingatkan untuk mewaspadai gelombang ketiga pandemi Covid-19 yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat. WHO juga sudah mengumumkan kemungkinan varian baru yang akan muncul dengan tingkat penularan yang lebih cepat dan infeksi lebih kuat.

"Kita masih harus menghadapi ancaman kedepan. Kita tidak bisa habiskan waktu kita berdebat di sana-sini, tapi yang penting kita bekerja untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk kedepan," pesan Luhut kemarin.

Sementara itu peneliti LIPI sekaligus Ketua Tim WGS SARS-CoV-2 LIPI Sugiyono Saputra mengatakan kasus Covid-19 didominasi varian Delta. ’’Sekitar 95 persen itu varian Delta,’’ katanya kemarin (19/7). Varian Delta ini telah berhasil menggeser varian lokal (B.1.466.2) yang dulu sempat mendominasi di Indonesia.

Dia menjelaskan banyaknya kasus Covid-19 varian Delta diantaranya bisa dilihat dari spesimen yang masuk ke laboratorium LIPI di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dia mencontohkan pada sampel yang masuk di periode 10-18 Juni dari 31 sampel dipastikan seluruhnya adalah varian Delta. Termasuk dalam data GISAID (Global Initiative od Sharing ALL Influenza Data) dalam tiga pekan terakhir juga menggambarkan dominasi varian Delta di Indonesia.

Sugiyono mengatakan sebelumnya ketika melakukan analisis sampel dari daerah Karawang, juga muncul dominasi varian Delta. Selain itu laboratorium LIPI saat ini sedang memeriksa sampel yang dikirim dari Kota Depok dan Purwokerto. Meskipun hasilnya belum dirilis remis, dia memperkirakan varian Delta bakal mendominasi.

’’Memang secara umum akan mengkonfirmasi hasil sebelumnya. Yaitu (dominasi, Red) varian Delta,’’ katanya.

Sugiyono mengatakan LIPI sampai saat ini memang belum melakukan penelitian secara khusus soal karakteristik varian Delta tersebut. Tetapi dia menuturkan sudah banyak literatur yang menyebutkan bahwa varian Delta dapat menurunkan efikasi vaksin Covid-19. Sebab varian Delta tidak hanya memiliki kemampuan transmisi atau penularan yang lebih tinggi. Tetapi juga memiliki potensi untuk menurunkan atau mereduksi antibodi bagi yang sudah divaksin.

Dia menjelaskan tim di laboratorium LIPI telah berhasil mengidentifikasi sedikitnya 15 varian Covid-19 di Indonesia. Sementara secara umum di seluruh Indonesia berhasil diidentifikasi 83 varian. ’’Tetapi ada beberapa varian yang mungkin hilang atau punah,’’ jelasnya. Kepunahan varian tersebut diganti dengan munculnya varian baru. Begitupun varian mana yang mendominasi juga bisa berganti-ganti. Sebelumnya varian lokal mendominasi. Lalu sekarang diganti varian Delta.

Bansos Mensos

Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pengecekan langsung kepada para penerima manfaat sejumlah bansos di Jogjakarta, kemarin (19/7). Mulai dari Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia ingin memastikan bansos sudah dicairkan dan tak ada pemotongan di lapangan. Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan bertindak tegas kepada para pendamping yang main-main atas uang bansos warga.

Pada bulan Juli 2021, di Jogjakarta tercatat sebanyak 186.017 KPM penerima PKH, 124.700 KPM BST, dan 383,220 KPM BPNT/Kartu Sembako. "Bagi warga jika ada yang main-main dengan bansos, lapor saya aja, nanti tak tindak tegas!" ungkapnya.

Lebih lanjut, Risma mengungkapkan, percepatan pencairan bansos BST, BPNT/Kartu Sembako dan PKH merupakan antisipasi dampak kebijakan PPKM Darurat. sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya beli penerima manfaat.

Kemensos juga bekerja sama dengan Perum Bulog menyalurkan paket beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST. Kemensos hanya menyalurkan data penerima kepada Kemenkeu, untuk kemudian diberikan pada pihak Bulog. Yang mana, cakupan penyalurannya nasional.

Selanjutnya, Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 kg khusus untuk masyarakat pekerja sektor informal di Jawa-Bali. Misalnya, pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Untuk penyaluran ini, Risma menjelaskan, bahwa penerima merupakan masyarakat yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos yang selama ini sudah berjalan. Yakni, PKH, Kartu Sembako, dan BST. Di mana, data penerima berasal dari pemerintah daerah. "Nanti penyalurannya juga oleh dinas sosial atau unsur pemda lainnya," ujarnya.

Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3 ribu paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6 ribu paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.(tau/wan/mia)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers