MANAGED BY:
MINGGU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 15 Juli 2021 10:58
Kejar Herd Immunity, BIN Gelar Vaksinasi untuk Pelajar dan Door to Door
Covid Menggila, Kasus Baru Capai 54.517 Orang
KEJAR KEKEBALAN KOMUNAL: 2.300 pelajar SMP dan SMA mengikuti vaksinasi masal. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

JAKARTA- Cakupan vaksinasi Covid-19 coba ditingkatkan. Pemerintah membuka peluang bagi seluruh pihak yang akan berpartisipasi. Di sisi lain, stok vaksin dipastikan ada. Rabu (14/7) Badan Intelejen Negara (BIN) meluncurkan vaksinasi bagi pelajar dan vaksinasi door to door. Sasarannya 49 ribu peserta. Peluncuran tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah terus berupaya untuk mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai," ucap Jokowi. Dengan demikian diharapkan penularan dan perburukan kondisi akibat Covid-19 bisa ditekan.

"Saya kira program door to door ini bagus sekali," ungkap Jokowi. Sehingga akan lebih banyak masyarakat yang terlibat. Dia pun berpesan agar ketua RT berperan melakukan persuasi agar warganya mau vaksinasi Covid-19.

Sementara bagi vaksinasi untuk pelajar juga harus segera dilakukan serentak. Setelah siswa divaksin, Jokowi menginginkan agar vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidikan juga dicek. "Jangan sampai ada yang terlewat vaksinasinya," ungkapnya.

Kepala BIN Budi Gunawan dalam kesempatan yang sama meuturkan, vaksinasi untuk pelajar dan door to door akan dilakukan di 14 provinsi. "Ada 15 kabupaten/kota dan 32 titik," ujarnya.

Vaksin door to door ini menurut Budi diilhami dari berbagai negara. Cocok diterapkan di Indonesoa karena ada sebagian orang yang takut keluar rumah atau tidak ada akses untuk vaksin.

Kabar lainnya adalah Indonesia akan segera kedatangan 50 juta dosis Vaksin Covid-19 dari Pfizer. Kementerian Kesehatan dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE sepakati kerjasa sama untuk menyediakan 50 juta dosis vaksin Pfizer yang dinamakam BNT 162b2. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik kerja sama pengadaan vaksin Pfizer di Indonesia. " Dengan bertambahnya stok vaksin 50 juta dosia merk Pfizer ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," katanya.

Penggunaan vamsin ini memurutnya akan dilakukan setelah mendapat izin edar atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM. BioNTech sendiri merupakan pemegang izin edar di Uni Eropa. Selain itu pemegang otorisasi penggunaan dalam kondisi darurat di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara lain

Di sisi lain, polemik vaksin Covid-19 program gotong royong individu masih menjadi polemik. Program ini muncul lantaran Vaksinasi Gotong Royong tidak sukses. Hal tersebut disampaikan Budi Sadikin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI Selasa lalu (13/7).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, salah satu kendala eksekusi vaksin gotong royong adalah pendataan peserta. Sejumlah perusahaan melaporkan bahwa pekerjanya telah menerima vaksin Covid-19 gratis. Padahal, peserta penerima vaksin gotong royong tidak boleh tumpang tindih dengan skema program pemerintah itu.

“Saya lihat banyak perusahaan ingin vaksinasi yang cepat. Jadi mereka mendaftar di keduanya. Karena saat verifikasi tidak boleh ikut vaksin gotong royong jika sudah mengikuti skema program pemerintah,” jelas Shinta.

Kadin mencatat, sudah 28 ribu perusahaan dan 10,5 juta orang peserta yang terdaftar vaksin gotong royong. Mencakup karyawan dan keluarga karyawan. Dari jumlah tersebut alokasi untuk tahap 1 yakni 330 ribu dosis untuk 165 ribu peserta. Tahap 2 sebanyak 600 ribu dosis untuk 300 ribu peserta. Dan tahap 3 di bulan ini sebesar 1 juta dosis untuk 500 ribu peserta.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid berharap pelaksanaan vaksin gotong royong dipercepat. Sehingga segera memenuhi kebutuhan perusahaan yang terdaftar. Dengan masifnya vaksinasi, maka akan mendongkrak pemulihan ekonomi nasional.

