MANAGED BY:
SENIN
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 17 Juli 2021 12:29
PPKM Darurat Diperpanjang, Vaksinasi Berbayar Dibatalkan
Mobilitas masyarakat ditekan habis-habisan menjelang Hari Raya Iduladha. Titik penyekatan ditambah. Selain itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bakal diperpanjang sampai akhir bulan ini.

JAKARTA– Mobilitas masyarakat ditekan habis-habisan menjelang Hari Raya Iduladha. Titik penyekatan ditambah. Selain itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bakal diperpanjang sampai akhir bulan ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19, (16/7). ”Tadi (kemarin) rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden (PPKM darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli,” tuturnya.

Dengan perpanjangan PPKM darurat itu, dalam rapat terbatas yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada beberapa risiko. Di antaranya, pencairan bantuan sosial (bansos). Menurut Muhadjir, perpanjangan PPKM darurat itu memang mengandung banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya pendisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan penyaluran bantuan sosial dapat berimbang.

Untuk urusan bansos tersebut, dia meminta seluruh pihak gotong royong membantu masyarakat. ”Karena itu, bansos tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. (Perlu) gotong royong masyarakat,” ujarnya.

Dari Jakarta, Korlantas Polri memperbarui data titik penyekatan menjadi 1.038 lokasi. Sebelumnya, Rabu lalu (14/7), jumlah titik penyekatan baru 998 lokasi. Sehari kemudian (15/7), ada rencana membuat 1.065 titik penyekatan. Tapi, itu baru sebatas rencana, belum terealisasi.

Jadi, kalau dibandingkan dengan jumlah titik penyekatan pada Rabu, ada penambahan 40 titik. Kabagops Korlantas Polri Kombespol Rudi Antariksawan menuturkan, penambahan pos penyekatan itu dimulai sejak 16 Juli. ”Kami mulai penyekatan diperketat,” katanya dalam keterangan tertulis kemarin. Jumlah penyekatan itu ditambah karena Korlantas memprediksi terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam kaitan dengan Iduladha yang jatuh Selasa pekan depan (20/7). Tapi, penyekatan yang makin ketat itu diupayakan untuk tidak menghambat sektor kritikal dan esensial.

Dia berharap, masyarakat yang tidak terlibat dalam dua sektor tersebut tidak melakukan perjalanan. ”Jelas kami putar balik,” tegasnya. Pengamat transportasi Djoko Setijawarno menuturkan, penyekatan yang dilakukan Polri selama ini belum mampu menekan persebaran Covid-19. Mobilitas masyarakat memang menurun, tapi banyak celah yang membuat penurunan mobilitas seakan tidak berarti. ”Celah itu terdapat pada kualitas penyekatan dan karakter transportasi di Indonesia,” terangnya.

Untuk kualitas penyekatan, dia mendapat berbagai informasi yang menyebut penyekatan ternyata tidak dilakukan selama 24 jam. Memang banyak titik yang disekat selama 24 jam, namun banyak titik pula yang tidak. Selanjutnya, terkait dengan karakter transportasi Indonesia. Menurut dia, problemnya mau diakui atau tidak adalah sepeda motor. ”Karena dengan sepeda motor bisa melalui jalan tikus dan alternatif. Lebih sulit untuk dikontrol,” ujarnya.

Namun, ada solusi jangka pendek yang bisa dilakukan. Yakni, menutup perkantoran nonkritikal dan non-esensial. Dengan begitu, tidak ada lagi perjalanan pengguna sepeda motor ke kantor. ”Ini salah satunya,” terang dia.

 

VAKSINASI BERBAYAR BATAL

Setelah polemik vaksinasi gotong royong individu berbayar, Presiden Joko Widodo dengan tegas memutuskan vaksinasi berbayar dibatalkan. Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19. Sikap Jokowi itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, kemarin.

”Setelah mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksinasi berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma dibatalkan dan dicabut,” jelasnya. Dengan keputusan tersebut, seluruh vaksinasi Covid-19 akan tetap menggunakan mekanisme yang berjalan selama ini. Yakni, gratis bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, vaksinasi gotong royong tetap berjalan seperti biasa. Mekanismenya adalah perusahaan yang menanggung seluruh vaksinasi bagi karyawan. Pramono menegaskan, Jokowi menyampaikan arahan tegas kepada seluruh jajaran di kabinet agar memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

 

KPK AWASI DISTRIBUSI BANSOS DI KALTIM

 

Sementara itu, program penyaluran bansos penanganan Covid-19 di Kaltim terus dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Distribusi bansos yang tidak sesuai, dan masih ada masyarakat yang terdampak pandemi namun tidak menerima bansos, menjadi hal yang banyak dilaporkan. Sehingga menjadi atensi KPK untuk menindaklanjuti aduan masyarakat ini.

Koordinator Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK Rusfian mengungkapkan, data terbaru mengenai pengaduan warga terus diolah pihaknya. “Kami belum update data terbarunya di aplikasi Jaga Bansos. Akan tetapi, setelah ada laporan, kami langsung tindak lanjuti ke inspektorat terkait. Dan secara umum laporannya langsung ditindaklanjuti oleh inspektorat,” katanya kepada Kaltim Post, belum lama ini.

Untuk diketahui, tahun lalu KPK menerima 15 laporan penyaluran bansos Covid-19 di Kaltim. Laporan tersebut disampaikan melalui aplikasi Jaga Bansos yang dikelola komisi antirasuah itu. Berdasarkan perrincian pengaduan masyarakat, Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim mendapat jumlah laporan yang sama. Yaitu empat laporan.

Kemudian, Pemkot Balikpapan dan Pemkab Kukar masing-masing mendapat tiga laporan dan Pemkab Kubar dengan satu laporan. “Dalam setiap pemberian bansos pasti selalu ada masalah. Yang tidak kebagian pasti ada. Yang komplain pasti ada tapi yang menjadi konsentrasi kami adalah tindak lanjut dari pemerintah daerah. Dan secara umum, sudah ditindaklanjuti,” terang dia.

Dia menyampaikan, apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan penyaluran bansos penanganan Covid-19, bisa melalui aplikasi Jaga Bansos. Aplikasi ini dapat diunduh melalui ponsel pintar. Bisa juga mengakses melalui laman https://jaga.id. Masyarakat bisa menggunakan fitur baru ini untuk melaporkan dugaan penyelewengan/penyalahgunaan bansos.

Setelah keluhan atau laporan masuk ke Jaga Bansos, KPK akan meneruskannya ke pemerintah daerah terkait. KPK meneruskan informasi dari masyarakat melalui unit koordinasi wilayah (korwil) pencegahan. Selanjutnya, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian laporan dan keluhan masyarakat tersebut. “Makanya, kami terus mendorong inspektorat, untuk segera menindaklanjuti apabila ada laporan mengenai bansos tersebut,” katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding sebelumnya menyampaikan, semua anggaran negara baik di pusat maupun daerah yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional, dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Termasuk di dalamnya bansos penanganan Covid-19 bagi masyarakat terdampak.

"Terkait penanganan pandemi Covid-19, ada dua fitur pada platform Jaga. Yaitu, Jaga Bansos Covid-19 dan Jaga Penanganan Covid-19, yang memfasilitasi keluhan dari masyarakat," kata dia. Ipi menambahkan, pada fitur Jaga Bansos Covid-19, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos. Termasuk di dalamnya bantuan UMKM. Pengaduan tersebut, akan diteruskan keluhan kepada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah terkait. “Sebagai bentuk upaya kami, mengawal tindak lanjut penanganan keluhan yang disampaikan masyarakat," tandasnya. (jpg/kip/riz/k8)

loading...

BACA JUGA

Senin, 20 September 2021 11:04

Kebun Sawit Rambah Tahura Bukit Soeharto, Program Kemitraan Konservasi Jadi Celah Alasan

TENGGARONG-Selain tambang ilegal, kebun sawit liar juga dituding ikut merusak…

Senin, 20 September 2021 11:01

PI 10 Persen untuk PPU Tunggu Gubernur

PENAJAM-Participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas jatah Pemerintah…

Senin, 20 September 2021 11:00

Rosatom Bangun Industri Nuklir, Kerja Sama Batan-Pemprov Kaltim di Buluminung

Perusahaan energi atom Rosatom Rusia bersama Pusat Kajian Sistem Energi…

Minggu, 19 September 2021 14:17

Indeks Keterbukaan Informasi di Kaltim Kategori Sedang

Komisi Informasi Pusat merilis hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik…

Minggu, 19 September 2021 11:18
TNI-Polri Kejar KKTB Pembunuh Nakes Papua

Satu Korban Masih Hilang, Komandan OPM Tewas

Kekejaman kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB) pimpinan Lamek Taplo harus…

Minggu, 19 September 2021 10:19

Kondisi Jalan Mantap Masih Rendah, Kemantapan Jalan di Kaltim Hanya 75 Persen

PERBAIKAN ruas jalan trans Kalimantan di Kabupaten Berau, segera dilakukan.…

Minggu, 19 September 2021 10:18

Normalisasi Sungai Solusi Banjir di Kariangau

BALIKPAPAN-Persoalan banjir di Jalan Projakal, Km 5,5, Kelurahan Kariangau, Kecamatan…

Minggu, 19 September 2021 10:17

Realisasi APBD Kaltim Rendah, Dari Rp 11 Triliun, Baru Terserap 36 Persen

Pembahasan APBD Perubahan Kaltim dipastikan molor. Seharusnya, rancangan sudah diserahkan…

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers