Kebangkitan sektor pariwisata makin kabur. Sebab penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) benar-benar membuat mobilitas masyarakat menurun drastis. Apalagi, PPKM yang akan berakhir pada 20 Juli 2021 kemungkinan besar kembali diperpanjang hingga Agustus mendatang.
SAMARINDA - Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Kaltim I Gusti Bagus Putra mengatakan, kemungkinan besar PPKM akan diperpanjang. Sebab, pada Agustus nanti ada long weekend. Jika tidak ada pembatasan, biasanya ini dijadikan momen bepergian oleh masyarakat. Tentu dampaknya bakal memicu terjadinya penularan virus corona.
“Jadi kemungkinan PPKM akan diperpanjang hingga 17 Agustus. Isu ini membuat penjualan tiket sama sekali tidak ada. Siapa yang mau booking, kalau tidak ada kepastian?” keluhnya kepada Kaltim Post, Minggu (18/7).
Dia menjelaskan, diperpanjangnya PPKM tentunya akan membuat pariwisata benar-benar mati. Tapi pihaknya melihat dengan adanya PPKM, penyebaran Covid-19 terus menurun. Diharapkan setelah kasus menurun, masyarakat bisa kembali bepergian. Seperti Mei dan Juni 2021, sudah banyak yang bepergian. Karena tidak ada PPKM bisa antigen saja untuk penerbangan dan lewat darat bisa rapid biasa.
Saat tidak ada PPKM, wisata lokal bisa digalakkan. Wisata dalam kota hingga wisata antar kabupaten kota dalam satu provinsi juga demikian. “Saat ini kondisinya PPKM, jadi kita tidak bisa berwisata sama sekali, semua dibatasi. Ini membuat pelaku usaha pariwisata banyak banting setir ke bisnis makanan, bahkan ada yang berkebun untuk memenuhi kebutuhan harian,” katanya.
Menurutnya, PPKM ini membuat keadaan bahkan lebih parah dari awal pandemi. Sebab, tanpa PPKM masih bisa berwisata di dalam kota. Kini jangankan ingin berwisata, makan di tempat saja tidak boleh. “Yang bisa menggerakkan ekonomi ini hanya pemerintah. Kalau pemerintah tidak menggerakkan itu, maka akan semakin sulit keadaannya,” terangnya.
Namun apapun keputusan pemerintah, pelaku usaha harus siap mengikuti. Pihaknya hanya berharap jika diperpanjang pada Agustus mendatang selesai PPKM pariwisata bisa kembali bergerak. Selain itu, pihaknya juga berharap aturan PCR untuk penerbangan bisa dihapuskan. Sebab, biaya PCR yang sangat mahal membuat masyarakat enggan bepergian.
“Kalau tetap menerapkan PCR pastinya tidak ada yang berangkat, semoga penerbangan bisa kembali ke persyaratan antigen. Sebab biaya PCR bisa mencapai Rp 500-800 ribu untuk sekali keberangkatan. Biayanya sangat mahal dan akan sangat sulit bagi masyarakat,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Kalimantan Timur (PUTRI) Kaltim Dian Rosita mengatakan, pariwisata lokal tentunya tergerus oleh kebijakan PPKM. Bahkan jumlah kunjungan menurun hingga 70 persen. Tentu jika kembali diperpanjang penurunan masih akan terus dirasakan.
Pihaknya berharap seluruh kebijakan pemerintah tetap memperbolehkan tempat wisata beroperasi. “Seluruh kebijakan pemerintah harus kita laksanakan, semua kita patuhi. Kita juga tentunya ingin membantu menurunkan angka penularan Covid-19,” tuturnya.
Pihaknya meyakinkan bahwa pelaku usaha betul-betul membatasi jumlah kunjungan. Jika tetap diizinkan beroperasi, pelaku usaha masih bisa mendapat biaya operasi. Minimal bisa membayar karyawan, sehingga tidak ada PHK dan sebagainya. “Semoga tetap boleh beroperasi. Meski kunjungan tergerus setidaknya masih bisa bertahan,” tutupnya. (ctr/ndu)