Lalu pada 5 Juli, Kemenkes mengubah Permenkes No 10 Tahun 2021 menjadi Permenkes No 19/2021. Ada beberapa pasal terkait vaksinasi gotong royong individu. Nas-tyo-1507-tambahan vaksin

Kasus positif harian kembali memecahkan rekor. Data Satgas Covid-19 kemarin (14/7) total 54.517 kasus baru. Jumlah ini tertinggi dalam masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Jauh lebih tinggi dari puncak tertinggi pandemi pada 30 Juni 2021 lalu, yakni 14,518 kasus baru.

Jumlah ini sekaligus mendekati skenario terburuk yang disebut oleh pemerintah yakni 60-70 ribu kasus per harinya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mendukung pola vaksin Gotong Royong (GR) melalui Kimia Farma karena efektivitas yang rendah. Dan tata kelolanya berisiko tinggi. Sebelum vaksin berbayar dilakukan, KPK menyarankan Kemenkes memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi.

"KPK mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis. Menurut Firli, penjualan vaksin GR ke individu berisiko tinggi dari sisi medis maupun pengawasan. Meski penjualan itu sudah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). "Karena reseller (vaksin) bisa muncul. Jangkauan Kimia Farma juga terbatas," ujarnya.

KPK menyarankan perluasan vaksin GR ke individu tidak boleh menggunakan vaksin hibah, baik bilateral maupun skema Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX). Lembaga antirasuah itu juga menyarankan pihak terkait membuka secara transparan data alokasi dan penggunaan vaksin GR secara by name, by address dan berdasar badan usaha. "Pelaksanaan (vaksinasi) hanya melalui lembaga/institusi yang menjangkau kabupaten/kota," jelasnya.

 

Instansi yang dapat menjangkau pelaksanaan itu, misalnya, rumah sakit swasta se Indonesia atau kantor pelayanan pajak. "Mereka (kantor pajak) punya database wajib pajak yang mampu secara ekonomis," imbuh perwira tinggi polisi bintang 3 itu. Dia juga menyarankan perbaikan logistik vaksin untuk mencegah vaksin mendekati kadaluarsa. "Data menjadi kunci untuk itu," paparnya.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kontribusi maksimal PT Bio Farma (Persero) dalam memastikan ketersediaan alokasi vaksin bagi seluruh kelompok sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Terlebih, terhadap pelaksanaan program vaksinasi gotong royong dalam mempercepat herd immunity di dunia usaha dan industri.

Menurutnya, percepatan program vaksin gotong royong sangat diharapkan. Saat ini banyak perusahaan yang menunggu alokasi vaksin gotong royong tersebut. "Agar segera dapat diberikan kepada karyawan dan keluarga mereka," ujarnya.

Selain itu, dengan dilakukannya vaksinasi bagi para pekerja, proses produksi dan produktivitas para pekerja juga diharapkan dapat berjalan dengan lebih aman dan nyaman. Sehingga pada gilirannya dapat turut memicu pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, kata dia, perlu adanya tambahan alokasi vaksin bagi daerah-daerah yang menjadi konsentrasi industri padat karya. Misalnya, penambahan alokasi 15 ribu vaksin di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Ida turut memantau proses vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi 2 ribu pekerja ritel di Kota Bandung. Diakuinya, para pekerja retail termasuk dalam kelompok rentan tertular Covid-19. Sebab, pekerjaannya mengharuskan berhubungan langsung dengan orang banyak.

"Kita harapkan melalui vaksinasi yang dilakukan secara massal, khususnya bagi pekerja, maka imunitas di kelompok masyarakat dapat terbentuk. Sehingga penularan Covid-19 dapat dicegah," ungkapnya.

Kendati demikian, Ida mewanti-wanti, agar para pekerja ritel harus tetap menjalankan protokol kesehatan meski telah divaksin.

Seluruhnya harus tetap memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak.

Terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.02/2021 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus. Dalam aturan tersebut, berbagai pembebasan pajak impor diberikan untuk berbagai produk penanganan Covid-19.

Ada 26 jenis barang yang dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan. Beberapa di antaranya yakni impor oksigen, isotank, obat-obatan, PCR test, swab, termometer, hingga alat pelindung dini (APD) seperti masker.

Terpisah, Kementerian Perindustrian pun mengapresiasi pemberian insentif fiskal itu. Sebab, hal itu merupakan fasilitas khusus yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi Covid-19 untuk dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) juga dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Di samping itu, fasilitas ini juga merupakan bukti dukungan pemerintah terhadap industri nasional.

“Pemerintah berkomitmen untuk semakin menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku industri di tanah air. Langkah strategis ini misalnya melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal,” ujar Menperin Agus Gumiwang.

Berdasarkan lampiran dalam PMK tersebut, ada lima kelompok jenis barang yang pajaknya dibebaskan. Pertama, test kit dan reagen laboratorium atau PCR test. Kedua, virus transfer media. Ketiga, obat yang terdiri dari Tocilizumab, Intravenous Immunoglobulin, Mesenchymal Stem Cell, Low Molecular Weight Heparin, obat mengandung regdanvimab, Favipiravir, Oseltamivir, remdesivir, insulin serta Lopinavir and Ritonavir.

Kemudian kelompok barang keempat yaitu peralatan medis dan kemasan oksigen yang terdiri antara lain oksigen, iso tank, pressure regulator, humidifier, termometer, ventilator, thermal imaging hingga swab. Terakhir alat pelindung diri (APD) berupa masker N95. Adapun aturan itu mulai berlaku sejak PMK ini diundangkan pada Senin (12/7). (lyn/han/tyo/mia/dee/tau)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…

Sabtu, 18 September 2021 10:17
RUU tentang Provinsi Segera Diputuskan DPR

Samboja-Sepaku Bisa Lepas dari Kaltim

Dalam naskah akademik RUU IKN yang sebelumnya beredar, pemerintahan IKN…

Jumat, 17 September 2021 12:09

Trans Kalimantan di Kubar Tergenang, Waspada! Lubang-Lubang di Jalan Makin Besar

SENDAWAR–Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kutai Barat (Kubar). Terparah banjir…

Kamis, 16 September 2021 14:35
Kepala Sekolah Rp 1,6 Triliun Itu Cuma Ingin Momong Cucu

Itu kan Hanya Catatan di Atas Kertas, tapi Di-Ranking KPK

Menurut undang-undang, kepala sekolah seperti Nurhali sejatinya tak masuk kategori…

Kamis, 16 September 2021 14:33

Undang-Undang Direvisi, Keistimewaan Kaltim Diatur

BALIKPAPAN-Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim disepakati masuk Program Legislasi…

Kamis, 16 September 2021 14:31

Pemerintah Targetkan Tol Baru ke IKN Rampung 2025, Panjangnya 47 Km

Nantinya, jalan tol sepanjang 47 kilometer itu akan dimulai dari…

Kamis, 16 September 2021 14:29

Situasi Pandemi Mulai Terkendali, Pakar Ingatkan Gelombang Ketiga Masih Bisa Terjadi

JAKARTA- Indikator pandemi nasional semakin membaik. Per tanggal 14 September…

Kamis, 16 September 2021 13:22

56 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat

JAKARTA – Polemik pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara…

Rabu, 15 September 2021 14:43
KPK: Tinggi Bukan Berarti Korupsi, Rendah Bukan Berarti Bersih

Kekayaan Lima Kepala Daerah di Kaltim Naik

Pandemi Covid-19 yang setahun terakhir melanda, tampaknya tidak terlalu berpengaruh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers