MANAGED BY:
KAMIS
29 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Minggu, 18 Juli 2021 19:41
Penataan Lahan Perkebunan, Moratorium Disebut Bukan Solusi

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, saat ini banyak kasus tumpang tindih lahan dengan pertambangan, lahan menganggur, dan lainnya. Hal ini sudah lama terjadi. Pemerintah dinilai kurang tepat dalam menyikapi itu dengan mengeluarkan moratorium perkebunan kelapa sawit.

Aturan itu tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Perkebunan Sawit di Indonesia. “Dengan harapan moratorium bisa memperbaiki tata kelola perusahaan perkebunan sawit di Indonesia,” jelasnya.

Menurut dia, aturan itu tak lepas dari pengendalian izin. Padahal, selain moratorium izin baru untuk kelapa sawit, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait HGU yang sudah ada. Pemerintah daerah yang memberikan izin lahan perkebunan, bisa melakukan penertiban. Dengan mendata perusahaan yang tidak mengelola lahan sawitnya sesuai izin.

Di Kaltim masih banyak pelaku usaha yang telah diberikan HGU tapi belum menanam. Pelaku usaha tersebut harus menyanggupi untuk menanam. Jika tidak mampu mengelola luasan lahan sesuai HGU, maka pemerintah bisa mencabut izin HGU-nya. Selanjutnya, lahan itu bisa diberikan kepada pelaku usaha yang sanggup. Sebab, idealnya per dua tahun lahan yang bisa dikelola satu perusahaan adalah seluas 2.000 hektare.

Pemerintah bisa melakukan pemantauan dalam waktu enam bulan sekali. Jika tidak memenuhi target, pemerintah bisa mengevaluasi. “Moratorium itu memang bagus, sebab sebagai teguran untuk pengusaha yang nakal. Moratorium izin bisa membuat kita mengoptimalkan lahan yang ada,” tuturnya.

Namun, tambah dia, moratorium juga membuat pelaku usaha yang benar-benar mau mengelola jadi tidak kebagian lahan. Sehingga evaluasi lahan yang menganggur harus dilakukan, berikan kepada pengusaha yang jelas mau menanam dan berproduksi. Moratorium harus dijalankan sesuai aturan, agar membangun iklim perkebunan kelapa sawit yang baik. (ctr/ndu/k8)

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Rabu, 28 Juli 2021 14:05

Pulihkan Pariwisata lewat Konsep Smart Tourism

SAMARINDA- Konsep smart tourism bakal dijadikan solusi untuk mengembangkan kawasan…

Rabu, 28 Juli 2021 14:03

Pembatasan Ketat Mobilitas, Ekonomi Kaltim Diyakini Masih Kukuh

Pembatasan ketat mobilitas masyarakat yang terus berlanjut membuat Bank Indonesia…

Rabu, 28 Juli 2021 11:34

Cash Flow Menipis untuk Tutupi Kerugian Selama 2020, Gelombang PHK Mengintai

Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang penerapan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) Level…

Rabu, 28 Juli 2021 11:32

Realisasi KUR Capai Rp 143 Triliun

SAMARINDA – Pemerintah mencatat realisasi serapan kredit usaha rakyat (KUR)…

Rabu, 28 Juli 2021 11:21

Bayang-Bayang PHK di Tengah Pemberlakuan PPKM Level 4

Pandemi Covid-19 gelombang kedua memang membuat para pengusaha kembali melakukan…

Selasa, 27 Juli 2021 12:13

Pinjaman Online di Kaltim Diklaim Makin Produktif

Kucuran dana pinjaman online (pinjol) dari financial technology (fintech) berbasis…

Selasa, 27 Juli 2021 12:12

PPKM Level IV Diperpanjang, Kadin Minta Mal Dibuka

BALIKPAPAN – Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 berakhir…

Selasa, 27 Juli 2021 11:42

Hemat Rp 29,9 Triliun karena Biodiesel

JAKARTA– Program mandatori B30 atau pencampuran 30 persen biodiesel dengan…

Selasa, 27 Juli 2021 10:59

Unmul dan GO-JEK Siapkan MBKM Program Kedaireka, Rekrut UMKM

SAMARINDA - Universitas Mulawarman dan GO-JEK Indonesia kini tengah mengembangkan…

Senin, 26 Juli 2021 11:11

Bayang-Bayang PHK dari Sektor Keuangan, Katanya Penutupan Bank Bagian dari Strategi

Perkembangan teknologi telah menimbulkan disrupsi di berbagai sektor, termasuk keuangan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers