JAKARTA- Cakupan vaksinasi Covid-19 coba ditingkatkan. Pemerintah membuka peluang bagi seluruh pihak yang akan berpartisipasi. Di sisi lain, stok vaksin dipastikan ada. Rabu (14/7) Badan Intelejen Negara (BIN) meluncurkan vaksinasi bagi pelajar dan vaksinasi door to door. Sasarannya 49 ribu peserta. Peluncuran tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
"Pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai," ucap Jokowi. Dengan demikian diharapkan penularan dan perburukan kondisi akibat Covid-19 bisa ditekan.
"Saya kira program door to door ini bagus sekali," ungkap Jokowi. Sehingga akan lebih banyak masyarakat yang terlibat. Dia pun berpesan agar ketua RT berperan melakukan persuasi agar warganya mau vaksinasi Covid-19.
Sementara bagi vaksinasi untuk pelajar juga harus segera dilakukan serentak. Setelah siswa divaksin, Jokowi menginginkan agar vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidikan juga dicek. "Jangan sampai ada yang terlewat vaksinasinya," ungkapnya.
Kepala BIN Budi Gunawan dalam kesempatan yang sama meuturkan, vaksinasi untuk pelajar dan door to door akan dilakukan di 14 provinsi. "Ada 15 kabupaten/kota dan 32 titik," ujarnya.
Vaksin door to door ini menurut Budi diilhami dari berbagai negara. Cocok diterapkan di Indonesoa karena ada sebagian orang yang takut keluar rumah atau tidak ada akses untuk vaksin.
Kabar lainnya adalah Indonesia akan segera kedatangan 50 juta dosis Vaksin Covid-19 dari Pfizer. Kementerian Kesehatan dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE sepakati kerjasa sama untuk menyediakan 50 juta dosis vaksin Pfizer yang dinamakam BNT 162b2. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik kerja sama pengadaan vaksin Pfizer di Indonesia. " Dengan bertambahnya stok vaksin 50 juta dosia merk Pfizer ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," katanya.
Penggunaan vamsin ini memurutnya akan dilakukan setelah mendapat izin edar atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM. BioNTech sendiri merupakan pemegang izin edar di Uni Eropa. Selain itu pemegang otorisasi penggunaan dalam kondisi darurat di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara lain
Di sisi lain, polemik vaksin Covid-19 program gotong royong individu masih menjadi polemik. Program ini muncul lantaran Vaksinasi Gotong Royong tidak sukses. Hal tersebut disampaikan Budi Sadikin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI Selasa lalu (13/7).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, salah satu kendala eksekusi vaksin gotong royong adalah pendataan peserta. Sejumlah perusahaan melaporkan bahwa pekerjanya telah menerima vaksin Covid-19 gratis. Padahal, peserta penerima vaksin gotong royong tidak boleh tumpang tindih dengan skema program pemerintah itu.
“Saya lihat banyak perusahaan ingin vaksinasi yang cepat. Jadi mereka mendaftar di keduanya. Karena saat verifikasi tidak boleh ikut vaksin gotong royong jika sudah mengikuti skema program pemerintah,” jelas Shinta.
Kadin mencatat, sudah 28 ribu perusahaan dan 10,5 juta orang peserta yang terdaftar vaksin gotong royong. Mencakup karyawan dan keluarga karyawan. Dari jumlah tersebut alokasi untuk tahap 1 yakni 330 ribu dosis untuk 165 ribu peserta. Tahap 2 sebanyak 600 ribu dosis untuk 300 ribu peserta. Dan tahap 3 di bulan ini sebesar 1 juta dosis untuk 500 ribu peserta.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid berharap pelaksanaan vaksin gotong royong dipercepat. Sehingga segera memenuhi kebutuhan perusahaan yang terdaftar. Dengan masifnya vaksinasi, maka akan mendongkrak pemulihan ekonomi nasional.
Lalu pada 5 Juli, Kemenkes mengubah Permenkes No 10 Tahun 2021 menjadi Permenkes No 19/2021. Ada beberapa pasal terkait vaksinasi gotong royong individu. Nas-tyo-1507-tambahan vaksin
