Lonjakan Penularan Covid-19 Belum Menurun, Vietnam dan Thailand Perluas Area Lockdown

- Selasa, 20 Juli 2021 | 11:04 WIB
Di Vietnam, mulai Senin (19/7) seluruh wilayah di bagian selatan di-lockdown selama dua pekan.
Di Vietnam, mulai Senin (19/7) seluruh wilayah di bagian selatan di-lockdown selama dua pekan.

HANOI– Penularan Covid-19 di Vietnam dan Thailand belum terkendali. Dua negara tersebut terpaksa memberlakukan lockdown di sebagian wilayahnya agar angka penularan menurun. Rendahnya angka vaksinasi menjadi salah satu penyebab cepatnya penularan.

Di Vietnam, mulai Senin (19/7) seluruh wilayah di bagian selatan di-lockdown selama dua pekan. Mekong Delta dan Ho Chi Minh City termasuk di dalamnya. Pusat penularan virus berada di Ho Chi Minh City dengan angka penularan harian rata-rata 2 ribu kasus. Kota yang lockdown lebih dulu sejak sepekan lalu tersebut dihuni 35 juta jiwa. Itu setara sepertiga populasi penduduk Vietnam. Total kasus harian di Vietnam mencapai di atas 3 ribu.

’’Kami harus menempatkan keselamatan dan kesehatan penduduk sebagai prioritas utama,’’ tegas Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh terkait dengan keputusan lockdown tersebut. Saat ini total kasus di Vietnam mencapai 51 ribu dan angka kematiannya 225. Sekitar 190 di antara korban meninggal sejak April.

Wakil PM Vietnam Vu Duc Dam menegaskan bahwa lockdown harus diberlakukan dengan ketat. Gelombang penularan sudah menyapu 57 di antara 63 wilayah dan provinsi di negara tersebut. Di lain pihak, jumlah vaksin masih terbatas. Vietnam mendapatkan jatah 124 juta dosis vaksin via COVAX dan lewat pemesanan mandiri. Namun, yang diterima hingga saat ini baru 6 juta dosis saja. Sekitar 4 juta penduduk baru menerima setidaknya satu dosis. Targetnya adalah memvaksin 70 persen penduduk pada akhir tahun.

Di wilayah yang lockdown, penduduk tidak boleh berkumpul lebih dari dua orang di tempat umum, kecuali di kantor pemerintahan, rumah sakit, dan beberapa lokasi bisnis vital. Penduduk hanya diperbolehkan keluar untuk membeli kebutuhan penting seperti makanan dan obat.

Thailand pun bernasib serupa. Mulai Selasa (20/7) lockdown diperluas ke tiga provinsi. Yaitu, Chonburi, Ayutthaya, dan Chachoengsao. Penduduk dilarang keluar, kecuali untuk urusan mendesak. Jam malam juga berlaku di wilayah tersebut mulai pukul 21.00 hingga 04.00.

Sejak Jumat (16/7) pemerintah memberlakukan larangan berkumpul di tempat umum lebih dari lima orang secara nasional. Mereka yang melanggar dihukum 2 tahun penjara atau denda hingga THB 40 ribu (Rp 17,7 juta). Namun, tidak semuanya patuh. Demonstran anti pemerintah tetap turun ke jalanan Bangkok kemarin (18/7), mendesak PM Prayuth Chan-o-cha mengundurkan diri. Aksi itu juga menjadi peringatan setahun gerakan demokrasi. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan peluru karet, gas air mata, dan water cannon. ’’Kami akan tetap mati akibat Covid-19 jika diam di rumah. Karena itu, kami keluar,’’ teriak salah seorang demonstran.

Penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah memang menuai banyak kritikan. Sebab, menjelang pembukaan perbatasan untuk wisatawan, angka penularan justru kian melonjak. Total kasus mencapai 403 ribu dan 3.341 orang meninggal. Kemarin total penularan harian mencapai 11 ribu.

Massa juga meminta anggaran kerajaan dan militer dipotong dan digunakan untuk penanganan pandemi. Massa menggelar banner bergambar wajah Prayuth di jalan dan menginjak-injak wajahnya.

Dari Inggris, PM Boris Johnson dan Menteri Keuangan Rishi Sunak merevisi kebijakannya. Awalnya mereka tetap bekerja meski sudah kontak dengan Menteri Kesehatan Sajid Javid yang dinyatakan positif Covid-19. Johnson dan Sunak bakal dites setiap hari tanpa menjalani isolasi.

Begitu rencana itu mencuat, banyak pihak yang mengkritik. Johnson dan Sunak dianggap diistimewakan. ’’PM dan Menkeu kembali ketahuan memiliki pemikiran bahwa aturan untuk kita semua tidak berlaku untuk mereka,’’ kritik pemimpin Partai Buruh Keir Starmer seperti dikutip BBC.

Inggris memiliki rencana agar mereka yang kontak dengan pasien positif Covid-19 tidak perlu menjalani isolasi. Tapi, mereka harus dites setiap hari. Johnson dan Sunak menjadi relawan yang diuji coba. Tapi, begitu banyak kritik yang mengalir, mereka memutuskan kembali ke aturan isolasi mandiri. Downing Street memastikan bahwa Johnson menggelar rapat secara virtual. (sha/c7/bay)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X