MANAGED BY:
SELASA
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Minggu, 18 Juli 2021 19:41
Penataan Lahan Perkebunan, Moratorium Disebut Bukan Solusi

Pemerintah diminta mengevaluasi kembali izin perkebunan yang diberikan kepada pelaku usaha. Sebab, sampai saat ini belum ada separuh dari luas lahan yang diberikan izin telah diolah.

SAMARINDA–Pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kaltim, peruntukan perkebunan tercatat seluas 3.269.561 hektare. Dari jumlah tersebut, lahan yang diberi izin perkebunan seluas 2.889.435 hektare dengan jumlah 405 izin. Namun, luas perkebunan kelapa sawit yang aktif baru 1.287.449 hektare atau 7,86 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, pihaknya sudah tidak pernah mengeluarkan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit, sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.

Aturan itu juga mengatur peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberi kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan gas rumah kaca. “Kaltim bahkan beberapa tahun sebelum terbitnya Inpres 8 Tahun 2018 tersebut tidak pernah menerbitkan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sesuai yang diamanatkan pada Inpres 8 Nomor 2018 tersebut, gubernur melalui instansi terkait juga telah melakukan pengumpulan data peta izin lokasi, izin usaha perkebunan (IUP), dan hak guna usaha (HGU), berkolaborasi dengan tujuh kabupaten dalam kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang diinisiasi KPK dan telah memasuki tahapan integrasi data dan peta.

“Kita juga sudah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta sudah tertuang dalam RPJMD Kaltim 2018–2023 terkait tujuan pembangunan hijau di sektor pertanian dan perkebunan akan dicapai dengan membangun ketahanan pangan berbasis komoditas lokal, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan serta kegiatan mitigasi perubahan iklim,” tuturnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, saat ini banyak kasus tumpang tindih lahan dengan pertambangan, lahan menganggur, dan lainnya. Hal ini sudah lama terjadi. Pemerintah dinilai kurang tepat dalam menyikapi itu dengan mengeluarkan moratorium perkebunan kelapa sawit.

Aturan itu tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Perkebunan Sawit di Indonesia. “Dengan harapan moratorium bisa memperbaiki tata kelola perusahaan perkebunan sawit di Indonesia,” jelasnya.

Menurut dia, aturan itu tak lepas dari pengendalian izin. Padahal, selain moratorium izin baru untuk kelapa sawit, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait HGU yang sudah ada. Pemerintah daerah yang memberikan izin lahan perkebunan, bisa melakukan penertiban. Dengan mendata perusahaan yang tidak mengelola lahan sawitnya sesuai izin.

Di Kaltim masih banyak pelaku usaha yang telah diberikan HGU tapi belum menanam. Pelaku usaha tersebut harus menyanggupi untuk menanam. Jika tidak mampu mengelola luasan lahan sesuai HGU, maka pemerintah bisa mencabut izin HGU-nya. Selanjutnya, lahan itu bisa diberikan kepada pelaku usaha yang sanggup. Sebab, idealnya per dua tahun lahan yang bisa dikelola satu perusahaan adalah seluas 2.000 hektare.

Pemerintah bisa melakukan pemantauan dalam waktu enam bulan sekali. Jika tidak memenuhi target, pemerintah bisa mengevaluasi. “Moratorium itu memang bagus, sebab sebagai teguran untuk pengusaha yang nakal. Moratorium izin bisa membuat kita mengoptimalkan lahan yang ada,” tuturnya.

Namun, tambah dia, moratorium juga membuat pelaku usaha yang benar-benar mau mengelola jadi tidak kebagian lahan. Sehingga evaluasi lahan yang menganggur harus dilakukan, berikan kepada pengusaha yang jelas mau menanam dan berproduksi. Moratorium harus dijalankan sesuai aturan, agar membangun iklim perkebunan kelapa sawit yang baik. (ctr/ndu/k8)

loading...

BACA JUGA

Senin, 20 September 2021 13:24

Setengah Hati Hilirisasi Minerba

BALIKPAPAN-Pembangunan smelter atau pemurnian hasil tambang tampaknya masih jauh panggang…

Senin, 20 September 2021 12:01

Banyak Perusahaan Fintech Lending Berguguran

JAKARTA–Persaingan fintech peer to peer (P2P) lending makin ketat. Dampaknya,…

Senin, 20 September 2021 09:51

Insan Transportasi Harus Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

SAMARINDA-Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2021 yang jatuh pada 17 September,…

Senin, 20 September 2021 05:38

Kabel Laut Jasuka Bermasalah, TelkomGroup Minta Maaf Kepada Pelanggan

Senior Vice President (SVP) Corporate Communication & Investor Relation Telkom,…

Senin, 20 September 2021 05:20

Mudahkan Akses Warga, Pupuk Kaltim Resmikan Dua Jalan

BONTANG - Pupuk Kaltim meresmikan jalan baru yang dinamai Jalan…

Minggu, 19 September 2021 11:34

BBM Satu Harga Layani 297 Wilayah 3T

JAKARTA – Program BBM Satu Harga yang dimulai pada 2017…

Minggu, 19 September 2021 11:34

Tujuh Negara Siap Investasi Baterai Listrik di RI

JAKARTA – Belum usai ingar bingar groundbreaking pabrik baterai listrik,…

Minggu, 19 September 2021 11:32

Merger Indosat-3 Jadikan Nilai Perusahaan Rp 85,4 T

SURABAYA – Dua perusahaan telekomunikasi tanah air bergabung. Ini terjadi…

Minggu, 19 September 2021 11:30

Sertfikasi Halal Belum Diakui di Beberapa Negara, Self Declare Halal Bisa Jadi Solusi

Penetrasi produk ekspor Indonesia masih dihadapkan pada kendala ketidaksetaraan standar…

Minggu, 19 September 2021 11:20

Kredit UMKM Lanjutkan Perbaikan

PEMBIAYAAN UMKM Kaltim melanjutkan perbaikan, baik yang bersumber dari kredit…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers