MANAGED BY:
SENIN
29 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 17 Juli 2021 12:37
Kuasa Hukum Dinilai Mengada-ada, Korupsi Lahan TPA Manggar Perlu Dibuktikan di Persidangan

SAMARINDA–Eksepsi atau sanggahan yang diajukan dua terdakwa korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar, dinilai JPU Kejari Balikpapan terlalu mengada-ada. Dakwaan sudah sangat jelas mengurai peran Roby Ruswanto dan Astani dalam proyek senilai Rp 22 miliar tersebut.

“Kami membantah eksepsi atau keberatan yang diajukan terdakwa karena terlalu mengada-ada,” ucap JPU Indra Rivani dan Rifai dalam persidangan daring di Pengadilan Tipikor Samarinda, Kamis (15/7). Sangkaan pidana dalam kasus ini, lanjut keduanya, sudah dibuat sesuai mekanisme penyusunan dakwaan pidana korupsi. Seperti menguraikan bagaiman modus perbuatan yang disangkakan ke kedua terdakwa, waktu perbuatan, hingga lokasi dengan jelas.

Kedua terdakwa, sambung dia, justru menjadi pihak yang memberi ruang lebar korupsi terjadi dengan mengubah program kerja di Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Balikpapan. Dari kegiatan pembangunan pool kendaraan dan depo sampah senilai Rp 11 miliar, diubah jadi perluasan lahan TPA Sampah Manggar. Usulan anggaran pun turut membengkak dua kali lipat. Menjadi Rp 22 miliar. “Dan sangkaan ini haruslah dibuktikan kebenarannya lewat pemeriksaan saksi dan bukti oleh majelis hakim,” kata Indra.

Dengan begitu, lanjut jaksa Indra, penuntut umum meminta majelis hakim yang dipimpin Lucius Sunarto bersama Yulius Christian dan Arwin Kusmanta, melanjutkan pemeriksaan perkara ini. “Kami menilai kuasa hukum sangat tidak profesional dalam mengajukan keberatan. Bahkan terkesan tak membaca seluruh dakwaan yang kami bacakan pada 6 Juli 2021,” sambungnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Roby; Yohanis Maroko dan kuasa hukum Astani; Rukhi Santoso menilai, dakwaan JPU justru lebih banyak menerangkan peran pihak lain dalam perkara yang diduga merugikan Pemkot Balikpapan sebesar Rp 10,4 miliar tersebut. “Dakwaan harusnya lugas menjelaskan apa yang perbuatan kedua terdakwa yang disangka sebagai praktik korupsi dalam perkara ini,” ucap kedua pokrol dari Kota Minyak itu silih berganti membacakan eksepsi, Selasa (13/7).

Selain itu, kuasa hukum Astani menyoal kesalahan penulisan nomor rumah kediaman kliennya. Di dakwaan tertulis, nomor rumah kliennya tertulis Nomor 2, Jalan Sepinggan Baru, Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Balikpapan. “Padahal rumah terdakwa bernomor 3 di jalan yang sama,” katanya. Mendengar tanggapan JPU, majelis hakim menjadwalkan ulang persidangan pada 22 Juli mendatang. Agendanya menentukan apakah pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tidak dalam pembacaan putusan sela.

Untuk diketahui, JPU mendakwa Roby Ruswanto dan Astani melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU 20/2001. Perilaku keduanya dianggap jaksa telah merugikan negara sebesar Rp 10,4 miliar. Terdakwa Roby dan Astani dinilai mengubah rencana kegiatan anggaran (RKA) dan membentuk panitia pengadaan lahan, sebelum surat keputusan wali kota menentukan lokasi pembebasan lahan terbit. Selain itu, ada pertemuan keduanya dengan Rosdiana, makelar dan tersangka lain dalam kasus ini.

Bahkan, terdakwa Roby selaku kepala DKPP Balikpapan, langsung menunjuk tim penaksir untuk menghitung kelayakan harga lahan yang bakal dibebaskan. Nilai kewajaran pergantian lahan seluas 223.585,75 meter persegi di Jalan Proklamasi, Manggar, Balikpapan Timur itu, sebesar Rp 44,39 miliar atau sebesar Rp 198,5 ribu per meter perseginya. Harga taksiran ini jadi amunisi Rosdiana dan Andi Walinono (mantan anggota DPRD Balikpapan) bertemu pemilik lahan untuk mengondisikan harga dengan warga.

Warga setuju. Dengan syarat, ada uang muka sebesar Rp 75 ribu per meter perseginya dan menyetujui berapa pun hasil kesepakatan negosiasi ganti rugi nantinya. Rosdiana menalangi uang muka itu. Dalam rapat negosiasi, warga meminta harga Rp 200 ribu per meter perseginya. Negosiasi berjalan beberapa kali dengan kesepakatan akhir lahan dihargai Rp 145 ribu per meter perseginya atau total ganti rugi Rp 21,5 miliar. Pencairan terjadi medio Januari–Maret 2014. Mengetahui itu, Rosdiana langsung meminta para pemilik lahan tersebut untuk memindahkan dana ganti rugi tersebut. Lantaran warga sudah menerima pembayaran menggunakan uang talangan darinya. Nah, selisih pembayaran Rp 70 ribu per meter persegi atau total Rp 10,4 miliar yang terjadi dinilai JPU jadi kerugian negara dalam kasus ini. (ryu/riz/k8)

 

BERITA TERKAIT

BACA JUGA

Minggu, 28 November 2021 12:51
Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Afrika Selatan

GAWAT INI..!! Omicron Menular 500 Persen Lebih Cepat

JAKARTA – Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan peringatan tentang menyebarnya…

Minggu, 28 November 2021 11:46

Pendapatan Kaltim Ditarget Naik Rp 1,2 Triliun

Meski pandemi belum sepenuhnya terlewati, Pemprov Kaltim berani menaikkan target…

Minggu, 28 November 2021 11:40
Warga Menuntut, Pemkot Balikpapan Melunak

Tentukan Batas Seksi 5 Tol Balsam , Wali Kota: Enggak Boleh Sembarangan

Pemkot Balikpapan akan mempertimbangkan kembali mengenai penetapan batas wilayah Seksi…

Minggu, 28 November 2021 11:37

2022, Pemprov Rancang Belanja Rp 11,5 Triliun

SAMARINDA-Nilai rancangan APBD Murni 2022 Kaltim diperkirakan Rp 10,86 triliun…

Minggu, 28 November 2021 11:36

Tinjau Ulang Proyek Jembatan Teluk Balikpapan

RENCANA pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk…

Minggu, 28 November 2021 11:15

Sindikat Penghilangan Relaas, Pemprov Janjikan Bersih-Bersih Pegawai

SAMARINDA-Kasus dugaan penghilangan relaas atau surat panggilan dari Pengadilan Negeri…

Minggu, 28 November 2021 11:07

Mekanisme Pembayaran Dana Karbon Masih Dibahas

SAMARINDA–Usai menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau dikenal…

Minggu, 28 November 2021 11:04
Di Balik Hilangnya Surat Panggilan Sidang yang Menguntungkan Perusahaan Tambang

Diduga Ada Pelaku Lain, Usut Oknum Penyuap di Dinas ESDM Kaltim

SAMARINDA–Diduga karena persekongkolan, izin usaha pertambangan (IUP) yang sebagian tak…

Kamis, 25 November 2021 23:37

Ada Mafia Tambang di ESDM Kaltim, Gelapkan Surat Persidangan, Tiga Pegawai Dilaporkan ke Polisi

SAMARINDA–Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim digugat perdata…

Kamis, 25 November 2021 23:20

BPKP Mulai Audit Kasus Pengondisian Muatan Feri

PRAKTIK pengondisian muatan di Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan hingga kini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers