MANAGED BY:
MINGGU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 16 Juli 2021 11:07
Dakwaan JPU Dianggap Tak Lugas dan Kurang Detail

TEKS FOTO

RAMA SIHOTANG/KALTIM POST

 

KASUS LAHAN: Sidang korupsi pengadaan lahan TPA Manggar, Balikpapan, digelar daring di PN Tipikor Samarinda, Selasa (13/7). Dari layar monitor, terdakwa Roby Ruswanto dan Astani menyampaikan eksepsi.

 

 

SAMARINDARoby Ruswanto dan Astani, terdakwa korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di kawasan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, menyoal dakwaan yang dilayangkan jaksa. Menurut keduanya, dakwaan yang dibacakan pada 6 Juli lalu, tak jelas dalam menjabarkan sangkaan untuk keduanya.

Kuasa hukum Roby, Yohanis Maroko dan kuasa hukum Astani, Rukhi Santoso menilai, dakwaan JPU justru lebih banyak menerangkan peran pihak lain dalam perkara yang diduga merugikan Pemkot Balikpapan sebesar Rp 10,4 miliar tersebut. “Dakwaan harusnya lugas. Menjelaskan apa yang perbuatan kedua terdakwa yang disangka sebagai praktik korupsi dalam perkara ini,” ucap kedua pokrol itu silih berganti membacakan eksepsi, Selasa (13/7). Dalam dakwaan, JPU hanya mengurai jika kedua terdakwa, ketika menjabat kepala dan sekretaris di Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Balikpapan, tak pernah mengajukan usulan pengadaan lahan di TPA Manggar dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Balikpapan 2013, atau diselipkan dalam Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Balikpapan 2014.

Yang tercatat dalam dokumen KUA-PPAS 2014, hanyalah kegiatan pembangunan pool kendaraan dan depo sampah senilai Rp 11 miliar dan mengadendum dokumen itu.

Namun hal ini dianggap tak sepenuhnya menggambarkan keterlibatan langsung kedua terdakwa dalam terjadinya praktik korupsi tersebut. Selain itu, kuasa hukum Astani menyoal kesalahan penulisan alamat kediaman kliennya. “Dakwaan pun salah memuat alamat jelas dari terdakwa Astani, khususnya nomor rumah,” ucap kuasa hukum terdakwa Astani membaca di depan majelis hakim yang dipimpin Lucius Sunarto bersama Yulius Christian dan Arwin Kusmanta tersebut.

JPU Tajerimin dari Kejari Balikpapan meminta waktu dua hari untuk menyusun tanggapan atas eksepsi yang diajukan kedua terdakwa tersebut. Sidang pun diagendakan bakal kembali tersaji di Pengadilan Tipikor Samarinda, Kamis (15/7). Sebelumnya, JPU mendakwa keduanya melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU 20/2001 atas kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 10,4 miliar dalam kasus tersebut.

Terdakwa Roby dan Astani dinilai mengubah rencana kegiatan anggaran (RKA). Lalu membentuk panitia pengadaan lahan sebelum surat keputusan wali kota menentukan lokasi pembebasan lahan terbit. Selain itu, ada pertemuan keduanya dengan Rosdiana, makelar dan tersangka lain dalam kasus ini. Bahkan, terdakwa Roby selaku kepala DKPP langsung menunjuk tim penaksir untuk menghitung kelayakan harga lahan yang bakal dibebaskan.

Nilai kewajaran pergantian lahan seluas 223.585,75 meter persegi di Jalan Proklamasi, Manggar, sebesar Rp 44,39 miliar atau sebesar Rp 198,5 ribu per meter perseginya. Harga taksiran ini jadi amunisi Rosdiana dan Andi Walinono (mantan anggota DPRD Balikpapan) bertemu pemilik lahan untuk mengondisikan harga dengan warga. Warga setuju dengan syarat ada uang muka sebesar Rp 75 ribu per meter perseginya dan menyetujui berapa pun hasil kesepakatan negosiasi ganti rugi nantinya.

Rosdiana menalangi uang muka itu. Dalam rapat negosiasi, warga meminta harga Rp 200 ribu per meter perseginya. Negosiasi berjalan beberapa kali dengan kesepakatan akhir lahan dihargai Rp 145 ribu per meter perseginya atau total ganti rugi Rp 21,5 miliar. Pencairan terjadi medio Januari–Maret 2014, mengetahui itu Rosdiana langsung meminta para pemilik lahan tersebut untuk memindahkan dana ganti rugi tersebut lantaran warga sudah menerima pembayaran menggunakan uang talangan darinya. Nah, selisih pembayaran sebesar Rp 70 ribu per meter persegi atau total Rp 10,4 miliar yang terjadi dinilai JPU jadi kerugian negara dalam kasus ini. (ryu/riz/k8)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…

Sabtu, 18 September 2021 10:17
RUU tentang Provinsi Segera Diputuskan DPR

Samboja-Sepaku Bisa Lepas dari Kaltim

Dalam naskah akademik RUU IKN yang sebelumnya beredar, pemerintahan IKN…

Jumat, 17 September 2021 12:09

Trans Kalimantan di Kubar Tergenang, Waspada! Lubang-Lubang di Jalan Makin Besar

SENDAWAR–Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kutai Barat (Kubar). Terparah banjir…

Kamis, 16 September 2021 14:35
Kepala Sekolah Rp 1,6 Triliun Itu Cuma Ingin Momong Cucu

Itu kan Hanya Catatan di Atas Kertas, tapi Di-Ranking KPK

Menurut undang-undang, kepala sekolah seperti Nurhali sejatinya tak masuk kategori…

Kamis, 16 September 2021 14:33

Undang-Undang Direvisi, Keistimewaan Kaltim Diatur

BALIKPAPAN-Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim disepakati masuk Program Legislasi…

Kamis, 16 September 2021 14:31

Pemerintah Targetkan Tol Baru ke IKN Rampung 2025, Panjangnya 47 Km

Nantinya, jalan tol sepanjang 47 kilometer itu akan dimulai dari…

Kamis, 16 September 2021 14:29

Situasi Pandemi Mulai Terkendali, Pakar Ingatkan Gelombang Ketiga Masih Bisa Terjadi

JAKARTA- Indikator pandemi nasional semakin membaik. Per tanggal 14 September…

Kamis, 16 September 2021 13:22

56 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat

JAKARTA – Polemik pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara…

Rabu, 15 September 2021 14:43
KPK: Tinggi Bukan Berarti Korupsi, Rendah Bukan Berarti Bersih

Kekayaan Lima Kepala Daerah di Kaltim Naik

Pandemi Covid-19 yang setahun terakhir melanda, tampaknya tidak terlalu berpengaruh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers