Kasus Covid-19 di Kaltim masih tinggi. Minggu (18/7), tercatat ada 1.514 warga yang terkonfirmasi positif. Hingga kini, ada 15.682 pasien yang masih dirawat. Meski demikian, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen Heri Wiranto ikut turun mencegah persebaran virus tersebut. Salah satunya memastikan vaksinasi ke warga berjalan lancar.
Heri mengatakan, pihaknya sudah menjalankan program Serbuan Vaksinasi yang memang digelar secara nasional. Bahkan hingga kini terus digencarkan. Kodam VI/Mulawarman pun telah menggelar vaksinasi gratis bagi masyarakat. Sehingga, warga yang belum divaksin bisa segera mendapatkan vaksinasi tersebut.
Diharapkan lewat program ini, suatu wilayah bisa mencapai target 75 persen penerima vaksin. Yang akan membentuk suatu kondisi kekebalan secara kelompok atau herd immunity. Di tengah HUT ke-63 Kodam VI/Mulawarman, Heri memastikan pelaksanaan vaksinasi akan berkesinambungan. Diharapkan, alokasi dosis vaksin bisa segera terpenuhi secara menyeluruh. Jadi, kegiatan vaksinasi secara masif dapat terealisasi. Bahkan bila perlu, sistem door to door juga akan dilakukan.
Tidak hanya mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi, jenderal TNI bintang dua itu mengingatkan, kepada jajarannya tetap disiplin protokol kesehatan, menyosialisasikan, serta patroli. Tegas terhadap para pelanggar dan membubarkan kerumunan yang dapat menjadi penyebaran virus. “Meski belum menunjukkan gejala Covid-19, jika masyarakat merasa ada indikasi, bisa melakukan isolasi mandiri terlebih dulu,” saran Pangdam.
OJK JUGA PASTIKAN SEMUA DIVAKSIN
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Kaltim turut mempercepat program vaksinasi di daerah, terutama kepada seluruh insan Lembaga jasa keuangan (LJK). Mereka menilai suksesnya vaksinasi menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk membawa pemulihan ekonomi daerah ini. Vaksinasi akan mendorong mobilitas masyarakat yang lebih besar sehingga konsumsi bisa semakin baik.
Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, pemulihan ekonomi tidak bisa menunggu sampai kasus pandemi Covid-19 selesai. Sehingga harus didorong dengan pemulihan kesehatan. Oleh karena itu OJK tidak bisa bergerak sendiri, mereka bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan menyalurkan vaksin kepada seluruh insan industri jasa keuangan serta industri jasa keuangan non bank (IKNB) di Kaltim dan Kaltara.
“Oleh Kementerian Kesehatan kami dialokasikan 335 ribu orang untuk divaksin dari Sabang sampai Marauke. Di luar itu, kami juga melakukan vaksinasi yang diprakarsai oleh lima bank BNI, Mandiri, BRI, BCA dan CNBC Niaga. Itulah yang kemarin kami lakukan vaksinasi di Balikpapan,” jelasnya di sela-sela vaksinasi insan LJK di Kantor OJK Kaltim Jalan HAM Rifaddin, Samarinda, Sabtu (17/7).
Dia membeberkan, BNI dipilih sebagai pelaksana oleh Kementerian Kesehatan untuk menyalurkan 4.122 vaksin ke insan LJK dan masyarakat di Balikpapan. Di Balikpapan, 65 persen untuk masyarakat Balikpapan, 35 persennya karyawan dan anggota keluarga LJK.
Sementara akhir pekan kemarin, OJK mengkhususkan untuk kawan-kawan industri jasa keuangan di Samarinda. Di Balikpapan sudah terlaksana, maka harus dilaksanakan juga di Kota Tepian, mengingat dua kota ini memiliki pergerakan bisnis yang besar. Selain itu, insan LJK dari Bontang serta Kukar juga diarahkan untuk vaksin di Kantor OJK Samarinda. Total 2.150 vaksin untuk dua hari, 17-18 Juli 2021.
“Dari total itu kita juga membagi menjadi dua hari, 1.100 untuk hari ini (Sabtu), 1.050 untuk besok (Minggu, 18/7). Kita membagi menjadi dua karena mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan Kaltim agar tidak ada kerumunan,” tuturnya.
Sesuai data, sebenarnya vaksin masih sangat jauh dari jumlah insan LJK yang ada. Saat ini kira-kira baru sepertiga dari jumlah total karyawan seluruh industri jasa keuangan. Namun ini merupakan proses berjalan, sehingga penyalurannya juga bertahap.
Pihaknya berharap, Kementerian Kesehatan bisa terus membantu penyaluran vaksin di setiap daerah. Untuk Kaltim masih ada 8.500 orang yang belum tervaksin dari Lembaga jasa keuangan. Jumlah itu belum masuk Kaltara yang juga menjadi tanggung jawab OJK Kaltim dan Kaltara. Di Kaltara setidaknya membutuhkan 1.200 orang untuk lima kabupaten kota, dan baru tersalurkan sepertiga dari total kebutuhan.
“Kawan-kawan jasa keuangan juga menjadi orang-orang terdepan menghadapi masyarakat. Sehingga termasuk dalam risiko tinggi, secara ketentuan mereka juga masuk prioritas sebagai pelayanan umum,” pungkasnya. (pro)
